#Reset Indonesia: Menguji Ulang Arah Pembangunan Bangsa

Krisis ekologis dan ketimpangan sosial yang kian nyata mendorong perlunya meninjau ulang arah pembangunan nasional, sebagaimana mengemuka dalam diskusi buku Reset Indonesia di Trenggalek.

#Rakyat dan Alam yang Terpinggirkan

Bedah buku #Reset Indonesia: Gagasan Tentang Indonesia Baru di Taman Hutan Kota Trenggalek bukan sekadar agenda literasi, melainkan forum politik dalam arti paling substantif: membicarakan nasib bersama.

Ketika Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin menegaskan bahwa rakyat dan alam harus kembali menjadi pusat kebijakan publik, ia sejatinya sedang menantang paradigma pembangunan dominan yang telah lama menjauh dari mandat konstitusional keadilan sosial.

Selama bertahun-tahun, kebijakan publik di Indonesia kerap disusun dengan logika sektoral dan target ekonomi jangka pendek. Pembangunan kota, layanan dasar, hingga pengelolaan sumber daya alam dipisah-pisahkan dalam sekat birokrasi, tanpa melihat keterhubungan antara manusia dan lingkungan.

Gagasan pendanaan lintas sektor (cross financing) untuk air bersih yang disinggung Bupati Trenggalek menjadi contoh bahwa persoalan dasar rakyat tidak bisa diserahkan pada mekanisme pasar semata.

Air bersih, sanitasi, dan ruang hidup yang layak adalah hak warga negara. Namun, fakta menunjukkan sebaliknya. Skor kualitas air dan sanitasi Indonesia dalam Environmental Performance Index (EPI) 2022 yang hanya sekitar 28,2 menegaskan bahwa negara masih gagal memenuhi kebutuhan paling elementer warganya.

Dalam konteks ini, #Reset Indonesia menawarkan kritik sekaligus arah baru: kebijakan publik harus kembali berangkat dari kebutuhan hidup, bukan sekadar pertumbuhan statistik.

#Pertumbuhan Ekonomi dan Biaya Ekologis

Kritik tajam yang disampaikan Dandhy Laksono memperjelas paradoks pembangunan Indonesia. Pertumbuhan ekonomi sering dipuja sebagai indikator keberhasilan, tetapi biaya ekologisnya disembunyikan dari perhitungan. Hutan ditebang, sungai tercemar, dan udara memburuk, sementara keberhasilan diukur lewat grafik dan persentase.

Model pembangunan semacam ini bukan hanya rapuh, tetapi juga tidak adil. Ketika kerusakan lingkungan terjadi, kelompok rentanlah yang pertama kali menanggung dampaknya. Banjir, krisis air, dan penurunan kualitas pangan bukan sekadar bencana alam, melainkan konsekuensi kebijakan yang mengabaikan daya dukung ekosistem.

Pandangan Yusuf Priambodo tentang deforestasi menegaskan bahwa eksploitasi hutan berskala besar bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan ancaman bagi ketahanan sosial dan ekonomi jangka panjang. Hilangnya hutan berarti hilangnya sumber air, penyangga iklim, dan keanekaragaman hayati yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat lokal. Ketika alam direduksi menjadi komoditas, negara sesungguhnya sedang mempertaruhkan masa depan warganya sendiri.

#Generasi Muda dan Agenda Reset

Di tengah situasi tersebut, peran generasi muda menjadi penentu arah perubahan. Farid Gaban dan Benaya Harobu mengingatkan bahwa Reset Indonesia bukan hanya wacana elite, melainkan panggilan untuk membangun kesadaran kolektif. Literasi, diskusi, dan keberanian menyuarakan gagasan menjadi alat penting untuk mengoreksi arah kebijakan.

Generasi muda, terutama Gen-Z, hidup di era media yang memungkinkan gagasan menyebar cepat dan luas. Namun, kecepatan tanpa kedalaman berisiko melahirkan aktivisme dangkal. Karena itu, ajakan untuk membaca, menulis, dan berpikir kritis menjadi relevan agar perubahan tidak berhenti pada slogan.

Diskusi di Trenggalek menunjukkan bahwa ruang dialog kritis bisa tumbuh di daerah, melibatkan ratusan warga dan aparatur negara. Ajakan penutup Bupati Trenggalek untuk bersama-sama menjaga lingkungan patut dibaca sebagai komitmen politik sekaligus etika publik. Reset Indonesia pada akhirnya mengingatkan kita bahwa pembangunan sejati bukan soal seberapa cepat ekonomi tumbuh, melainkan seberapa adil dan lestari kehidupan dapat dijaga.***

*) Penulis adalah Kepala Divisi Edukasi dan Kampanye Ecological Observation and Wetlands Conservation (Ecoton)