Pemerintah Kota Surabaya melelang puluhan kendaraan lama dan menyiapkan transisi ke kendaraan listrik mulai Mei 2026. Warga masih mempertimbangkan harga dan fasilitas pengisian.
Lalu lintas di Surabaya tetap padat seperti hari-hari sebelumnya. Sepeda motor mendominasi jalan, mobil pribadi saling mendahului, dan suara mesin terus terdengar di berbagai ruas kota. Di tengah kondisi ini, kendaraan listrik masih terlihat terbatas dan belum menjadi pilihan utama masyarakat.
Pemerintah Kota Surabaya mulai mengambil langkah konkret dengan melepas puluhan kendaraan operasional lama melalui lelang. Kebijakan ini menjadi bagian dari rencana pengalihan kendaraan dinas ke kendaraan listrik yang dijadwalkan mulai berjalan pada Mei 2026.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan, langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah kota dalam menekan konsumsi bahan bakar minyak serta memperbaiki kualitas udara.
“Kami punya komitmen. Ada puluhan kendaraan yang dilelang, baik motor maupun mobil. Targetnya, setelah proses ini selesai, semuanya akan diganti dengan kendaraan listrik,” kata Eri, pada Jumat, 17 April 2026.
Kebijakan ini juga disebut sebagai respons terhadap meningkatnya kebutuhan efisiensi energi di tengah pertumbuhan kendaraan bermotor yang terus terjadi di kota besar seperti Surabaya.
Puluhan kendaraan dinas roda dua dan roda empat yang telah berusia lebih dari tujuh tahun mulai ditarik dari operasional. Usia kendaraan dan tingginya biaya perawatan menjadi alasan utama penghapusan armada tersebut.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Surabaya Wiwiek Widayati menjelaskan bahwa langkah ini berkaitan dengan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
“Unit yang dilelang memang sudah berusia cukup lama dan biaya perawatannya tinggi. Dengan peralihan ini, kami berharap bisa menekan pengeluaran, sekaligus mengurangi konsumsi BBM,” ujar Wiwiek, saat dihubungi, Sabutu, (18/2026).
Pemerintah Kota Surabaya memilih menggunakan skema sewa dalam pengadaan kendaraan listrik. Model ini dinilai lebih fleksibel dan dapat mengurangi beban biaya perawatan jangka panjang.
Selain itu, pendapatan dari hasil lelang kendaraan lama ditargetkan mencapai miliaran rupiah. Dana tersebut akan masuk sebagai penerimaan daerah dan mendukung kebutuhan operasional pemerintah.
Langkah ini menunjukkan perubahan pendekatan dalam pengelolaan kendaraan dinas. Pemerintah lebih menekankan efisiensi dan keberlanjutan dibandingkan kepemilikan aset jangka panjang.
#Warga Soroti Harga dan Infrastruktur
Di sisi masyarakat, adopsi kendaraan listrik masih berjalan lambat. Harga kendaraan yang relatif tinggi serta keterbatasan fasilitas pengisian daya menjadi pertimbangan utama.
Budi, 35 tahun, pengendara motor di pusat kota Surabaya, mengaku belum tertarik beralih dalam waktu dekat.
“Kalau untuk sekarang, masih pakai motor biasa saja. Soalnya lebih terjangkau, dan sudah terbiasa juga,” katanya.
Menurut Budi, ketersediaan tempat pengisian daya masih terbatas dan belum menjangkau banyak wilayah.
“Kendaraan listrik masih terasa mahal, belum lagi tempat ngecasnya belum banyak,” ujarnya.
Selain itu, aspek perawatan juga menjadi perhatian. Ketersediaan bengkel khusus kendaraan listrik dinilai masih terbatas dibandingkan bengkel kendaraan konvensional.
WhatsApp Channel · TitikTerang
Dapatkan kilasan berita, analisis pedas, dan cerita ekologis ala TitikTerang langsung di WhatsApp-mu. TitikTerang hadir di WhatsApp
“Selain harga, saya juga masih belum terlalu paham soal perawatannya. Takut kalau ada kerusakan, bengkel yang bisa menangani masih terbatas,” kata Budi.
Sementara itu, Rina, 29 tahun, pekerja kantoran, mulai melihat kendaraan listrik sebagai alternatif transportasi masa depan.
“Kalau dilihat, memang lebih hemat dalam jangka panjang dan lebih ramah lingkungan. Tapi masih mikir soal harga awalnya,” ujarnya.
Rina menilai dukungan pemerintah dapat mempercepat adopsi kendaraan listrik di masyarakat.
“Mungkin bisa lewat subsidi atau insentif, jadi masyarakat tidak terlalu berat di biaya awal,” katanya.
Pandangan warga menunjukkan bahwa minat terhadap kendaraan listrik mulai tumbuh, meski belum diikuti dengan keputusan untuk beralih secara luas.
#Transisi Menuju Transportasi Rendah Emisi
Peralihan kendaraan dinas ke listrik menjadi bagian dari upaya lebih luas Pemerintah Kota Surabaya dalam mengurangi emisi dan konsumsi energi. Selain itu, pemerintah juga mendorong kebijakan lain seperti penerapan kerja jarak jauh bagi aparatur sipil negara serta penggunaan transportasi umum.
Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi beban lalu lintas sekaligus menekan penggunaan bahan bakar minyak di sektor transportasi.
Di lapangan, kendaraan berbahan bakar minyak masih mendominasi jalanan. Sepeda motor tetap menjadi pilihan utama masyarakat, diikuti mobil pribadi yang jumlahnya terus meningkat.
Kendaraan listrik mulai muncul, meski jumlahnya masih terbatas dan belum merata di seluruh wilayah kota. Keberadaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), termasuk di kawasan Jalan Pemuda, menjadi salah satu upaya mendukung ekosistem kendaraan listrik.
Perubahan menuju transportasi berbasis listrik diperkirakan berlangsung bertahap. Selain kesiapan infrastruktur, faktor kebiasaan dan kemampuan ekonomi masyarakat turut memengaruhi kecepatan adopsi.
Pemerintah telah memulai langkah awal melalui kebijakan kendaraan dinas. Di sisi lain, masyarakat masih mempertimbangkan berbagai aspek sebelum beralih ke kendaraan listrik.
Ke depan, keberhasilan transisi ini akan bergantung pada ketersediaan fasilitas, dukungan kebijakan, serta kesiapan masyarakat dalam mengadopsi teknologi baru di sektor transportasi.***
*) Shella Mardiana Putri, Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Angkatan 2023 Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Surabaya, berkontribusi penulisan artikel ini.
