Dua Tahun Prabowo-Gibran, Aktivis Greenpeace Bentangkan Spanduk Raksasa di Bundaran HI: “Krisis Iklim Kian Mencekik Rakyat”

• Dua tahun Prabowo-Gibran diwarnai aksi protes Greenpeace di Bundaran HI. Membentangkan spanduk raksasa, aktivis menuntut penanganan krisis iklim yang kini memicu kenaikan biaya hidup dan menyengsarakan pekerja.
• Krisis iklim tak lagi sekadar isu lingkungan, tapi soal piring dan dompet rakyat. Greenpeace bentangkan spanduk di Bundaran HI, kritik pertumbuhan ekonomi 5,45% yang dinilai tak dirasakan rakyat kecil.
• Dari kabut asap hingga banjir bandang, krisis iklim paksa rakyat hemat dan cari kerja sampingan. Aksi damai Greenpeace di Bundaran HI pertanyakan janji pemerintah: “Bencana makin parah, apa kerja pemerintah?”
• Riset terbaru Greenpeace ‘Besok Harga Naik!’ ungkap 41% warga tertekan biaya pangan akibat krisis iklim. Aktivis desak pemerintah Prabowo-Gibran serius tangani bencana ekologis demi ringankan biaya hidup rakyat.
• Patung Selamat Datang Bundaran HI jadi saksi bisu pengibaran spanduk raksasa Greenpeace. Tepat di dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran, aktivis desak pemerintah turunkan biaya hidup dan atasi bencana iklim.

PEMANDANGAN berbeda mewarnai kawasan ikonik Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Selasa (20/10/2026) pagi. Bertepatan dengan genap dua tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, aktivis Greenpeace Indonesia menggelar aksi damai tanpa kekerasan dengan mengibarkan dua spanduk raksasa dari atas Monumen Selamat Datang.

Aksi kreatif tersebut menyampaikan pesan tajam, terkait krisis lingkungan dan dampaknya pada perekonomian warga. Spanduk pertama yang dibentangkan menghadap ke utara, ke arah Istana Merdeka, bertuliskan “Tangani Krisis Iklim, Turunkan Biaya Hidup”. Sementara spanduk kedua yang menghadap ke selatan menyuarakan keprihatinan masyarakat: “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?”.

Krisis Iklim Bukan Cuma Soal Lingkungan, Tapi Dapur dan Dompet

Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia, Jeanny Sirait, meminta pemerintah tidak buta. Menurutnya, krisis iklim tak lagi dikatakan isu lingkungan hidup lagi. Tetapi merupakan bentuk ancaman serius terhadap kehidupan di bumi. Juga bisa menggerus daya beli dan kualitas hidup masyarakat, terutama kelompok pekerja rentan, seperti pengemudi ojek daring, nelayan, dan pekerja lepas (gig worker).

“Cuaca ekstrem dan bencana ekologis tidak hanya mengnamcam keselamatan. Tapi juga mengganggu sumber penghidupan, menekan pendapatan, dan mendorong kenaikan harga pangan. Kabut asap berkepanjangan adalah contoh nyata bagaimana krisis ekologis membebani aktivitas ekonomi sehari-hari,” tegas Jeanny sebagaimana di laman resmi Greenpeace, Selasa, 20 Oktober 2026.

Masih kata Jeanny, di tengah rentetan bencana, mulai dari banjir bandang di Sumatera sampai kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi, masyarakat justru makin terhimpit oleh kenaikan biaya hidup dan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Padahal, pemerintah berjanji memprioritaskan ketahanan pangan, energi, dan penciptaan lapangan kerja, “ tandas Jeany.

Riset Terbaru: Dampak Krisis Iklim Capai Piring dan Dompet

Bersamaan dengan aksi ini, Greenpeace merilis riset teranyarnya berjudul “Besok Harga Naik! Gambaran Dampak Krisis Iklim dari Tempat Kerja, Meja Makan, dan Rumah”.

Riset yang mengambil sampel di tiga wilayah aglomerasi Pulau Jawa (Jabodetabekjur, Cekungan Bandung, dan Kartamantul) ini mengungkapkan temuan mengejutkan:

• 41% responden merasakan dampak terkuat krisis iklim pada pola konsumsi dan biaya pangan.
• 39% responden merasakan dampaknya terhadap produktifitas dan penurunan pendapatan.
• 20% responden mengeluhkan gangguan pada akses tempat tinggal dan biaya transportasi.

Pertumbuhan Ekonomi 5,45% untuk Siapa?

Aksi protes ini juga menyoroti klaim capaian ekonomi pemerintah. Ketua Tim Kampanye Sosial & Ekonomi Greenpeace Indonesia, Atha Rasyadi, mengkritik klaim Presiden Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD 2026 yang membanggakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,45% di paruh pertama tahun 2026 sebagai yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir.

“Siapa yang benar-benar menikmati hasilnya? Faktanya, pertumbuhan ini tidak dirasakan oleh masyarakat,” ujar Atha. “Ketika pemerintah terus membanggakan angka pertumbuhan sambil mengorbankan lingkungan secara serampangan, masyarakatlah yang dituntut menanggung dampaknya. Kita tidak bisa diam ketika pertumbuhan ekonomi hanya memperkaya segelintir orang lewat eksploitasi alam yang serakah.”

“Kalau rakyat harus menanggung sendiri dampak krisis iklim dan bencana yang berakibat pada kenaikan biaya hidup, lalu apa kerja pemerintah?”

Rakyat Dipaksa Bertahan Sendiri

Laporan Besok Harga Naik! mencatat bahwa untuk bertahan di tengah tekanan ekonomi dan dampak bencana, warga terpaksa melakukan berbagai langkah mandiri:

• 57,34% responden memangkas konsumsi non-esensial demi menghemat Rp50.000–Rp1.000.000 per bulan.
• 56,79% responden mengambil pekerjaan sampingan atau membuka usaha baru demi mendapat tambahan penghasilan Rp500.000–Rp2.500.000 per bulan.
• 38,78% responden menanam kebutuhan pokok sendiri di rumah (menghemat Rp80.000–Rp500.000/bulan).
• 17,73% responden mengembangkan produksi pangan mandiri seperti sayur, telur, dan susu.

Greenpeace juga mengkritik arah kebijakan anggaran pemerintah yang dinilai tidak tepat sasaran. Di saat penanggulangan bencana mengalami pemangkasan anggaran dan harga pangan melambung akibat program skala besar seperti Makan Bergizi Gratis, beban adaptasi krisis iklim sepenuhnya dilemparkan ke pundak rumah tangga.

“Kalau rakyat harus menanggung sendiri dampak krisis iklim dan bencana yang berakibat pada kenaikan biaya hidup, lalu apa kerja pemerintah?” pungkas Jeanny mendesak evaluasi total atas kebijakan iklim nasional.***