Banjir dan Longsor Pulau Sumatera Picu Krisis Kemanusiaan Besar, Desakan Status Nasional Terus Meningkat

Rangkaian banjir bandang dan longsor yang melanda Sumatera sejak akhir November 2025 menewaskan ratusan orang dan membuat ribuan lainnya kehilangan tempat tinggal. Dengan kerusakan meluas di tiga provinsi, pemerintah pusat mendapat tekanan kuat untuk menetapkan status bencana nasional. Namun hingga kini keputusan itu belum juga diambil.

#Skala Bencana Membesar, Pemerintah Daerah Nyatakan Tidak Lagi Mampu Menangani

Siklon Tropis Senyar membawa curah hujan ekstrem yang memicu banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak pekan terakhir November 2025. BNPB melaporkan setidaknya 708 orang meninggal dunia dan 499 masih hilang hingga 2 Desember. Ribuan rumah rusak, jalan provinsi dan nasional putus, serta banyak wilayah terisolasi hingga berhari-hari.

Di Aceh, banjir menghantam Aceh Timur, Aceh Selatan, dan Aceh Tengah, sementara Tapanuli Tengah dan Mandailing Natal di Sumatera Utara berubah menjadi hamparan lumpur. Di Sumatera Barat, longsor di Padang Pariaman memutus akses ke sejumlah kecamatan. Relawan melaporkan beberapa desa hanya bisa dijangkau dengan perahu atau helikopter.

Para ahli menilai bencana kali ini bukan hanya akibat faktor cuaca ekstrem, tetapi juga kerentanan ekologis yang sudah lama diabaikan. “Kombinasi deforestasi parah, degradasi DAS, dan intensitas hujan ekstrem menciptakan situasi yang hampir mustahil dikendalikan,” ujar Dr. Hanafi Wibowo, pakar hidrometeorologi UGM. “Ini peringatan bahwa tata kelola lingkungan kita sudah berada dalam titik kritis.”

Sejumlah bupati mengirim surat resmi ke pemerintah pusat menyatakan ketidakmampuan menangani bencana. Bupati Aceh Timur, Aceh Selatan, Aceh Tengah, dan sebelumnya Pidie Jaya menyampaikan bahwa sumber daya daerah “tidak lagi memadai.” Bupati Nagan Raya menambahkan alat berat tidak dapat mencapai lokasi terdampak karena seluruh akses fisik terputus.

“Kami tidak punya cukup logistik, personel terbatas, dan infrastruktur banyak yang hancur,” kata Mirwan MS, Bupati Aceh Selatan. “Jika tidak ada dukungan penuh dari pemerintah pusat, korban bisa terus bertambah.”

#Penetapan Status Nasional Masih Tertahan, Kritik Publik dan Pengamat Meningkat

Hingga awal Desember, pemerintah pusat belum menetapkan status bencana nasional meski kerusakan terjadi di tiga provinsi. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa penanganan dilakukan secara nasional, tetapi penetapan formal tetap menunggu keputusan Presiden Prabowo Subianto.

Presiden Prabowo meninjau lokasi terdampak pada 1 Desember dan memerintahkan percepatan distribusi bantuan. BNPB mengerahkan pesawat Hercules, helikopter, serta mendirikan dapur umum terpadu. Kepala BNPB Letjen Suharyanto sempat mengakui bahwa lembaganya “meremehkan eskalasi awal” dan meminta maaf atas respon yang terlambat.

Namun sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai tindakan pemerintah belum memadai. Koalisi ilmuwan dan pengamat lingkungan STuEB menyebut indikator bencana nasional sudah terpenuhi, mulai dari jumlah korban hingga kerusakan lintas-provinsi.

“Dengan kerusakan sebesar ini, penetapan status nasional bukan lagi opsi administratif, melainkan kebutuhan mendesak,” kata Nadia Arifin, peneliti kebencanaan STuEB. “Tanpa status tersebut, koordinasi dan alokasi anggaran tidak akan optimal.”

BBC Indonesia dalam laporan analitis mempertanyakan alasan pemerintah menunda status tersebut, sementara analisis Drone Emprit menunjukkan meningkatnya sentimen negatif publik terkait respons pemerintah. Tagar seperti #TuntutStatusNasional dan #PrayForSumatera ramai di platform X, memuat keluhan warga yang keluarga mereka belum tersentuh bantuan.

Wakil Mendagri Bima Arya menyebut penetapan status nasional sepenuhnya berada di tangan presiden. “Yang penting sekarang sinergi antarlembaga sudah maksimal,” ujarnya. Namun pernyataan itu dinilai sejumlah pihak tidak mencerminkan situasi di lapangan.

Seorang relawan di Aceh Timur mengatakan kepada BBC Indonesia bahwa kondisi di lokasi jauh dari kata maksimal. “Bantuan masih sangat kurang, banyak pengungsi belum dapat makanan dua hari,” ujar Faisal Rahmad, relawan posko darurat Idi Rayeuk. “Jika ini sudah dianggap maksimal, kami tidak tahu harus berharap apa lagi.”

#SOLIDARITAS Publik Mengalir Deras, Donasi Online Jadi Penyangga Bantuan Cepat

Di tengah lambannya respons pemerintahan formal, masyarakat bergerak cepat melalui donasi daring dan inisiatif komunitas. Sejumlah kreator digital dan artis memanfaatkan platform Kitabisa untuk membantu korban.

Rachel Vennya menghimpun hampir Rp1 miliar dalam kampanye untuk perempuan dan anak-anak terdampak. Praz Teguh mengumpulkan sekitar Rp2 miliar hanya dalam dua hari. Donasi terbesar datang dari kreator asal Sumbar, Ferry Irwandi, yang menggalang Rp10 miliar dalam 24 jam.

Ferry mengatakan kepada media bahwa ia tidak menyangka dukungan publik begitu besar. “Saya hanya ingin memastikan keluarga-keluarga di kampung mendapat makanan dan selimut,” katanya. “Situasinya sangat parah, orang-orang kehilangan rumah hanya dalam hitungan menit.”

Aksi solidaritas ini banyak diapresiasi karena mampu menghadirkan bantuan cepat di wilayah yang belum terjangkau distribusi pemerintah. Video-video kondisi pengungsi—terutama anak-anak dan lansia—menjadi pemicu kuat solidaritas warganet.

Namun para pengamat mengingatkan bahwa donasi publik tidak dapat menggantikan fungsi negara dalam penanganan bencana besar. “Partisipasi masyarakat penting, tetapi tanggung jawab utama tetap pada negara,” ujar Prof. R. Suryono, ahli kebijakan publik dari Universitas Indonesia. “Status nasional akan mempercepat mobilisasi sumber daya yang jauh lebih besar dari kapasitas donasi publik.” ****