Fenomena Inflasi dan Deflasi di Jombang: Pemerintah yang Sibuk Rapat, Warga yang Sibuk Bertahan

Kalau ada lomba daerah paling sering “rapat koordinasi pengendalian inflasi”, Jombang mungkin masuk tiga besar di Jawa Timur. PowerPoint-nya keren, jargon-nya bombastis—“Sinergi Daerah, Pangan Terkendali!”—tapi sayangnya, harga cabai tetap seenak jidat, bawang putih tetap bikin air mata keluar bukan karena dikupas, melainkan karena mahal.

#Fenomena Inflasi-Deflasi yang Mirip Drama Korea

Selama setahun terakhir, ekonomi Jombang seperti drama “Crash Landing on You”—terbang tinggi, lalu jatuh bebas. Bulan Maret 2025 inflasi naik 0,78 persen gara-gara harga cabai dan bawang terbang melampaui batas logika. Dua bulan kemudian, Mei 2025, langsung deflasi minus 6,5 persen. Anjlok. Petani nangis, pedagang bingung, pembeli ketawa getir.

Ini bukan sekadar angka statistik. Di pasar tradisional, harga-harga ini menampar wajah realitas. Saat harga naik, ibu-ibu pengunjung Pasar Legi mengeluh; saat harga turun, petani di Ploso kehilangan semangat. Inflasi bikin lapar, deflasi bikin bangkrut.

Masalahnya bukan cuma harga naik-turun, tapi ketidakpastian yang membuat semua pihak limbung. Seolah pemerintah daerah cuma jadi penonton yang sesekali menepuk tangan sambil berkata, “Kita akan evaluasi bersama stakeholder terkait.”

#Strategi Pemda: Banyak Seremonial, Minim Solusi

Pemkab Jombang tak bisa dibilang diam. Mereka punya segudang program: operasi pasar murah, gerakan menanam, hingga bantuan transportasi. Tapi semua itu lebih mirip kegiatan untuk laporan, bukan untuk perubahan.

Malah ada yang lucu, saat harga tomat anjlok, Bupati melakukan aksi borong tomat. Difoto, disebar ke media sosial, lalu hilang tanpa tindak lanjut. Petani tetap rugi, harga tetap jeblok, dan publik disuguhi narasi heroik yang hanya bertahan satu hari di linimasa.

Operasi pasar murah? Ya, murah… tapi cuma dua hari. Setelah itu, harga kembali naik seperti biasa. Gerakan menanam? Hebat di dokumentasi, tapi gagal di tata niaga. Saat panen, hasilnya numpuk tanpa pasar.

Dan forum High Level Meeting? Itu yang paling megah. Semua pejabat hadir, semua mikrofon menyala, tapi hasilnya cuma rekomendasi normatif yang tak sampai ke lapangan.

Koordinasi TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) pun berjalan seperti ritual rutin tanpa nyawa—menyalin template kebijakan kementerian tanpa menyesuaikan dengan kondisi riil Jombang yang ekonominya masih sangat tergantung pada pangan pokok dan permainan tengkulak lokal.

#Petani dan Konsumen: Dua Korban dalam Satu Sistem

Petani di Ngoro, Diwek, atau Kesamben mungkin sempat merasa kaya mendadak ketika harga cabai meroket. Tapi itu cuma euforia sesaat. Begitu harga pupuk dan ongkos tanam tak terkendali, keuntungan ludes. Begitu deflasi datang, modal pun ikut tenggelam.

Konsumen pun tak kalah menderita. Harga pangan di pasar kota bisa dua kali lipat dibanding harga di desa. Kenapa? Karena distribusi panjang dan “mafia tengkulak” yang lihai memainkan stok. Ironisnya, pemerintah daerah yang mestinya hadir sebagai penengah justru sibuk menjadi pengundang rapat.

#APBD yang Tak Pernah Turun ke Tanah

Kalau mau jujur, dana APBD untuk mengatasi gejolak harga ini seperti setetes air di padang pasir. (Belanja Tak Terduga (BTT) yang semestinya digunakan untuk stabilisasi harga, malah sering terserap untuk program seremonial dan bantuan jangka pendek.

Padahal, Jombang butuh intervensi yang berani—pembangunan cold storage, koperasi pangan yang aktif, bahkan digitalisasi rantai pasok. Tapi semua itu tidak populer di forum seremonial. Lebih mudah bikin baliho “Jombang Tangguh Lawan Inflasi” daripada membenahi sistem logistik dari hulu ke hilir.

#Masalahnya Bukan Cuaca, Tapi Cara Berpikir

Inflasi dan deflasi bukan kutukan langit. Ini masalah kebijakan. Ketika pemerintah daerah tidak punya roadmap jelas, ketika distribusi pangan masih pakai logika “asal sampai”, dan ketika semua keputusan diambil dari laporan, bukan dari pasar—maka krisis harga akan terus berputar seperti gasing.

Lima hal paling fatal sudah jelas:

1. Tidak ada peta jalan pengendalian harga jangka panjang.
2. Distribusi pangan yang tidak efisien.
3. Program seremonial tanpa dampak nyata.
4. Ketergantungan penuh pada pusat.
5. Tidak ada sistem peringatan dini terhadap fluktuasi harga.

Dengan kondisi seperti ini, petani kehilangan harapan, dan konsumen kehilangan kepercayaan. Yang bertahan hanya para pembuat laporan yang pandai memilih diksi “terkendali” dan “terukur” di dokumen evaluasi.

#Saatnya Berhenti Mengandalkan Spanduk

Pemerintah Jombang harus berhenti menambal ekonomi dengan spanduk dan slogan. Inflasi-deflasi bukan sekadar masalah harga, tapi soal keadilan ekonomi. Selama kebijakan pangan tidak berpihak pada petani dan konsumen, semua “komitmen sinergi” itu hanya jadi bunyi mikrofon yang tak pernah menyentuh tanah.

Jombang butuh pemimpin yang berani turun ke pasar, bukan hanya duduk di forum. Karena rakyat tidak butuh janji “harga terkendali”—mereka butuh bukti bahwa pemerintah benar-benar peduli.

*)Denny Saputra (Founders Marhain Project)