Menjelang penutupan COP30 di Belem, Brazil, kritik keras menyeruak terhadap lemahnya komitmen iklim Indonesia. Dominasi korporasi dalam kepemimpinan dan pendanaan delegasi dinilai menyeret agenda konferensi ke arah transaksi bisnis, bukan penyelamatan iklim, sehingga kepentingan masyarakat dan keadilan ekologis terpinggirkan.
#Delegasi Dipimpin Tokoh Bisnis, Bukan Pejuang Iklim
MENJELANG berakhirnya Konferensi Para Pihak ke-30 (COP30), Trend Asia angkat suara menyebut lemahnya komitmen iklim Indonesia bukan sekadar soal posisi tawar diplomasi, melainkan struktur delegasi yang sarat kepentingan bisnis.
Dari total 450 orang Delegasi Republik Indonesia (DELRI), pucuk pimpinan dipegang Hashim Sumitro Djojohadikusumo—adik Presiden Prabowo—yang sekaligus menjabat Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi.
Namun, Hashim bukan figur yang steril dari kepentingan industri. Grup Arsari yang ia miliki berkelindan dengan sektor sawit, pertambangan, dan energi fosil.
Struktur ini dianggap membawa “beban politis” sekaligus risiko konflik kepentingan yang amat besar dalam agenda transisi energi dan diplomasi iklim.
“Delegasi Indonesia di pertemuan ini dipimpin pebisnis dan disponsori pebisnis. Maka siapa yang dinegosiasikan—kepentingan masyarakat, atau portofolio bisnis oligarki perusak lingkungan?” tegas Novita Indri Pratiwi, Juru Kampanye Energi Trend Asia sebagaimana diktup Betahita, Jumat, 21 November 2025.
#Sponsor Perusahaan Fosil dan Tambang Memicu Kecurigaan
Selain soal kepemimpinan, pola pendanaan DELRI semakin memperkuat dugaan bahwa korporasi sedang memegang kemudi arah komitmen iklim Indonesia.
Banyak anggota delegasi dibiayai perusahaan tambang dan energi fosil, sehingga agenda pasar diduga berjalan lebih dominan ketimbang agenda menekan krisis iklim.
Novita menyoroti bahwa sponsor bukan perusahaan sembarang, melainkan nama-nama besar dengan rekam jejak perusakan lingkungan dan emisi tinggi. Disebut Novita, Adaro Energy, Golden Energy Mines (Sinarmas Group), Pertamina, PLN, Harita Nickel, hingga perusahaan smelter seperti IWIP.
Di sejumlah wilayah timur Indonesia, aktivitas penambangan dan pengolahan nikel Harita dan IWIP telah berkali-kali dikaitkan dengan kerusakan biota laut dan ekosistem pesisir.
PT Vale juga terus menuai kritik akibat deretan insiden lingkungan meski tampil sebagai “perusahaan hijau”. Sementara perusahaan kehutanan seperti Sinarmas masih melekat dalam ingatan publik karena keterkaitan mereka dengan kebakaran hutan yang berulang. Deretan sponsor ini cukup menggambarkan kemana arah delegasi Indonesia. “Bukan malah membatasi industri fosil, melainkan membuka jalan legitimasi baru, “ tegas Novita.
WhatsApp Channel · TitikTerang
TitikTerang hadir di WhatsApp
Dapatkan kilasan berita, analisis pedas, dan cerita ekologis ala TitikTerang langsung di WhatsApp-mu.
Gabung WhatsApp Channel#Absen dari Inisiatif Penghentian Fosil, Bertolak Belakang dengan Janji Transisi
Salah satu bukti paling gamblang dari tumpulnya komitmen iklim Indonesia di COP30 adalah ketidakhadiran dalam kelompok 80 negara yang mendorong roadmap global peralihan dari bahan bakar fosil.
Sikap ini dinilai selaras dengan rencana revisi Perpres 112 Tahun 2012 yang masih memberi celah bagi pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) baru—kebijakan yang berlawanan dengan janji Presiden Prabowo untuk menghentikan operasi semua PLTU dalam 15 tahun mendatang.
Bagi kelompok masyarakat sipil, kegagalan mendukung roadmap energi bersih mengindikasikan bahwa mesin ekonomi berbasis batu bara masih terlalu kuat menahan laju transisi.
Alih-alih meningkatkan ambisi emisi nol, Indonesia justru terlihat mempertahankan struktur ekonomi lama yang bergantung pada industri fosil demi stabilitas kepentingan korporasi dan jaringan investasi.
#Paviliun Indonesia Jadi Ruang Transaksi Karbon, Bukan Advokasi Iklim
Alih-alih terbuka untuk forum dan dialog transisi energi berkeadilan, Paviliun Indonesia pada COP30 justru menjadi arena Seller Meet Buyer (SMB). Sebanyak 44 proyek “hijau” dipasarkan ke investor untuk mencapai target nilai jual karbon Rp16 triliun.
Narasi hijau menjadi etalase, sementara industri ekstraktif tetap melenggang dengan baju “proyek penyerap emisi”.
Bagi Trend Asia, arena karbon adalah jalan pintas bagi perusahaan untuk membeli sertifikat hijau tanpa mengubah bisnis kotor mereka. “Langkah pemerintah memberi kuasa besar pada korporasi untuk memimpin Indonesia dalam pertemuan ini, sama saja memberikan lisensi bagi mereka untuk cuci tangan dari dosa emisi dan perusakan lingkungan mereka, serta menggunakan ‘akal-akalan hijau’ dalam branding,” kata Novita.
Alih-alih mengurangi jejak fosil, perdagangan karbon dikhawatirkan justru memperpanjang umur industri yang menjadi penyebab utama krisis iklim.
Dengan konfigurasi delegasi yang berpihak pada korporasi, absennya dukungan terhadap penghentian bahan bakar fosil, dan fokus pada transaksi karbon ketimbang agenda perlindungan iklim, COP30 bagi Indonesia tampak lebih seperti pasar investasi daripada momen menentukan arah penyelamatan bumi.
Kritik kelompok masyarakat sipil pun menjadi pengingat keras: krisis iklim tidak akan selesai jika kemudi kebijakan berada di tangan segelintir pihak yang diuntungkan dari kerusakan itu sendiri. ***
