“Kalau kerusakannya sepanjang hampir 1000 meter, rasanya tidak mungkin kerugiannya hanya Rp 56 juta,” kata Sukur Prianto, Wakil Ketua Komisi D DPRD Bojonegoro, pada Jumat, (31/10/2025), dengan nada setengah tak percaya.
UCAPAN ITU muncul setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur merilis hasil audit proyek tanggul penahan tebing Sungai Bengawan Solo senilai Rp 40 miliar, yang dikerjakan oleh PT Indopenta Bumi Permai.
Hasil auditnya bikin dahi mengernyit: kerugian negara hanya Rp 56.169.866,13.
Padahal, di lapangan, yang ambruk bukan satu-dua batu. Tapi tebing sepanjang ratusan meter.
Proyek ini membentang di dua desa, Lebaksari dan Tanggungan, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro.
Nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) proyeknya mencapai Rp 39,6 miliar, dibiayai dari APBD Bojonegoro tahun 2024 melalui Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PUSDA).
#Dua Bulan Setelah Rampung, Tanggul pun Tumbang
Proyek rampung, diserahterimakan, lalu, tak sampai dua bulan, banjir datang pada saat itu Desember 2024. Dan seperti kisah klasik proyek infrastruktur negeri ini, air selalu lebih jujur daripada pejabat.
Tanggul ambruk. Sebagian struktur tebing luluh lantak diterjang luapan Bengawan Solo. Warga panik. Pemerintah sibuk saling tunjuk. DPRD turun tangan. Polisi ikut menatap serius.
Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Jawa Timur sempat memanggil sejumlah pihak, dari Kepala Dinas hingga kontraktor, untuk dimintai klarifikasi. Tapi, seperti banjir, isu itu surut juga, pelan-pelan.
#Sidak, Sorotan, dan Sebuah Angka yang Menggelitik
Komisi D DPRD Bojonegoro sudah sidak ke lokasi. Mereka melihat langsung kondisi tanggul yang, dalam kata-kata halus politis, “cukup serius.”
Namun, ketika hasil audit BPK keluar dan menyebut kerugian negara hanya Rp 56 juta, Sukur Prianto tak bisa menahan rasa janggalnya. “BPK mungkin menghitung setelah diperbaiki, bukan sebelum. Kalau sebelum, saya kira perlu dihitung ulang,” ujarnya.
Angka Rp 56 juta itu kemudian jadi bahan gurauan pahit di kalangan warga, “Berarti tiap meter tanggul rusak cuma rugi 50 ribuan, ya?” kata seorang warga dengan nada getir, menatap tumpukan batu yang dulu disebut “konstruksi kuat dan tahan banjir.”
#Perbaikan yang Tak Kunjung Usai
Waktu bergulir ke pertengahan 2025. Banjir datang lagi. Dan lagi. Kondisi di lapangan makin parah, kata warga Desa Lebaksari, yang namanya tak mau disebut, tapi mau memberi keterangan berdasar yang ia lihat.
“Setelah beberapa kali banjir, kondisinya tambah parah. Tapi sampai sekarang begitu lah kondisinya, belum ada perbaikan yang benar-benar dilakukan, cuma dua alat berat yang kerja,” ujar dia, saat Ahad (1/6/2025).
Dua alat berat melawan amukan Bengawan Solo. Rasanya seperti mengibarkan sapu lidi untuk menahan tsunami.
WhatsApp Channel · TitikTerang
TitikTerang hadir di WhatsApp
Dapatkan kilasan berita, analisis pedas, dan cerita ekologis ala TitikTerang langsung di WhatsApp-mu.
Gabung WhatsApp Channel#Kontraktor Bilang: “Ada Perubahan Desain, Tapi Tidak Signifikan”
Di sisi lain, PT Indopenta Bumi Permai mengaku masih dalam tahap perbaikan. Menurut Ardhiyana, juru bicara perusahaan, proyek sedang dalam proses penyesuaian desain berdasarkan rekomendasi teknis dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.
“Ada perubahan desain, tapi tidak signifikan. Semuanya sesuai rekomendasi ITS. Rencana Anggaran Biaya (RAB) juga tetap seperti semula,” jelas Ardhiyana.
Mereka juga masih menunggu rekomendasi teknis (rekomtek) dari Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Bengawan Solo. Proses administrasi dan cuaca disebut jadi kendala.
“Kami masih menunggu rekomtek dari BBWS. Banjir juga menyulitkan. Bahkan bronjong yang sudah terpasang harus kami evakuasi agar tidak terbawa arus,” tambahnya.
Tapi bagi warga, alasan administratif tidak bisa menahan arus air—apalagi arus kekecewaan.
#Antara Audit dan Akal Sehat
Dari data LPSE, proyek pelindung tebing itu punya panjang total 980 meter dengan nilai pagu Rp 40 miliar. Namun di lapangan, di Desa Tanggungan sudah ambrol 200 meter, sementara di Lebaksari rusak 70 meter.
Artinya, lebih dari seperempat proyek mengalami kerusakan. Tapi menurut BPK, kerugian negara hanya Rp 56 juta.
Entah kalkulator siapa yang dipakai, tapi hasilnya membuat banyak orang ingin tahu:
apa yang sebenarnya dimaksud “kerugian negara”?
Apakah hanya angka di laporan, atau juga rasa percaya publik yang hilang pelan-pelan?
#Bengawan Solo, Saksi Bisu
Bengawan Solo diam, seperti biasa. Airnya keruh, tapi jujur. Ia tak pandai beretorika, tak mengerti istilah “rekomtek” atau “HPS.” Yang ia tahu, jika bangunan dibangun dengan niat separuh hati, ia akan menggulungnya habis-habisan.
Di Bojonegoro, warga masih menatap tanggul yang separuhnya hilang, menunggu janji perbaikan yang entah kapan datang.
Sementara di gedung berpendingin udara, para pejabat masih menatap angka Rp 56 juta di kertas audit. Semuanya terasa masuk akal—kecuali bagi mereka yang tinggal di tepi sungai.
“Air itu jujur,” kata seorang warga tua di tepi Bengawan Solo. “Kalau dibohongi, dia nggak marah. Cuma datang lagi, bawa kebenarannya sendiri.”***