Catatan Bedah Buku #ResetIndonesia di Jombang: Diskusi Literasi Tanpa Bunda

Ratusan warga berkumpul lesehan di Rumah Merdeka Jombang membedah #ResetIndonesia; Gagasan tentang Indonesia baru, menggugat arah pembangunan, merawat literasi kritis, sekaligus mencatat absennya simbol kepemimpinan literasi daerah.

Rumah Merdeka (Rudeka) Indonesia di Kelurahan Jombatan, Jombang, Jawa Timur, dipenuhi ratusan orang pada Jumat, 26 Desember 2025 lalu. Mereka datang dari beragam latar belakang: pegiat literasi, aktivis lingkungan, mahasiswa, hingga warga biasa. Tak ada kursi berderet rapi. Para peserta memilih duduk lesehan di atas terpal yang digelar sederhana di pelataran.

Dari posisi itulah diskusi tentang #ResetIndonesia: Gagasan tentang Indonesia baru mengalir. Percakapan bergerak ke isu-isu yang jauh dari ringan, ketimpangan kebijakan, kerusakan lingkungan, hingga krisis kualitas air sungai.

Bagi Forum Taman Bacaan Masyarakat (FTBM) Jombang selaku penyelenggara, forum ini bukan sekadar ruang refleksi, melainkan upaya membaca ulang arah pembangunan Indonesia melalui praktik literasi berbasis buku, sembari menggagas masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Sejak awal, FTBM Jombang berupaya membuka dialog seluas-luasnya. Undangan pun disampaikan kepada pemerintah daerah, mulai dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jombang hingga perwakilan Kelurahan Jombatan. Langkah ini diambil agar diskusi tak disalahpahami sebagai gerakan yang berdiri di luar sistem, sekaligus supaya gagasan kritis yang lahir bisa sampai ke meja pengambil kebijakan.

Ketua FTBM Jombang, Luqman Hakim, menegaskan bahwa forum ini dirancang sebagai ruang terbuka untuk menyikapi berbagai persoalan bangsa, mulai dari ekonomi, sosial, pendidikan, lingkungan, hingga politik.

“Kami ingin diskusi ini menjadi refleksi bersama, termasuk bagi pemerintah daerah, agar arah kebijakan ke depan lebih berpihak pada keberlanjutan hidup masyarakat,” ujar Luqman.

Namun di tengah ramainya peserta dan hangatnya diskusi, ada satu hal yang justru terasa ganjil. Figur yang secara simbolik dilekatkan dengan gerakan literasi di daerah, yaitu Bunda Literasi Jombang, tidak tampak hadir di ruang diskusi itu.

Padahal, sebagaimana diketahui khalayak, daerah ini telah secara resmi mengukuhkan Ketua TP PKK Kabupaten Jombang, Hj. Yuliati Nugrahani, istri Bupati Warsubi, sebagai Bunda Literasi Kabupaten Jombang.

Jika menilik situs webs Kabupaten Jombang, pengukuhan telah berlangsung saat itu dalam acara Anugerah Lomba Perpustakaan Desa dan Lomba Bertutur Tingkat SD/MI yang digelar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jombang pada Rabu, 25 Juni 2025 lalu.  Dan saat itu diproyeksikan sebagai momentum penting penguatan budaya baca serta literasi sejak usia dini.

Kehadiran Bunda Literasi diwakilkan oleh Sri Kusumaningati Saleh dari unsur TP PKK. Secara administratif, perwakilan tersebut tentu sah. Namun dalam ruang yang hidup oleh gagasan kritis dan kegelisahan warga, absennya figur utama tetap menyisakan ruang kosong, ruang yang seharusnya diisi oleh kehadiran simbolik sekaligus kultural dari gerakan literasi itu sendiri.

Sebab dalam konteks literasi, kehadiran tidak semata urusan struktur atau jabatan, melainkan soal keterlibatan. Dari situ muncul pertanyaan yang lebih mendasar: sejauh mana peran Bunda Literasi dimaknai sebagai kerja kultural yang hidup, bukan sekadar mandat simbolik?

