Simbol Guna Ulang Global Diluncurkan, Sistem ‘Reverse Logistics’ Indonesia Masih Nihil

Peluncuran simbol reuse dunia memicu sorotan terhadap lemahnya sistem pengembalian kemasan plastik dan tanggung jawab produsen di Indonesia.

Peluncuran simbol global untuk sistem guna ulang atau reuse pada 3 Juni 2026 menjadi penanda baru dorongan internasional untuk mengurangi sampah plastik. Namun di Indonesia, implementasi sistem reuse dinilai masih menghadapi hambatan besar akibat belum adanya reverse logistics atau sistem logistik balik untuk menarik kembali kemasan pascakonsumsi.

Kepala Bidang Biro Pengaduan Environmental Sovereignty Goal (ESG), Jofany Ahmad Arianto, menilai kekuatan distribusi nasional tidak diimbangi sistem pengumpulan residu kemasan.

“Setiap orang yang menaruh produk di suatu tempat, harusnya dia punya kewajiban untuk menarik kembali kemasannya,” ujar Jofany saat dimintai tanggapan terkait peluncuran simbol reuse global, Kamis (4/6/2026).

Pernyataan tersebut muncul ketika PR3: The Global Alliance to Advance Reuse bersama koalisi internasional perusahaan, pemerintah, desainer, dan organisasi lingkungan memperkenalkan simbol universal reuse untuk kemasan guna ulang dan sistem pengembaliannya.

Simbol itu dirancang agar mudah dikenali konsumen pada berbagai sistem reuse, mulai dari botol minuman, wadah makanan, fasilitas pengumpulan, hingga infrastruktur pencucian kemasan.

Peluncuran simbol dilakukan di tengah meningkatnya tekanan global terhadap industri plastik dan rendahnya tingkat daur ulang dunia. PR3 menyebut hanya sekitar 9 persen sampah plastik global yang benar-benar berhasil didaur ulang.

Di Indonesia, momentum peluncuran simbol tersebut justru membuka kembali persoalan lama terkait lemahnya pengawasan tanggung jawab produsen terhadap limbah kemasan mereka.

#Distribusi Produk Cepat, Sistem Pengembalian Tidak Ada

Indonesia disebut memiliki salah satu jaringan distribusi produk konsumsi paling luas di Asia Tenggara. Produk berbasis sachet dan kemasan sekali pakai dapat menjangkau daerah terpencil melalui ekspansi e-commerce dan logistik nasional.

Namun ketika kemasan telah menjadi sampah, tidak tersedia sistem pengumpulan yang terintegrasi.

“Misalnya, Shopee bisa kirim sachet sampai Sulawesi. Tapi tidak ada reverse logistics. Ketika barang sampai di Sulawesi, harusnya ada checkpoint pengumpulan sampahnya juga,” kata Jofany.

Menurut Manager Operasional Refill Loop Indonesia (Refilin), yaitu sebuah pengembangan usaha isi ulang,  yang diinisiasi Ecological Observation and Wetlands (Ecoton), bahwa sistem distribusi selama ini hanya dirancang untuk memastikan barang sampai ke konsumen, tanpa memikirkan jalur pengembalian kemasan setelah digunakan.

Akibatnya, beban pengelolaan sampah berpindah ke pemerintah daerah, pemulung, dan masyarakat.

Kritik tersebut berkaitan dengan implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen. Regulasi itu mewajibkan produsen mengurangi timbulan sampah dari produk dan kemasannya melalui skema extended producer responsibility (EPR).

Namun pelaksanaan kebijakan dinilai masih bersifat lips service belaka, belum menyentuh perubahan sistem distribusi.

“Reuse itu bukan cuma kampanye. Harus ada checkpoint, pengumpulan, audit residu, dan sistem yang jelas,” ujar pria 22 tahun ini.

Realitas yang terjadi, kemasan sekali pakai tetap mendominasi pasar, karena masih dianggap praktis, murah dan mudah didistribusikan. Sebaliknya, sistem pengembalian dinilai belum memiliki dukungan infrastruktur memadai.

Sebagian besar sampah sachet akhirnya dibakar, dibuang ke sungai, atau menumpuk di tempat pembuangan akhir. Karena memiliki nilai ekonomi rendah dalam rantai daur ulang.

Kondisi ini juga berdampak pada wilayah pesisir, sungai, juga kawasan mangrove yang menjadi lokasi penumpukan sampah plastik.

