KONFERENSI Iklim PBB atau COP30 di Belém, Brasil, baru dimulai, tapi drama “greenwashing” sudah terasa. Pemerintah Indonesia, lewat utusan khusus Hashim Djojohadikusumo, tampil percaya diri memamerkan komitmen iklim, meski di rumah sendiri masih sibuk menambang batu bara, menebang hutan, dan menebar janji kosong.
Alih-alih aksi nyata, pidato Hashim di COP30 jadi parade kontradiksi. Dari target energi terbarukan yang mandek sampai proyek biodiesel yang merampas tanah adat Papua, semua dibungkus retorika “aksi iklim inklusif”. Greenpeace menilai, komitmen Prabowo–Hashim lebih mirip brosur investasi ketimbang rencana penyelamatan planet.
#Omon-omon Iklim di Panggung Dunia
Pemerintah Indonesia kembali tampil di konferensi iklim dunia dengan jargon manis dan ambisi besar. Hashim Djojohadikusumo, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, menyebut Indonesia siap memimpin aksi iklim global. Namun menurut Leonard Simanjuntak, Kepala Greenpeace Indonesia, pidato Hashim “penuh kontradiksi jika disandingkan dengan dokumen komitmen iklim Indonesia yang teranyar (Second NDC).”
Alih-alih menurunkan emisi, kebijakan nasional justru memperparah krisis iklim, energi fosil masih dijaga, hutan dilepas untuk perkebunan, dan wacana energi nuklir dimasukkan ke transisi. “Pemerintah Indonesia dinilai memperburuk krisis iklim dengan pelbagai kebijakan yang malah merusak lingkungan,” ujar Leonard.
Hashim menyebut Indonesia menargetkan bauran energi terbarukan 23 persen di 2030. Namun faktanya, pengembangan energi hijau stagnan di 14,65 persen, jauh dari janji 100 persen energi terbarukan 2035 ala Prabowo. Regulasi seperti RUPTL 2025–2034 bahkan masih memberi ruang pada PLTU dan pembangkit gas baru lebih dari 10 GW.
Penyusunan Second NDC pun dilakukan secara tertutup, tanpa pelibatan publik. Pemerintah memoles target iklim hanya demi mengejar pertumbuhan ekonomi 8 persen yang masih bergantung pada sektor ekstraktif. Singkatnya, janji “transisi energi berkeadilan” masih jadi bahan pidato, bukan kebijakan.
#Bioenergi, Tanah Adat, dan Luka Papua
Hashim mempromosikan biodiesel dan bioetanol sebagai bukti aksi nyata Indonesia. Namun di lapangan, masyarakat adat Papua justru jadi korban. “Saat Hashim bicara tentang biodiesel di COP30, masyarakat adat Papua tengah mengalami perampasan tanah,” kata Khalisah Khalid, Ketua Pokja Politik Greenpeace Indonesia.
Kasusnya nyata. PT Murni Nusantara Mandiri (MNM) membuka 5.000 hektare lahan di Merauke untuk proyek tebu. Satelit menunjukkan pembukaan masih berlangsung pada Oktober 2025. Sementara masyarakat adat seperti Vincen Kwipalo dari suku Yei-Nan harus menempuh ribuan kilometer untuk melapor ke Jakarta.
WhatsApp Channel · TitikTerang
Dapatkan kilasan berita, analisis pedas, dan cerita ekologis ala TitikTerang langsung di WhatsApp-mu. TitikTerang hadir di WhatsApp
#TFFF dan Ilusi Perlindungan Hutan Tropis
Hashim juga membawa kabar manis, Indonesia akan berkontribusi US$1 miliar ke inisiatif Tropical Forest Forever Facility (TFFF). Tapi menurut Rayhan Dudayev, Ketua Tim Politik Kampanye Solusi Hutan Global Greenpeace, langkah ini bisa “performatif saja” jika hak-hak masyarakat adat terus dirampas.
Greenpeace mencatat TFFF masih bermasalah: ambang batas tutupan hutan hanya 20–30 persen, seharusnya minimal 50 persen, dan belum ada mekanisme jelas mencegah industri kotor ikut menanam investasi “hijau”. “Jika pemimpin dunia tak berkomitmen hentikan deforestasi sampai 2030, COP30 ini bisa dikatakan gagal,” tegas Rayhan.
Meski Hashim mengklaim laju deforestasi menurun 75 persen dibanding 2019, data Greenpeace menunjukkan sebaliknya. Dalam satu dekade terakhir, Indonesia kehilangan hampir 3,5 juta hektare hutan — setara enam kali luas Bali. Tahun 2024 saja, deforestasi mencapai 216.200 hektare.
“Deforestasi masih terjadi, masyarakat adat kehilangan hutan tempat mereka hidup, dan kita kehilangan keanekaragaman hayati yang menjadi benteng iklim,” ujar Syahrul Fitra, Juru Kampanye Hutan Senior Greenpeace. Ia menegaskan, rakyat Indonesia butuh aksi nyata, bukan “janji iklim rasa brosur pariwisata”.***
