Rapor Merah Pemerintahan Prabowo: BOI Sebut Terjadi Re-Militerisme dan Krisis Empati

Diskusi publik BOI mengungkap delapan catatan kritis terhadap kinerja pemerintahan Prabowo Subianto, mencakup demokrasi, korupsi, hingga ketimpangan sosial yang kian terasa luas.

Barisan Oposisi Indonesia (BOI) menggelar diskusi publik bertajuk “Membedah 8 Kealpaan Pemerintahan Prabowo” pada Kamis, 9 April 2026. Forum yang menghadirkan sejumlah aktivis dan pengamat kebijakan itu,  mengulas capaian pemerintahan Prabowo Subianto selama satu tahun tujuh bulan masa kerja.

Diskusi yang berlangsung di Sociocorner itu menjadi ruang evaluasi atas kebijakan pemerintah yang dinilai belum menjawab berbagai persoalan mendasar.

Dalam rilis yang disampaikan oleh Ray Rangkuti dari Barisan Oposisi Indonesia, terdapat delapan poin kealpaan yang dianggap krusial dan berdampak luas bagi masyarakat.

Ray menyebut sejumlah kebijakan strategis pemerintah menunjukkan masalah serius pada tahap implementasi. “Kami melihat banyak kebijakan yang tampak ambisius di atas kertas, tetapi pelaksanaannya jauh dari harapan publik,” ujar Ray dalam keterangan, Jumat, 17 April 2026.

#Program Sosial dan Krisis Empati

Salah satu sorotan utama dalam diskusi adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi andalan pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Program ini dinilai mengalami persoalan dalam tata kelola dan distribusi.

Peserta diskusi menilai pelaksanaan MBG belum merata dan masih menyisakan persoalan teknis di berbagai daerah. Selain itu, muncul kritik terhadap kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran.

Ray menilai persoalan ini berkaitan dengan aspek kepemimpinan. “Ada kesan lemahnya empati dalam membaca kondisi riil masyarakat. Kebijakan hadir tanpa sensitivitas yang memadai terhadap kebutuhan di lapangan,” katanya.

Krisis empati tersebut juga terlihat dalam respons pemerintah terhadap berbagai kesulitan ekonomi yang dihadapi warga. Kenaikan harga kebutuhan pokok dan tekanan ekonomi dinilai belum ditangani secara komprehensif.

#Demokrasi dan Supremasi Sipil

Diskusi juga menyoroti kondisi demokrasi yang dinilai mengalami kemunduran. Beberapa peserta mengungkap adanya tekanan terhadap kelompok kritis, termasuk aktivis dan masyarakat sipil.

Menurut Ray, situasi ini mengindikasikan arah balik dalam praktik demokrasi di Indonesia. “Ruang kritik terasa menyempit. Suara yang berbeda kerap diposisikan sebagai ancaman, bukan sebagai bagian dari proses demokrasi,” ujarnya.

Selain itu, muncul kekhawatiran terkait melemahnya supremasi sipil. Keterlibatan unsur militer dalam sejumlah sektor sipil, seperti pangan dan logistik, menjadi perhatian serius.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengaburkan batas antara ranah sipil dan militer. Dalam jangka panjang, situasi ini dapat memengaruhi keseimbangan kekuasaan dalam sistem demokrasi.

#Korupsi, Bencana, dan Ketimpangan

Isu lain yang mengemuka adalah lemahnya pemberantasan korupsi. Diskusi mencatat bahwa praktik korupsi masih terjadi di berbagai sektor dan belum menunjukkan penurunan signifikan.

Ray menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi membutuhkan komitmen kuat dari pemerintah. “Tanpa langkah tegas, korupsi akan terus menggerogoti kepercayaan publik dan menghambat pembangunan,” ucapnya.

Selain itu, respons pemerintah terhadap bencana alam turut menjadi sorotan. Beberapa kasus menunjukkan lambannya penanganan, termasuk dalam peristiwa banjir besar yang menimbulkan korban jiwa.

Peserta diskusi menilai koordinasi antar lembaga masih belum optimal. Hal ini berdampak pada keterlambatan distribusi bantuan dan penanganan darurat.

Ketimpangan sosial juga menjadi catatan penting. Jurang antara kelompok kaya dan miskin dinilai semakin melebar, terutama di tengah tekanan ekonomi global.

Dalam konteks ini, kebijakan ekonomi pemerintah dianggap belum mampu menciptakan pemerataan yang signifikan. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Ray menambahkan bahwa penurunan tingkat kepuasan publik menjadi indikator penting dari berbagai persoalan tersebut. “Ketika kebijakan tidak menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, wajar jika tingkat kepuasan publik menurun,” katanya.

Diskusi ini diakhiri dengan seruan agar pemerintah lebih terbuka terhadap kritik dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang telah berjalan. Para peserta berharap forum semacam ini dapat menjadi bagian dari kontrol publik terhadap jalannya pemerintahan.

“Evaluasi seperti ini penting agar arah kebijakan kembali pada kepentingan rakyat,” ujar Ray.***

Berikut 8 Kritik Barisan Oposisi Indonesia terhadap Pemerintah

1. Pelanggaran konstitusi & undang-undang: ini terjadi sejak awal pencalonan capres-cawapres yang memunculkan anak haram konstitusi hingga pengangkatan Teddy Indra Wijaya sebagai Seskab.
2. Karut marut tata kelola MBG: dari conflict of interest yang melibatkan jejaring politik dan aparat TNI-Polri hingga massifnya keracunan yang terjadi berulang-ulang. Termasuk penggunaan anggaran sektor pendidikan.
3. Krisis Fiskal: dari salah arah pembentukan Danantara , pemotongan Transfer Keuangan Daerah (TKD), hingga berdampak pemberhentian para pegawai P3K diberbagai daerah.
4. Koperasi Merah Putih (KMP): dari pembentukan yang terpusat, menggunakan dana desa, dan pengadaan barang yang tidak transparan.
5. Re-militerisme atau pelibatan TNI di ranah Sipil dan pada saat yang sama di ramah kepolisian tak kunjung diumumkannya hasil tim reformasi Polri.
6. Meningkatnya state-terorisme, teror dan kriminalisasi terhadap aktivis dan pengekangan terhadap media. Setidaknya ada kurang lebih seribuan aktivis /demonstran yang sebagian besar masih menjalani proses hukum.
7. Korupsi merajalela, ditandai dengan indeks persepsi korupsi yang rapotnya merah, hanya mendapat skor 34 dari rentang 0-100. Merosot dan hilangnya standar moral kerja di KPK.
8. BoP-ART. Melanggar prinsip politik bebas aktif dan merugikan kepentingan nasional.[]