Pertanyaan itu hingga kini masih menggantung di benak khalayak literasi Jombang. Di tengah kerja-kerja sunyi taman bacaan masyarakat yang digerakkan secara swadaya, kepemimpinan literasi semestinya melampaui formalitas.

Bunda Literasi diharapkan hadir secara nyata, mendengar, menyerap kegelisahan, dan memberi legitimasi moral pada ruang-ruang diskusi kritis yang tumbuh dari bawah.

Tanpa kehadiran semacam itu, literasi berisiko direduksi menjadi agenda seremonial, terlepas dari denyut persoalan riil yang dihadapi masyarakat.

#Membaca Ulang Arah Bangsa

Diskusi yang berlangsung dengan percakapan yang mengalir tajam, menggugat arah pembangunan yang selama ini kerap dianggap lumrah. Farid Gaban membuka sesi utama dengan mengajak peserta menengok proses panjang di balik lahirnya buku #ResetIndonesia: Gagasan tentang Indonesia baru, yang ia tulis bersama Dandhy Laksono, Yusuf Priambodo, dan Benaya Harobu.

Farid membuka bedah buku dengan sebuah pertanyaan sederhana namun langsung memancing reaksi. “Kamu memilih Mas Gibran, enggak?” tanyanya. Serentak, peserta menjawab, “Tidak.”

Dari situ, Farid menyinggung janji penciptaan 19 juta lapangan kerja yang kerap dikutip dalam narasi politik kekuasaan. Menurutnya, angka-angka semacam itu perlu dibaca secara kritis. “Dari mana asalnya, sektor apa yang dimaksud, serta sejauh mana negara benar-benar menyiapkan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan, bukan sekadar janji elektoral,” kata Farid.

Ia lalu bercerita tentang Ekspedisi Indonesia Baru, sebuah perjalanan lintas wilayah yang bertujuan merekam suara-suara masyarakat pinggiran, suara yang kerap tak sampai ke ruang perumusan kebijakan.

Dari perjalanan itu, Farid menemukan pola yang berulang. Di banyak daerah, persoalan struktural bersumber dari kebijakan negara yang belum berpihak pada kepentingan rakyat. Ketimpangan penguasaan lahan masih terjadi di berbagai wilayah, disertai eksploitasi sumber daya alam dan lemahnya perlindungan terhadap masyarakat kecil, sebuah benang merah yang terus muncul dalam setiap perjumpaan lapangan.

Persoalan reforma agraria, menurut Farid, juga tak kunjung menunjukkan perbaikan berarti oleh penguasa negeri ini. Penguasaan lahan masih didominasi oleh korporasi berskala besar, sementara masyarakat kian kesulitan mengakses tanah, baik untuk bertani maupun sekadar memiliki tempat tinggal. Kondisi inilah yang kemudian memicu beragam persoalan sosial dan ekonomi di pedesaan.

“Reforma agraria tak kunjung dibenahi. Lahan dikuasai korporasi besar, sementara masyarakat makin sulit mengakses tanah, sehingga memicu berbagai persoalan sosial dan ekonomi di perdesaan,” ujar Farid.

Ia juga mengkritik tajam arah pembangunan ekonomi Indonesia yang terlalu bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam, khususnya sektor pertambangan. Padahal, kekayaan terbesar Indonesia justru terletak pada keanekaragaman hayati dan ekosistem alam yang seharusnya menjadi fondasi ekonomi berkelanjutan.

“Indonesia seharusnya berpikir bagaimana membangun ekonomi tanpa menghancurkan alamnya sendiri. Jika alam rusak, fondasi kehidupan dan ekonomi bangsa juga ikut runtuh,” tegasnya.

Farid turut menyinggung peran koperasi yang hingga kini belum berfungsi optimal sebagai pilar ekonomi rakyat. Menurutnya, koperasi yang digerakkan secara top-down dan sarat intervensi negara justru rapuh dan sulit bertahan dalam jangka panjang. Koperasi sejati, kata Farid, semestinya tumbuh dari kesadaran kolektif serta partisipasi sukarela masyarakat.

