#Zero Waste Academy 2026: Pemilahan Sampah Masih Lemah di Tingkat Desa

Rendahnya pemilahan sampah di desa mendorong ECOTON, warga, dan DLH Gresik memperkuat strategi zero waste berbasis sumber, data, serta kolaborasi lintas sektor.

Pemilahan sampah dari sumber masih menjadi tantangan utama pengelolaan sampah di tingkat desa. Tonis Afrianto dari ECOTON memaparkan bahwa mayoritas warga belum terbiasa memilah sampah rumah tangga. Berdasarkan data yang dihimpun, 57,91 persen warga tidak pernah memilah sampah, sementara hanya 9,1 persen yang selalu memilah. Sisanya berada pada kategori kadang-kadang sebesar 21,70 persen dan sering memilah 11,26 persen.

Menurut Tonis, rendahnya praktik pemilahan tidak lepas dari ketiadaan literasi dan pendampingan. “Di desa belum ada penyuluh khusus pemilahan sampah. Program seperti posyandu dan stunting ada, tetapi isu pemilahan sampah hampir tidak tersentuh,” ujarnya.

Padahal, pemilahan berbasis sumber merupakan inti dari konsep zero waste, sebuah sistem yang dinilai aman karena mempertimbangkan aspek kesehatan lingkungan dan keselamatan kerja petugas kebersihan. Konsep ini telah berkembang di kawasan Asia Pasifik dan diterapkan secara luas di berbagai negara, seperti Filipina dan India, melalui gerakan Zero Waste Cities.

“Selama ini petugas kebersihan menerima apa pun dari rumah tangga, tanpa pemilahan, bahkan dalam kondisi membusuk dan berbelatung. Pemilahan bisa meringankan beban mereka,” kata Tonis.

Selain aspek kesehatan dan lingkungan, pemilahan juga membuka peluang ekonomi. Sampah yang sudah dipilah memiliki nilai guna dan peruntukan yang jelas. Sebaliknya, sampah yang tercampur akan masuk kategori residu dan memperbesar beban tempat pembuangan akhir (TPA).

#Sepuluh Tahap Zero Waste Berbasis Data

Untuk mendorong perubahan sistemik, ECOTON merumuskan sepuluh tahap menuju zero waste yang menekankan penguatan data dan partisipasi masyarakat. Tahap awal adalah profiling desa, guna mengetahui kondisi riil pengelolaan sampah, termasuk ketersediaan sarana dan alokasi dana desa dalam satu tahun anggaran.

Tahap berikutnya adalah survei persepsi masyarakat, termasuk melalui aplikasi, untuk mengukur sejauh mana warga memahami isu persampahan. “Tanpa mengetahui respons masyarakat, kita tidak tahu kesiapan desa menuju zero waste. Survei juga membantu evaluasi,” ujar Tonis.

Survei tersebut mencakup pemahaman warga terhadap regulasi, seperti larangan membakar sampah. “Masih banyak warga yang tidak tahu bahwa membakar sampah melanggar aturan. Ini menunjukkan pentingnya edukasi,” katanya.

Setelah survei, masyarakat diajak mempelajari analisis dan karakteristik sampah, sebagaimana dilakukan di Desa Wringinanom dan Kampung Siba, Gresik. Data ini menjadi dasar pengambilan keputusan. “Kalau timbulan sampah organik besar, tetapi yang dibelikan mesin pencacah plastik, itu tidak nyambung,” ujar Tonis.

Edukasi dilakukan melalui pendekatan door to door, sekaligus audit merek untuk mengetahui produk apa saja yang paling banyak menjadi sampah. Di Kampung Siba, misalnya, ditemukan bahwa sampah sachet dari merek tertentu mendominasi timbulan plastik.

“Hasil audit bisa digunakan sebagai data atau alat advokasi. Warga jadi tahu, seperti apa sampah plastik di tempat mereka,” kata Tonis.

Data yang terkumpul kemudian dipublikasikan melalui konsultasi publik di balai desa atau kelurahan dengan melibatkan kepala desa, lurah, RT, dan RW. Meski terbilang asing, forum ini dinilai penting. “Selama ini yang sering dibahas di balai desa adalah musrenbang, bukan sampah,” ujarnya.

Tahap lanjutan mencakup pengelolaan sampah kawasan, pembentukan tim khusus, keterlibatan TPS3R atau pengepul bila diperlukan, serta penyusunan dokumen rencana teknis seperti RITPS atau RIPS. Seluruh proses dijalankan dengan lima aspek utama, yakni regulasi, kelembagaan, pendanaan, partisipasi, dan teknologi, termasuk sistem pengambilan sampah terpilah.

#Kampung Siba dan Arah Kebijakan Gresik

Penerapan zero waste telah dijalankan secara mandiri di Kampung Siba, Gresik, sejak 2019. Dina Andriani, pelaku zero waste setempat, mengatakan gerakan ini berangkat dari kesadaran akan bahaya plastik, terutama sampah sachet yang tidak memiliki nilai jual.

“Sachet tidak laku dijual dan biasanya berakhir di TPS atau TPA. Dari situ kami mulai memilah dan mencari solusi,” ujar Dina.

Warga kemudian mengembangkan ecobrick, bank sampah, serta pengelolaan sampah organik. Hasil analisis menunjukkan bahwa sampah organik mendominasi timbulan. Sampah plastik diolah melalui bank sampah, meski sebagian besar warga memilih mendonasikannya. “Hanya sampah residu yang kami buang ke TPS,” kata Dina. Sejak 2023, layanan isi ulang (refill) juga diterapkan dan terbukti mengurangi sampah plastik.

Dari sisi pemerintah, Nurul Fadillah, Sub BIdang Peran seta Masyarakat Bidang Pengelolaan Kebersihan dari DLH Gresik menjelaskan bahwa pihaknya mengembangkan program Gresik Kawasan Merdeka Sampah, sebuah forum yang menyatukan berbagai inisiatif pengurangan dan penanganan sampah lintas sektor.

Berdasarkan data Bappeda, komposisi sampah di Gresik didominasi sisa makanan sebesar 55,29 persen, disusul kayu dan daun 10,29 persen, serta plastik 11,58 persen. Sebaran wilayah menunjukkan Gresik Selatan menyumbang 41 persen timbulan sampah, disusul Gresik Tengah 29 persen, Gresik Utara 23 persen, dan Pulau Bawean 7 persen.

Tren pengelolaan sampah periode 2018–2024 menunjukkan peningkatan signifikan. Total sampah yang dikelola naik dari 76.895 ton per tahun pada 2018 menjadi 113.355 ton per tahun pada 2024. Lonjakan terbesar terjadi pada aspek pengurangan sampah, dari hanya 1.183 ton menjadi 27.175 ton per tahun.

“Kami fokus menyelesaikan dari hulu,” ujar Nurul. DLH Gresik mengelola 28 TPS3R, menerapkan pembatasan plastik sekali pakai sejak 2021, serta mewajibkan 27 perusahaan berpartisipasi dalam pengurangan sampah. Monitoring dilakukan di minimarket dan supermarket, disertai insentif, seperti kewajiban membawa tumbler dan penggunaan alat makan guna ulang.

Kolaborasi antara warga, organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah daerah tersebut menjadi fondasi penting menuju sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan berkeadilan.***