Temu Tani Hutan Mojokerto: Ketika Janji “Hutan Subur, Rakyat Makmur” Masih Sekadar Iklan Lama

MOJOKERTO – Di bawah rindang pohon mahoni tua dan sisa bayang Gajah Mada di Petilasan Lebakjabung, para petani hutan berkumpul. Ada yang datang naik motor, ada yang nebeng truk, ada juga yang jalan kaki. Semangat mereka satu: menuntut kejelasan. Soal apa? Soal hidup yang makin kering meski tinggal di tengah hutan yang katanya “paru-paru dunia.”

Minggu (5/10/2025) itu, Desa Lebakjabung, Kecamatan Jatirejo, Mojokerto, mendadak ramai. Ada spanduk besar bertuliskan Temu Tani Hutan: “Perhutanan Sosial Jalan Menuju Kemakmuran Rakyat” 

Kedengarannya mulia, ya. Tapi kalau dibalik sedikit, kalimat itu seperti lagu lama yang sudah sering diputar sejak zaman Orba, ganti kaset, tapi nadanya tetap sama.

#Hutan Subur, Petani Tak Makmur

Ketua LMDH Desa Lebakjabung, Ahmad Yani, menyuarakan keresahan yang sudah lama mengendap. Tentang oknum-oknum Perhutani yang bersekongkol dengan pengusaha untuk menanam tebu di lahan hutan.

Tebu, saudara-saudara, bukan pohon. Tapi anehnya, ia tumbuh subur di kawasan yang seharusnya jadi tempat reboisasi, bukan ekspansi.

“Petani sudah susah payah menjaga hutan agar lestari, tapi malah ditelikung oleh mereka yang pakai seragam,” kata Yani lantang.

Masalahnya bukan di akar pohon, tapi di akar kekuasaan. Petani boleh nanam sengon, jati, mahoni, atau mimpi — tapi kalau izin dan untungnya cuma berhenti di meja birokrasi, ya tetap saja yang kaya bukan rakyatnya.

#Mas Kaban Turun Gunung (Lagi)

Yang menarik, acara itu dihadiri oleh M.S. Kaban, Menteri Kehutanan periode 2004–2009. Ya, the one and only — pejabat lama yang dulu juga pernah memegang kendali hutan Indonesia ketika istilah “green economy” masih kedengaran kayak merek teh botol.

Kaban datang dengan semangat penuh nostalgia. Katanya, “Tetap bertahan dan jangan pindah. Tugas negara adalah menyiapkan tempat tinggal, kehidupan yang layak, dan kelangsungan generasi.”

Kedengarannya heroik. Tapi, tunggu dulu — siapa yang dulu punya kuasa menyiapkan itu semua? Bukankah ketika beliau menjabat, banyak kawasan hutan juga dikelola dengan logika industri ketimbang ekologi?

Kalau sekarang bicara soal “negara harus hadir,” rasanya mirip dosen yang ngasih tugas berat tapi lupa kalau dulu dia yang bikin soalnya.

#Pemerintah: Hutan Dikelola, Petani Dikontrol

Pemerintah pusat, dari dulu sampai sekarang, memang pandai membuat slogan manis: “Hutan lestari, rakyat sejahtera.” Tapi kalau ditelusuri, yang lestari justru kebijakannya yang timpang.

Sudah puluhan tahun jargon “berpihak pada rakyat” digembar-gemborkan, tapi entah kenapa, rakyatnya sendiri tidak pernah merasa dipihakkan. Mungkin karena posisi mereka memang bukan di pihak, tapi di pinggir.

Dalam urusan hutan, regulasi berganti seperti musim, pejabat datang dan pergi seperti rombongan dinas. Tapi skemanya selalu sama, petani disuruh “berdaya”, sementara tangan mereka diikat oleh izin yang lebih rumit dari skripsi hukum.

Kata negara, ini demi tata kelola. Tapi di lapangan, tata kelola sering berubah jadi tata kuasa.

Ada yang namanya Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat (PHBM) — kedengarannya keren, progresif, partisipatif. Tapi prakteknya, masyarakat cuma dijadikan figuran di skenario kehutanan yang disusun dari Jakarta.

“Kami ini cuma disuruh jaga pohon, tapi waktu panen dibilang itu punya negara,” celetuk seorang dengan nada kesal. “Kalau ada yang nebang tanpa izin, dibilang pencuri. Tapi kalau perusahaan masuk bawa surat tebal, malah dikawal polisi.”

Mereka disuruh jadi penjaga, tapi tak pernah dianggap pemilik. Disuruh menanam, tapi hasilnya diambil korporasi. Disuruh cinta hutan, tapi dibiarkan miskin di tengah pepohonan.

Ironinya, hutan yang katanya milik negara itu justru lebih mudah diakses oleh pengusaha ketimbang oleh warga yang lahir dan besar di sekitarnya.

Jadi jangan heran kalau petani hutan akhirnya lebih hafal wajah oknum Perhutani daripada wajah menteri yang datang berpidato dengan penuh empati.

Negara seolah ingin rakyat mencintai hutan, tapi tak pernah memberi ruang untuk benar-benar hidup dari hutan.

Kalimat “berdaya” berubah jadi candaan pahit — karena yang benar-benar berdaya tetap saja mereka yang punya izin, modal, dan kenalan di kementerian.

#Ironi di Tanah Gajah Mada

Tempat acara ini simbolik, Petilasan Gajah Mada. Di sana dulu lahir sumpah besar — ingin menyatukan nusantara. Tapi hari ini, yang ingin disatukan justru petani dan pemerintah yang sudah lama jalan sendiri-sendiri. Yang satu bicara kelestarian, yang satu bicara bertahan hidup.

Dan di tengah semua itu, muncul tokoh-tokoh yang dulu pernah punya kuasa atas hutan, sekarang bicara seolah baru menemukan masalahnya.

Padahal, petani tahu, akar masalahnya bukan di hutan yang gundul, tapi di kebijakan yang selalu botak dari keberpihakan.

#Dari Tebu ke Harapan

Temu tani di Lebakjabung bukan sekadar acara seremonial di bawah pohon. Ini semacam “rapat akbar” rakyat kecil yang masih percaya bahwa keadilan bisa tumbuh, walau lahan sering dirampas.

Mereka mungkin tidak punya kekuasaan, tapi punya suara — dan kalau terus diabaikan, suara itu bisa jadi badai.

“Jangan pindah,” kata Kaban. Tapi mungkin seharusnya kalimat itu dilanjutkan, “Jangan pindah, tapi tolong, negara juga jangan cuma datang kalau ada acara.”***