“Koperasi tidak bisa dipaksakan dari atas. Kalau terlalu banyak campur tangan negara, koperasi akan kehilangan ruhnya. Koperasi harus lahir dari kebutuhan dan kesadaran rakyat sendiri,” ujar Farid.

Gagasan Bung Hatta yang membangun konsep koperasi, lanjut Farid, bukan dari ruang kekuasaan, melainkan dari bacaan dan pengalaman intelektualnya. Hatta, menurut Farid, mengadaptasi ide koperasi dari buku-buku dan praktik gerakan koperasi di Eropa untuk menjawab persoalan kemiskinan dan kesenjangan sosial di Indonesia.

“Bung Hatta membaca, lalu mengubah bacaan itu menjadi alat perjuangan ekonomi rakyat. Koperasi bagi Hatta bukan teori, melainkan solusi praktis untuk mewujudkan keadilan sosial,” kata Farid.

#Sungai dan Krisis Kehidupan

Sementara itu, Amiruddin Muttaqin dari Ecological Conservation and Wetlands Observation (Ecoton) – lembaga kajian lahan basah yang sejak 1996 konsisten menaruh perhatian pada persoalan sungai – memaparkan gambaran getir kondisi perairan di Indonesia.

Bersama Prigi Arisandi, pendiri Ecoton, Amiruddin terlibat langsung dalam Ekspedisi Sungai Nusantara, sebuah perjalanan riset yang menyingkap krisis pencemaran sungai-sungai besar di Pulau Jawa.

Ia menjelaskan bahwa Ekspedisi Sungai Nusantara merupakan kelanjutan dari rangkaian panjang ekspedisi lingkungan untuk membuka tabir kondisi sungai sebagai sumber kehidupan yang belakangan perlahan kehilangan fungsinya. Dari Sungai Brantas, Bengawan Solo, hingga Citarum, satu kesimpulan mengemuka:, pencemaran terjadi hampir merata, dari hulu hingga hilir.

“Ekspedisi yang kami lakukan untuk menunjukkan kondisi sungai yang sesungguhnya. Sungai-sungai besar yang selama ini menjadi sumber kehidupan masyarakat kini kehilangan fungsinya akibat pencemaran yang terjadi hampir di sepanjang alirannya, dari hulu sampai hilir,” ujar Amiruddin.

Amiruddin bahkan mengungkapkan bahwa kawasan arboretum pun kini mulai terdampak pencemaran. Dengan menggunakan serangga air sebagai indikator kesehatan sungai, ia memperlihatkan kontras yang mencolok.

Di hulu Sungai Brantas, tepatnya di kaki Gunung Arjuno, tim masih menemukan sekitar 14 jenis serangga air yang sangat sensitif terhadap pencemaran. Namun, hanya berjarak sekitar dua kilometer ke arah hilir, jumlah tersebut menyusut drastis, menyisakan dua jenis serangga yang relatif toleran terhadap limbah.

“Ini menunjukkan betapa cepat dan masifnya pencemaran terjadi. Sungai bisa kehilangan kemampuannya menopang kehidupan hanya dalam hitungan kilometer,” ungkap Amiruddin.

Ia menambahkan, data Ecoton menunjukkan bahwa 68 sungai strategis nasional telah tercemar mikroplastik, dengan Sungai Brantas mencatat tingkat temuan tertinggi.

Menurutnya, lemahnya pengawasan serta penegakan hukum membuat praktik pencemaran terus berulang tanpa efek jera. “Selama pengawasan longgar dan hukum tidak ditegakkan secara tegas, pelaku pencemaran akan terus mengulang perbuatannya. Sungai selalu menjadi korban, sementara masyarakat menanggung dampaknya,” tegas Amiruddin.

Diskusi kemudian ditutup dengan sesi tanya jawab yang berlangsung interaktif. Beragam kegelisahan tentang lingkungan, arah pembangunan, dan masa depan generasi mendatang mengemuka.

Di tempat sederhana itu, literasi menemukan maknanya yang paling dasar: membaca realitas, menyuarakan kegelisahan, dan berani menagih kehadiran. Bukan hanya gagasan, tetapi juga keberpihakan. ***