Ratusan Mahasiswa Mojokerto Raya Minta Evaluasi MBG dan KDKMP di DPRD

• Aksi mahasiswa menyoroti efektivitas dua program prioritas pemerintah pusat yang dinilai bermasalah dalam pelaksanaan di daerah. Mereka juga membawa delapan tuntutan yang mencakup isu ekonomi, tata kelola pemerintahan, hingga revisi UU Polri.
• Demonstrasi berlangsung di DPRD Kota dan Kabupaten Mojokerto. Ketegangan sempat terjadi saat massa berupaya memasuki gedung dewan, sebelum akhirnya tuntutan diterima untuk diteruskan ke tingkat nasional.

Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Mojokerto Raya mendatangi gedung DPRD Kota dan Kabupaten Mojokerto. Mereka menuntut evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dua program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dinilai menyisakan sejumlah persoalan dalam pelaksanaannya.

Aksi yang melibatkan PC PMII Mojokerto, HMI Cabang Mojokerto, BEM Mojokerto, dan IMM tersebut berlangsung sejak sore hingga malam hari. Sebelum tiba di gedung DPRD, massa melakukan long march dari Terminal Kertajaya dan sempat memblokade Jalan Bypass Mojokerto di Simpang Lima Kenanten sehingga memicu kemacetan lalu lintas.

Ketegangan sempat terjadi ketika mahasiswa berusaha memasuki kompleks DPRD Kota Mojokerto. Aksi saling dorong dengan aparat kepolisian tidak berlangsung lama setelah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto menemui peserta aksi untuk menerima aspirasi mereka.

Di tengah berbagai tuntutan yang disampaikan, sorotan terhadap MBG dan KDKMP menjadi isu paling dominan. Mahasiswa menilai kedua program tersebut perlu dihentikan sementara untuk dievaluasi secara menyeluruh sebelum diperluas pelaksanaannya.

Ketua PC PMII Mojokerto, Muhammad Nur Fadillah, menilai program-program tersebut dikemas sebagai kebijakan yang populer di mata publik, tetapi menyimpan persoalan yang belum terselesaikan di lapangan.

“Kami menilai ini seolah-olah menjadi program yang sangat populis. Ketika dilihat dari luar tampak membawa manfaat, tetapi secara nyata justru berpotensi membawa kerugian bagi masyarakat,” ujarnya pada Senin, 22 Juni 2026.

Fadillah menyoroti besarnya kebutuhan anggaran untuk pelaksanaan MBG. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu ditinjau kembali karena di saat yang sama masih terdapat persoalan mendasar di sektor pendidikan, termasuk rendahnya kesejahteraan guru honorer.

Ia menyebut masih terdapat guru yang menerima penghasilan antara Rp200 ribu hingga Rp300 ribu per bulan. Kondisi itu, menurutnya, menunjukkan bahwa prioritas anggaran negara perlu dievaluasi agar lebih menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung.

Mahasiswa juga mempertanyakan tata kelola pelaksanaan MBG melalui pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Mereka menilai mekanisme yang berjalan saat ini berpotensi menimbulkan ketimpangan apabila tidak diawasi secara transparan dan akuntabel.

Selain menyoroti MBG dan KDKMP, massa aksi membawa delapan tuntutan lain. Tuntutan tersebut mencakup penolakan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang perubahan UU Kepolisian, penguatan kemandirian ekonomi sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945, reshuffle kabinet berbasis kompetensi, pemulihan kepercayaan publik, pengusutan dugaan penyuapan di BPK, serta evaluasi penyaluran bantuan pangan yang dinilai belum tepat sasaran.

#Janji DPRD Kota Mojokerto

Ketua DPRD Kota Mojokerto, Ery Purwanti, menyatakan pihaknya menerima seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Menurutnya, tuntutan tersebut akan diteruskan kepada DPR RI sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan maupun evaluasi kebijakan nasional.

“Terkait delapan tuntutan tadi, kami sepakat agar itu dikaji ulang dan dianalisis terkait pelaksanaannya, baik mengenai revisi UU Polri maupun program MBG dan KDKMP,” kata Ery.

Ia menilai tujuan dasar MBG dan KDKMP pada prinsipnya baik. Namun, berbagai persoalan implementasi yang muncul di daerah perlu menjadi bahan evaluasi agar kebijakan tersebut berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

“Kalau memang ada kekurangan dalam pelaksanaannya, tentu harus dievaluasi secara menyeluruh agar ke depan lebih baik daripada kondisi saat ini,” ujarnya.

Usai menggelar aksi di DPRD Kota Mojokerto, massa bergerak menuju DPRD Kabupaten Mojokerto. Di lokasi kedua, mereka kembali menyuarakan tuntutan yang sama dan menambahkan desakan agar praktik pertambangan ilegal atau galian C di wilayah Mojokerto dihentikan serta diusut tuntas.

Demonstrasi tersebut memperlihatkan bahwa implementasi program-program prioritas pemerintah pusat mulai menghadapi pengawasan yang lebih ketat dari kelompok masyarakat sipil. Di tingkat daerah, perdebatan tidak lagi berfokus pada tujuan kebijakan, melainkan pada efektivitas pelaksanaan, tata kelola anggaran, dan dampaknya terhadap kebutuhan publik yang dianggap lebih mendesak.***