Jofany mengkritik pendekatan sejumlah perusahaan yang lebih banyak mengalokasikan program tanggung jawab sosial. Menurutnya, perusahaan gemar melakukan rehabilitasi lingkungan dibanding membangun sistem pengelolaan kemasan.

“Harusnya investasi ke pengelolaan sampah, desain guna ulang, infrastruktur reuse. Bukan sekadar program yang akhirnya mangrove malah jadi tempat sampah kemasan mereka,” katanya.

#Simbol Reuse Global Dorong Standar Baru Industri

Dorongan terhadap sistem reuse kini semakin berkembang di tingkat global. PR3 meluncurkan simbol universal reuse melalui inisiatif Rebrand Reuse yang menerima 236 desain dari 29 negara.

Desain terpilih dibuat oleh Nicole Ascanio Rodriguez dan Juan Navarrete dari Epigrama Studios di Bogotá, Kolombia.

Simbol tersebut dipilih setelah melalui riset terhadap 1.275 responden di 17 negara dan pengujian terhadap aspek visual, kemudahan dikenali, serta adaptasi budaya.

Juan Navarrete mengatakan simbol itu dirancang untuk menggambarkan sirkulasi dan keberlanjutan material.

“Kami ingin menciptakan simbol yang menyampaikan makna pengembalian, kesinambungan, dan sirkulasi,” ujarnya.

PR3 menyebut sistem reuse dapat mengurangi produksi kemasan sekali pakai hingga 90 persen dan menurunkan emisi sampai 80 persen.

Simbol reuse kini mulai diterapkan pada berbagai sistem pengembalian kemasan di Amerika Serikat, Australia, Kanada, Singapura, dan Indonesia melalui PlasticDiet Indonesia di Jakarta.

Co-founder PR3, Amy Larkin, mengatakan daur ulang saja tidak cukup untuk mengatasi krisis sampah plastik global.

“Daur ulang tetap bersifat sekali pakai karena kemasan harus diproduksi ulang. Sistem reuse menjaga kemasan tetap beredar dari 10 sampai 100 kali penggunaan,” katanya.

Berbeda dengan label “dapat didaur ulang”, penggunaan simbol reuse hanya diberikan pada sistem yang memiliki mekanisme pengumpulan, pencucian, penyortiran, dan penggunaan kembali.

Artinya, keberhasilan reuse tidak hanya bergantung pada desain kemasan, tetapi juga infrastruktur logistik yang menopang seluruh siklus penggunaan ulang.

#Pengawasan Kemasan Dinilai Masih Lemah

Selain persoalan logistik, koordinasi antar-lembaga pemerintah juga dinilai menjadi hambatan pengembangan sistem reuse di Indonesia.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), kata Jofan, perlu memperluas pengawasan terhadap keamanan kemasan reusable.

Selama ini BPOM ia nilai lebih fokus pada pengawasan isi produk dibanding material kemasan. “BPOM tidak hanya mengurus isinya, tapi packaging-nya juga,” tegas Jofan.

Standar keamanan kemasan reusable dianggap penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem guna ulang.

Jenis material, sistem pencucian, dan ketahanan wadah dinilai harus memenuhi standar kesehatan tertentu agar dapat diterima publik.

Persoalan edukasi masyarakat juga dinilai masih lemah. Jofany mengatakan industri selama ini membangun narasi bahwa kemasan sachet menjadi solusi akses produk murah bagi masyarakat.

“Akhirnya muncul alibi bahwa karena ada sachet masyarakat bisa menikmati produk mahal,” ujarnya.

Menurut dia, pola komunikasi tersebut membuat tanggung jawab krisis sampah bergeser kepada perilaku konsumen, bukan produsen.

Padahal akar persoalan dinilai berada pada desain sistem produksi yang memungkinkan perusahaan mendistribusikan produk tanpa kewajiban menarik kembali residunya.

Pemerintah juga dinilai belum serius memasukkan pendidikan reuse dalam sistem pembelajaran formal.

“Yang penting bukan hanya gurunya, tapi kurikulumnya,” kata Jofany.

Peluncuran simbol reuse global menunjukkan arah baru ekonomi sirkular dunia yang semakin terstruktur. Namun tanpa perubahan pada sistem logistik nasional, Indonesia dinilai masih berisiko menjadi pasar besar kemasan sekali pakai sekaligus lokasi penumpukan residu plastik.

Di tengah tekanan global terhadap industri plastik, efektivitas reuse pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh simbol dan kampanye, tetapi kemampuan negara membangun sistem pengembalian kemasan hingga tingkat konsumen.