Siapkan Pilot Project, Desa Balongbendo Sidoarjo Pelajari Pengelolaan Sampah di Ecoton

• Pemerintah Desa Balongbendo menyiapkan percontohan pemilahan sampah tingkat RT usai belajar pengelolaan sampah di ECOTON bersama PKK.
• Kunjungan ke ECOTON memperkenalkan pengelolaan sampah desa, inovasi refill, ekoenzim, serta bahaya mikroplastik terbaru kepada peserta.
• Balongbendo memilih pendekatan bertahap karena perubahan perilaku warga dinilai lebih penting dibanding kebijakan yang tergesa-gesa.
• Empat truk sampah mingguan belum mampu menampung seluruh timbulan sampah Desa Balongbendo, menurut kepala desa setempat.
• Pelatihan ECOTON mendorong desa membangun sistem pengurangan sampah sejak rumah tangga melalui keterlibatan aktif kelompok PKK.

PEMERINTAH Desa (Pemdes) Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, mempelajari pengelolaan sampah berbasis kawasan di ECOTON. Kunjungan itu melibatkan pemerintah desa dan kelompok PKK sebagai pelaksana lapangan.

Materi tidak hanya membahas pemilahan sampah. Peserta juga mempelajari peluang ekonomi sirkular, pengolahan sampah organik, hingga perkembangan riset mikroplastik.

Manajer Program Zero Waste ECOTON, Tonis Afrianto, mengatakan kunjungan Pemdes Balongbendo  ini memperlihatkan praktik pengelolaan sampah skala desa. Di mana praktik ini telah berjalan di berbagai daerah.

Selain itu, kata Tonis, peserta juga dikenalkan inovasi yang dapat diterapkan sesuai kondisi desa. “Hari ini kami memberikan materi tentang contoh sukses penyelenggaraan pengelolaan sampah skala desa atau kelurahan, “ kata Tonis di Library Room Ecoton, Wringinanom, Gresik, Kamis, (6/8/2026).

Kami juga mengenalkan berbagai inovasi kegiatan ekonomi yang dapat mengurangi plastik, seperti sistem refill, serta perkembangan penelitian bahaya plastik melalui Mobil Microplastic Journey ECOTON,” jelasnya.

Tak hanya materi teori yang disampaikan. Tapi peserta juga memperoleh pelatihan pembuatan ekoenzym sebagai salah satu metode mengelola sampah organik rumah tangga.

“Sebagian besar peserta berasal dari kelompok PKK, yang nantinya diharapkan menjadi penggerak perubahan di tingkat lingkungan, “ ucap Tomis.

Tonis juga menjelaskan perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci utama keberhasilan pengelolaan sampah. Karena itu, keterlibatan organisasi masyarakat dinilai penting agar edukasi berlangsung secara berkelanjutan.

#PKK Siapkan Edukasi Pemilahan Rumah Tangga

Ketua PKK Desa Balongbendo, Irthi Fahil Uliah, mengakui persoalan sampah masih menjadi tantangan di wilayahnya. Kesulitan terbesar, menurutnya, adalah membangun kesadaran warga untuk memilah sampah sejak dari rumah.

Ia mengatakan upaya pemilahan sebenarnya sudah mulai diperkenalkan. Namun pelaksanaannya belum berjalan merata di seluruh lingkungan permukiman.

Usai mengikuti pelatihan di ECOTON, PKK berencana memulai penerapan pada satu RT terlebih dahulu. Pendekatan bertahap dipilih agar pendampingan kepada warga dapat dilakukan lebih intensif.

Menurut Irthi, pengalaman di lapangan menunjukkan perubahan kebiasaan membutuhkan proses panjang. “Karena itu, keberhasilan di satu wilayah diharapkan menjadi contoh bagi lingkungan lain, “ ucapnya.

#Desa Prioritaskan Edukasi Sebelum Regulasi

Kepala Desa Balongbendo, Sumanto, mengatakan desa menghasilkan timbulan sampah yang cukup besar. Dalam satu pekan, pengangkutan menggunakan empat truk masih belum mampu menampung seluruh sampah yang dihasilkan warga.

Ia memperkirakan volume sampah mencapai sekitar tiga hingga empat ton. Selama ini sebagian besar sampah rumah tangga masih tercampur tanpa proses pemilahan.

“Karena itu, pemerintah desa memilih membangun perubahan dari skala kecil. Pilot project akan diterapkan di satu RT, dengan pilihan sementara antara RT 3 atau RT 9 yang nantinya ditentukan bersama PKK, “ jelasnya.

Menurut Sumanto, masyarakat masih terbiasa membuang sampah tanpa memilah. Kondisi tersebut menjadi alasan desa memulai perubahan secara bertahap melalui edukasi langsung kepada warga.

Pelatihan juga mengenalkan kebiasaan membawa wadah sendiri ketika berbelanja dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Langkah tersebut dipandang lebih mudah diterapkan dibanding langsung memberlakukan pembatasan penggunaan plastik.

Sumanto mengakui pemerintah desa belum siap menerapkan aturan pelarangan plastik sekali pakai melalui peraturan desa. “Kebijakan seperti itu memerlukan dukungan pemerintah kabupaten agar memiliki kekuatan pelaksanaan yang lebih luas, “ ungkapnya.

Ia menilai membangun kesadaran masyarakat menjadi prioritas utama. Setelah perubahan perilaku mulai terbentuk, pemerintah desa baru akan mempertimbangkan langkah kebijakan yang lebih besar dalam pengurangan sampah dan plastik sekali pakai.

“Yang paling utama adalah menciptakan kesadaran masyarakat terlebih dahulu, “ pungkasnya. ***