Pemblokiran Grok dan Problem Konsistensi Regulasi Digital
15 January 2026
Pemblokiran Grok membuka pertanyaan besar tentang konsistensi kebijakan digital. Negara dituntut melindungi publik, tanpa jatuh pada regulasi reaktif dan tebang pilih. Pemblokiran Grok oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) pada awal Januari 2026 menandai babak baru relasi negara dengan teknologi kecerdasan buatan. Alasan resminya terdengar mulia: melindungi masyarakat dari penyalahgunaan deepfake dan konten asusila. Namun, di balik ketegasan itu, publik berhak bertanya: apakah kebijakan ini benar-benar lahir dari pemahaman utuh, atau sekadar respons tergesa yang menyasar satu platform besar? Dalam ekosistem digital hari ini, Grok bukan satu-satunya, bahkan bukan yang paling eksplisit, dalam menyediakan fitur yang berpotensi disalahgunakan. Aplikasi seperti…
