#Zero Waste Academy 2026: Survei Dorong Pengurangan Sampah

Survei peserta Zero Waste Academy 2026 menunjukkan dukungan kuat terhadap pelarangan plastik sekali pakai dan pengelolaan sampah berbasis sumber sebagai solusi utama krisis sampah nasional.

Hasil survei yang dilakukan dalam rangkaian kegiatan Zero Waste Academy 2026, yang berlangsung di Hotel Lotus Kota Kediri, Kamis, (29/1/2026), memperlihatkan kecenderungan kuat peserta dalam mendukung kebijakan pengelolaan sampah yang menitikberatkan pada pengurangan dari hulu.

Pelarangan plastik sekali pakai, pengelolaan sampah organik di tingkat sumber, serta penguatan sistem guna ulang menjadi pilihan utama responden dibandingkan pendekatan hilir.

Survei ini melibatkan 25 hingga 28 responden yang merupakan peserta Zero Waste Academy dari 12 kabupaten/kota di Jawa Timur. Pengumpulan data dilakukan menggunakan skala Likert 1–5, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju, untuk mengukur persepsi peserta terhadap lima isu utama pengelolaan sampah.

Sebanyak 84,7 persen responden menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa regulasi pelarangan plastik sekali pakai signifikan dalam mengurangi timbulan sampah. Hanya sekitar 15 persen responden yang menyatakan tidak setuju.

Temuan ini menunjukkan bahwa regulasi dipandang sebagai instrumen penting untuk mengubah pola produksi dan konsumsi masyarakat, terutama dalam penggunaan plastik sekali pakai di sektor konsumsi harian.

Dukungan tinggi terhadap regulasi tersebut mengindikasikan kesadaran peserta bahwa pengelolaan sampah tidak dapat hanya mengandalkan pengolahan di hilir, melainkan harus dimulai dari perubahan kebijakan dan sistem di tingkat sumber.

#Sampah Organik dan Refill Jadi Prioritas

Selain pelarangan plastik sekali pakai, mayoritas responden juga mendukung kebijakan larangan pembuangan sampah organik ke tempat pembuangan akhir (TPA). Sebanyak 85,7 persen responden menyatakan setuju dan sangat setuju, sampah organik seharusnya dikelola di tingkat sumber, seperti melalui komposting rumah tangga, bank kompos, atau fasilitas pengolahan skala desa.

Pandangan ini sejalan dengan prinsip zero waste yang menempatkan sampah organik sebagai fraksi terbesar sampah rumah tangga yang sebenarnya dapat dikelola tanpa harus berakhir di TPA. Pengelolaan sampah organik di sumber dinilai mampu menekan beban TPA sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca.

Survei juga mencatat respons sangat positif terhadap penggunaan sistem isi ulang (refill) sebagai solusi pengurangan sampah plastik sachet. Tidak satu pun responden menyatakan tidak setuju. Sebanyak 88,5 persen responden menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa sistem refill layak diterapkan secara luas.

Dukungan ini menunjukkan adanya penerimaan yang kuat terhadap perubahan sistem distribusi dan konsumsi, terutama untuk produk kebutuhan sehari-hari yang selama ini menjadi penyumbang utama sampah plastik sekali pakai.

#Insinerator dan Dana Desa Masih Diperdebatkan

Berbeda dengan isu lainnya, pandangan peserta terkait penggunaan insinerator sebagai solusi penanganan sampah menumpuk terbilang terbelah. Sebanyak 34,6 persen responden menyatakan setuju, namun angka penolakan juga sama besar, dengan 34,6 persen responden berada pada kategori tidak setuju dan sangat tidak setuju. Sementara itu, sekitar 26,9 persen responden memilih bersikap netral.

Data ini menunjukkan bahwa teknologi pembakaran sampah masih menjadi isu kontroversial. Kekhawatiran terhadap dampak lingkungan, kesehatan, serta biaya operasional menjadi faktor yang memengaruhi sikap responden.

Terkait pendanaan, 60 persen responden menyatakan setuju dan sangat setuju bahwa desa perlu mengalokasikan minimal 10 persen dana desa untuk pengelolaan TPS3R. Namun, sekitar 40 persen responden masih bersikap netral atau tidak setuju, menandakan perlunya penguatan pemahaman mengenai pentingnya investasi desa dalam sistem pengelolaan sampah berkelanjutan.

Secara keseluruhan, survei Zero Waste Academy 2026 menegaskan bahwa peserta lebih mendorong pendekatan pengelolaan sampah berbasis pengurangan dari sumber, dengan regulasi, perubahan sistem produksi dan konsumsi, serta penguatan peran desa sebagai kunci menuju pengelolaan sampah yang adil dan berkelanjutan.***