Benowo, Listrik Sampah dan Polemik Lingkungan

PSEL Benowo dipuji sebagai solusi krisis sampah Surabaya, namun temuan WALHI soal kualitas udara memicu debat tentang kesehatan, transparansi, dan arah kebijakan pengelolaan limbah nasional.

Di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Benowo, Surabaya, cerobong tinggi berdiri di atas hamparan sampah kota. Dari lokasi seluas sekitar 37,4 hektare inilah pemerintah mempromosikan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) sebagai jawaban atas krisis sampah perkotaan. Sejak mulai beroperasi pada 2021, fasilitas ini disebut mampu menekan timbunan sampah sekaligus menyuplai listrik ke jaringan nasional.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menilai PSEL Benowo sebagai langkah strategis. Kepala Bidang Wilayah III Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Jawa, Gatut Panggah Prasetyo, menyebut teknologi ini relevan bagi kota besar dengan produksi sampah harian lebih dari 1.000 ton. “Daerah dengan volume sampah tinggi membutuhkan pendekatan yang tidak hanya mengandalkan penimbunan,” kata Gatut.

Pernyataan itu sejalan dengan pandangan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq yang mendorong replikasi PSEL di sejumlah wilayah aglomerasi. Pemerintah telah menetapkan sepuluh kawasan prioritas, termasuk Denpasar, Yogyakarta, Bogor, dan Bekasi, yang ditargetkan memulai pembangunan fasilitas serupa pada 2026. Benowo pun kerap dijadikan etalase keberhasilan.

Namun, di balik kata solusi dan inovasi, PSEL Benowo juga memantik perdebatan panjang tentang dampak lingkungan, kesehatan warga, dan arah kebijakan persampahan nasional.

#Solusi Teknologi Versus Akar Masalah

Bagi pemerintah, PSEL menawarkan dua keuntungan sekaligus: pengurangan volume sampah dan produksi energi terbarukan. Sampah diolah melalui proses termal sehingga volumenya menyusut sebelum residu ditimbun. Dengan cara ini, umur operasional TPA dinilai bisa diperpanjang tanpa harus terus membuka lahan baru.

Klaim dipertanyakan oleh Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jawa Timur. Organisasi ini menilai PSEL lebih menyerupai jalan pintas teknologi ketimbang solusi menyeluruh. “Jika kebijakan hanya bertumpu pada teknologi mahal, kita berisiko terjebak pada policy lock-in yang melegitimasi pengelolaan sampah di hilir,” ujar aktivis WALHI Jawa Timur, Wahyu Eka Setyawan kepada dikutip Detik, Selasa, (5/8/2025).

Menurut WALHI, persoalan utama sampah terletak pada produksi berlebihan dan rendahnya penerapan prinsip 3R—reduce, reuse, recycle. Ketergantungan pada fasilitas pembakaran justru berpotensi mengendurkan upaya pengurangan sampah dari sumbernya. Paradoks muncul ketika konsep ekonomi sirkular dikampanyekan, tetapi fasilitas PSEL membutuhkan pasokan sampah yang stabil agar tetap beroperasi optimal.

Kekhawatiran lain adalah dampak ekonomi. PSEL membutuhkan investasi awal besar dan biasanya melibatkan kerja sama jangka panjang dengan swasta. Skema ini berpotensi menghadirkan beban tipping fee tinggi yang kelak ditanggung anggaran daerah. Selain itu, aliran sampah ke fasilitas termal dapat mengurangi ruang bagi sistem daur ulang berbasis warga, seperti bank sampah dan pemulung, yang selama ini menjadi tulang punggung pengelolaan sampah informal.

#Data Emisi dan Adu Klaim Kesehatan

Isu paling sensitif dalam polemik Benowo soal kesehatan lingkungan. WALHI Jawa Timur mengklaim telah melakukan pemantauan kualitas udara independen di sekitar PLTSa Benowo pada November 2024 hingga Januari 2025.

Hasilnya, rata-rata PM2,5 tercatat 26,78 µg/m³—hampir dua kali lipat dari ambang batas harian Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sebesar 15 µg/m³. Pada beberapa titik, konsentrasi PM2,5 bahkan disebut melampaui 100 µg/m³.

Partikel halus seperti PM2,5 dikenal berisiko menembus paru-paru hingga aliran darah, meningkatkan potensi asma, penyakit jantung, dan kanker. Temuan ini memicu kekhawatiran warga sekitar fasilitas, termasuk sekolah dan permukiman. WALHI juga menyoroti minimnya akses publik terhadap data emisi aktual dan pemantauan kesehatan jangka panjang.

Pemerintah Kota Surabaya membantah tudingan tersebut. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya menyatakan hasil uji emisi terbaru dari laboratorium terakreditasi menunjukkan angka jauh di bawah baku mutu nasional. Kepala DLH Surabaya Dedik Irianto menyebut pengukuran PM2,5 di sekitar cerobong dan permukiman berada pada kisaran 1,6 hingga 3,9 µg/Nm³, jauh di bawah ambang 55 µg/m³ sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.

Menurut Dedik, emisi dari tiga boiler PLTSa juga tercatat sangat rendah—antara 2,0 hingga 3,5 mg/Nm³—dibandingkan baku mutu 120 mg/Nm³. Ia menegaskan pengujian tersebut merupakan bentuk transparansi pemerintah untuk memastikan keamanan lingkungan. “Hasil ini membuktikan bahwa udara di sekitar PLTSa tetap bersih dan sehat,” ujarnya.

Adu data ini memperlihatkan jurang kepercayaan antara pemerintah dan kelompok masyarakat sipil. WALHI menuntut keterbukaan data berkelanjutan dan evaluasi sosial-ekologis jangka panjang sebelum PSEL direplikasi secara masif. Pemerintah, di sisi lain, menilai PSEL sebagai keniscayaan di tengah krisis sampah kota besar.

Benowo akhirnya menjadi lebih dari sekadar proyek teknologi. Ia menjelma arena tarik-menarik antara harapan energi, kekhawatiran kesehatan, dan pertanyaan mendasar: apakah Indonesia akan menyelesaikan masalah sampah dari hulunya, atau terus mengandalkan solusi di hilir.***

Shella Mardiana Putri, Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Angkatan 2023 Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Surabaya, berkontribusi penulisan artikel ini.