DI NEGERI yang katanya “kaya minyak”, duit malah ngendon di kas daerah. Begitulah kira-kira nasib Bojonegoro, Jawa Timur, di penghujung 2025. Sampai kuartal III, penyerapan anggaran belanja pemerintah kabupaten masih di bawah 50 persen. Padahal, ini sudah Oktober, bukan Januari yang masih hangat-hangat rencana.
Lasuri, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro, bilang terus terang aja, “Terkesan memang terjadi surplus anggaran, karena serapan masih rendah.” Bahasa halusnya, “Duitnya belum dipakai, Bro.”
Ketua DPRD Bojonegoro, Abdullah Umar, juga udah capek ngomong. “Uang harus berputar agar perekonomian bergerak, bukan menumpuk di kas daerah,” katanya. Tapi ya begitulah, nasihat DPRD kadang kayak status motivasi di Facebook, dibaca semua orang, dipraktikkan segelintir.
Menurut Abdullah, percepatan penyerapan itu bisa dimulai dari hal-hal sederhana, cairkan anggaran proyek, hibah, dan bansos lebih cepat. Supaya ekonomi rakyat ikut bergerak, bukan cuma angka di dashboard APBD.
#Dari Suyoto sampai Silpa: Kisah Lama yang Terulang
Bupati Bojonegoro, 12 Maret 2008 – 13 Maret 2018, Suyoto, yang dulu terkenal dengan tagline “Pemerintahan yang Melayani”, juga punya pandangan khas. Katanya, ngatur duit di Bojonegoro itu bukan cuma soal hitung-hitungan, tapi soal “seni”.
“Pengelolaan anggaran di Bojonegoro itu memang penuh seni,” ujarnya. “Fokus eksekusi harus ditentukan sejak awal, sementara hal-hal yang dinamis perlu fleksibilitas dalam penyesuaian.”
Suyoto juga nyenggol soal dana bagi hasil (DBH) migas yang sering telat cair dari pusat. Jadi kalau proyek atau program di daerah ikut molor, jangan buru-buru nuduh pemkab males. Kadang ya karena duitnya memang belum turun.
Tapi ia juga ngasih pujian, Pemkab Bojonegoro udah bikin Dana Abadi Migas, semacam tabungan masa depan yang niatnya biar pembangunan nggak tergantung pada fluktuasi migas. Setidaknya, ada niat baik di situ.
#Duit 3,6 Triliun: Kaya di Angka, Lesu di Warga
Masalahnya, menurut Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, duit Bojonegoro yang nganggur di kas daerah udah tembus Rp 3,6 triliun. Angka yang bisa bikin iri tetangga, tapi juga bikin miris kalau tahu ekonomi rakyatnya belum banyak berubah.
Dosen FISIP Universitas Bojonegoro, Miftahul Huda, bahkan bilang, uang sebanyak itu bisa bikin perubahan besar kalau dipakai dengan benar.
WhatsApp Channel · TitikTerang
Dapatkan kilasan berita, analisis pedas, dan cerita ekologis ala TitikTerang langsung di WhatsApp-mu. TitikTerang hadir di WhatsApp
“Contohnya untuk jaminan akses pendidikan, beasiswa kuliah, perbaikan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, sampai peningkatan kualitas pelayanan publik,” katanya.
Miftah juga ngingetin soal Perda Dana Abadi Pendidikan yang udah disusun tapi belum jalan-jalan. “Kami berharap secepatnya dilaksanakan,” ujarnya. Karena percuma punya perda keren kalau cuma jadi dokumen penghias etalase hukum daerah.
#Duit dari Minyak, tapi Belanja Kayak Hemat BBM
Kalau dirangkum, masalahnya sederhana tapi pelik, Bojonegoro punya duit, tapi seret belanja. Punya potensi besar, tapi lambat realisasi. Akhirnya, ekonomi jalan di tempat, rakyat nunggu, pejabat rapat.
Sementara itu, di bawah sana, banyak warga yang masih ngeluh soal jalan rusak, sekolah butuh rehab, atau pelayanan kesehatan yang ngantri kayak antre tiket konser. Ironi ini mungkin bisa disingkat begini, duit dari minyak, tapi belanja kayak hemat BBM.
Kita nggak butuh jargon baru, tapi kerja nyata. Karena kalau serapan anggaran terus di bawah 50 persen, ya siap-siap aja bikin headline yang sama tahun depan. Dan mungkin, rakyat bakal bilang, “Kalau duitnya nggak dipakai, boleh nggak sebagian buat kami aja?”
#Peringkat Daerah dengan Saldo Kas Daerah Tertinggi (Triliun Rupiah)
1️⃣ Pemprov DKI Jakarta – Rp14,6 T
2️⃣ Pemprov Jawa Timur – Rp6,8 T
3️⃣ Pemkot Banjarbaru (Kalimantan Selatan) – Rp5,1 T
4️⃣ Pemprov Kalimantan Utara – Rp4,7 T
5️⃣ Pemprov Jawa Barat – Rp4,1 T
6️⃣ Pemkab Bojonegoro – Rp3,6 T
7️⃣ Pemkab Kutai Barat – Rp3,2 T
8️⃣ Pemprov Sumatera Utara – Rp3,1 T
9️⃣ Pemkab Kepulauan Talaud – Rp2,6 T
Pemkab Mimika – Rp2,4 T
11. Pemkab Badung – Rp2,2 T
12. Pemkab Tanah Bumbu – Rp2,1 T
13. Pemprov Bangka Belitung – Rp2,1 T
14. Pemprov Jawa Tengah – Rp1,9 T
15. Pemkab Balangan – Rp1,8 T
Bojonegoro menempati urutan ke-6 nasional, mengungguli beberapa provinsi besar. Duitnya banyak, tapi kalau serapan anggaran masih lambat, ya ekonomi rakyat tetap nggak jalan.***
