Konferensi iklim PBB COP30 di Belém, Brasil, gagal menghadirkan peta jalan nyata untuk menghentikan energi fosil, deforestasi, dan meningkatkan pendanaan aksi iklim. Perpecahan negara-negara dan sikap pasif Indonesia menegaskan krisis diplomasi iklim global, sementara Masyarakat Adat dan aktivis terus berjuang mempertahankan hutan serta hak-hak mereka.
#COP30: Kegagalan Multilateral Menghambat Aksi Iklim
KONFERESI iklim pertama yang digelar di hutan Amazon ini berakhir tanpa tiga agenda utama yang didorong Greenpeace sejak awal: Forest Action Plan untuk menghentikan deforestasi selambat-lambatnya pada 2030, Global Response Plan untuk menjembatani kesenjangan ambisi 1,5°C, dan pendanaan iklim melalui mekanisme “pencemar membayar” (Make Polluters Pay).
Teks kesepakatan yang lemah diketok pada Sabtu siang waktu Belém, meski sempat ditolak Kolombia dan sejumlah negara Amerika Latin karena minimnya progres mitigasi iklim.
Direktur Eksekutif Greenpeace Brasil, Carolina Pasquali, menegaskan, “Presiden Lula memasang standar tinggi dengan menyerukan pentingnya peta jalan untuk menghentikan penggunaan bahan bakar fosil dan deforestasi, tapi lanskap multilateral yang terbelah merintangi hal tersebut. “ kata Carolina.
“Kita berada di persimpangan jalan, di antara menahan laju kenaikan suhu Bumi di bawah 1,5°C dan jalan tol menuju bencana iklim yang katastrofik. Kendati banyak negara yang mau mengambil aksi nyata, ada segelintir negara dengan kekuatan besar yang menghambat,” urainya.
Partisipasi publik dan Masyarakat Adat menjadi sorotan COP30. Climate March dan Indigenous Peoples’ March membawa slogan “We Are the Answer,” menekankan pentingnya perlindungan wilayah adat dan hutan. Carolina menambahkan, “Lahirnya peta jalan untuk menghentikan energi fosil dan deforestasi, serta dukungan pendanaan, sebenarnya akan menjadi hasil yang bersejarah. Namun, perjuangan ini akan terus berlanjut.”
#Indonesia dan Tantangan Diplomasi Iklim
Di sisi lain, posisi Indonesia menjadi sorotan publik. Greenpeace Indonesia menilai pemerintah lebih fokus mempromosikan karbon di paviliun ketimbang mengambil langkah progresif dalam negosiasi.
Leonard Simanjuntak menyatakan, sebagai negara besar seperti yang sering dibilang Presiden Prabowo, Indonesia bukannya ikut tampil dengan komitmen iklim yang ambisius. “Padahal diplomasi dibarengi dengan dukungan pendanaan iklim, “ ucap Leonard.
WhatsApp Channel · TitikTerang
Dapatkan kilasan berita, analisis pedas, dan cerita ekologis ala TitikTerang langsung di WhatsApp-mu. TitikTerang hadir di WhatsApp
Sesungguhnya dari negara maju dan transisi yang berkeadilan, tetapi malah lebih fokus berjualan karbon di pavilion, yang keberadaannya disponsori berbagai perusahaan pencemar. “Ini seperti membuang muka dari penderitaan masyarakat di Tanah Air yang menanggung dampak krisis iklim dan kerusakan lingkungan hidup akibat aktivitas industri pencemar tersebut, ” tegas Leonard.
Reputasi Indonesia juga tercoreng setelah dinobatkan sebagai “Fossil of the Day” oleh Climate Action Network (CAN). Iqbal Damanik menekankan, “Pemerintah Indonesia semestinya tak menganggap penyematan ‘Fossil of the Day’ itu sebagai angin lalu, tapi berbenah dan bergerak untuk keluar dari jebakan industri fosil. Salah satunya dengan mengakhiri penggunaan batu bara, sebab tanpa itu komitmen transisi energi Indonesia akan sia-sia.”
Ketua Tim Politik Kampanye Solusi Hutan Global Greenpeace, Rayhan Dudayev, menambahkan, “Sikap Indonesia di meja perundingan dan hasil dari konferensi iklim ini menjadi kabar mengecewakan bagi Masyarakat Adat yang berjuang menjaga hutan dari penghancuran oleh industri maupun atas nama proyek pemerintah. Seperti yang saat ini sedang terjadi di Tanah Papua, Masyarakat Adat Yei-Nan dan Malind di Merauke tengah berjibaku mempertahankan tanah dan hutan adat mereka dari proyek tebu dan cetak sawah.”
“COP30 telah berakhir, tetapi perlawanan kita tak akan berhenti. Publik perlu terus mendukung perjuangan Masyarakat Adat dalam melindungi hutan, serta mendesak pemerintah dan DPR RI untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat, ” tegas Rayhan.
Kegagalan COP30 menegaskan bahwa ambisi iklim global hanya dapat tercapai jika negara-negara berani bersikap progresif, menempatkan kepentingan planet dan masyarakat di atas kepentingan industri fosil dan politik jangka pendek.***
