Aksi teatrikal Greenpeace Indonesia di Jakarta membuka kembali luka lama di Papua selatan. Proyek Strategis Nasional Tebu Merauke disebut sebagai proyek deforestasi terbesar dunia, mengorbankan hutan, lahan basah, dan ruang hidup Masyarakat Adat demi ambisi pangan dan energi.
#Instalasi “STOP PSN” dan Suara dari Timur
Di halaman kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Greenpeace Indonesia menggelar aksi damai kreatif. Aktivis lingkungan bersama sejumlah anak muda Papua membangun instalasi seni bertuliskan “STOP PSN”, menggunakan batang tebu dan banner bekas yang didaur ulang. Instalasi itu berdiri seperti peringatan: ada sesuatu yang sedang dipertaruhkan.
Banner lain terbentang dengan pesan lugas: “Papua Bukan Tanah Kosong”, “Save Forest, Stop Sugarcane”, dan “Stop PSN Merauke”. Aksi teatrikal itu menampilkan tubuh-tubuh yang terikat, simbol ruang hidup Masyarakat Adat yang dirampas atas nama Proyek Strategis Nasional (PSN) Tebu Merauke.
Bagi Greenpeace, aksi ini bukan sekadar simbolik. Ini adalah upaya menggeser narasi pembangunan yang kerap mengabaikan suara warga di tapak. Papua, sekali lagi, diposisikan sebagai halaman belakang yang bisa dikorbankan.
#Janji Pembangunan dan Ancaman Deforestasi
Aksi tersebut merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat percepatan pembangunan Papua pada 16 Desember lalu. Di hadapan para kepala daerah se-Tanah Papua, Prabowo menyampaikan rencana ekspansi perkebunan sawit, tebu, dan singkong untuk menopang ketahanan pangan, bahan bakar minyak, serta bioetanol.
Pernyataan itu dinilai ironis. Saat sebagian Sumatera masih bergulat dengan banjir, longsor, dan krisis iklim akibat deforestasi, pemerintah justru mendorong pembukaan hutan skala besar di Papua. Wilayah yang selama ini menjadi benteng terakhir keanekaragaman hayati Indonesia.
Belgis Habiba, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, menyebut PSN Tebu Merauke sebagai proyek deforestasi terbesar di dunia saat ini. “Risiko kerusakan ekosistem kunci di Papua selatan sangat besar. Kita sudah melihat dampaknya di Sumatera. Papua bisa mengalami bencana yang sama, atau lebih buruk,” ujarnya dalam rilis yang ia tulis 18 Desember 2025.
#Tanah Adat, Konflik, dan Kriminalisasi
Di antara massa aksi, berdiri Vincen Kwipalo, Masyarakat Adat Yei dari Merauke. Minggu lalu, ia dipanggil dan diperiksa sebagai pelapor dugaan tindak pidana perkebunan dan perampasan wilayah adat Marga Kwipalo oleh PT MNM, perusahaan yang terlibat dalam proyek PSN.
WhatsApp Channel · TitikTerang
Dapatkan kilasan berita, analisis pedas, dan cerita ekologis ala TitikTerang langsung di WhatsApp-mu. TitikTerang hadir di WhatsApp
“Pemerintah bicara pembangunan, tapi tidak melihat nasib kami yang tanahnya digusur,” kata Vincen. Kehadiran perusahaan, menurutnya, justru memicu konflik horizontal di kampung. “Kami malah menderita. Tapi suara kami tidak didengar.”
Cerita Vincen bukan kasus tunggal. Ia menjadi potret bagaimana proyek berskala raksasa sering berjalan beriringan dengan tekanan, kriminalisasi, dan perampasan ruang hidup Masyarakat Adat.
#Solusi Palsu dan Politik Tanah Kosong
Greenpeace Indonesia merangkum temuan-temuan itu dalam laporan terbaru berjudul “Kenyataan Pahit di Balik Janji Manis PSN Tebu Merauke”. Pemerintah, menurut laporan tersebut, telah menetapkan konsesi seluas 560.000 hektare—setara Pulau Bali—untuk proyek ini. Dari luas itu, 419.000 hektare merupakan hutan alam, sisanya lahan basah dan sabana.
Refki Saputra, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, menyebut PSN Tebu Merauke sebagai solusi palsu. Alih-alih menurunkan emisi, proyek ini justru berpotensi meningkatkannya. “Ini praktik kolonial politik tanah kosong, seolah Papua tidak berpenghuni,” katanya.
Aksi di Jakarta itu menjadi pengingat: pembangunan bukan sekadar angka dan target. Ia menyangkut manusia, hutan, dan masa depan yang bisa hilang sebelum sempat dipertahankan.***
