Gerbong Mutasi ASN Jombang Bergerak Lagi, Tapi Kursi Sekda Tetap Adem

JOMBANG – Mutasi pejabat Pemkab Jombang jilid dua mulai dipanaskan. Setelah pada 11 September 2025, Bupati Warsubi melantik 25 pejabat, kini proses berikutnya sudah dikirim ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Tinggal menunggu “pertek” alias persetujuan teknis turun, baru gerbong bisa jalan.

”Ini dalam proses evaluasi dan pengajuan ke BKN. Pak Kepala BKPSDM sudah saya minta untuk memproses semuanya,” ujar Bupati yang dikutip Radar Jombang, Selasa, (30/9/2025).

Kata bupati, mutasi kali ini bakal menyapu dari eselon II, III sampai IV. Yang kosong jadi prioritas.

”Daftarnya sudah saya minta ke BKPSDM. Sudah kita bahas juga dengan Pak Sekda. Prinsipnya sesuai dengan kompetensi, kewajiban, dan kinerjanya. Semua menjadi prioritas,” tegas Warsubi.

Tapi, dari nama yang siap digeser, ada satu yang tidak disinggung Bupati, Sekretaris Daerah (Sekda) Agus Purnomo.

#Posisi Sekda Agus Purnomo Adem Ayem

Padahal isu perombakan Sekretaris Daerah (Sekda) Jombang, Agus Purnomo, sempat bikin gaduh menjelang mutasi besar-besaran Agustus 2025. Tapi nyatanya, sampai hari ini kursi Agus masih adem ayem, setenang Kali Brantas di musim kemarau.

Kenapa bisa begitu? Jawabannya gampang, karena angka-angka di APBD, kebutuhan rumah tangga lebih keras suaranya daripada jargon meritokrasi.

Coba tengok catatan belanja “kebutuhan rumah tangga daerah 2025”:

• Paket kebutuhan rumah tangga kepala daerah: 6 paket, total Rp1.000.000.000
• Paket kebutuhan rumah tangga wakil kepala daerah: 4 paket, total Rp600.000.000
• Paket kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah: 8 paket, total Rp2.142.173.000

Nah, angka terakhir ini jangan disepelekan. Sekda bukan cuma dapur birokrasi, tapi juga dapur belanja dengan porsi dua kali lipat lebih besar dari rumah tangga Bupati sendiri. Dan siapa panglima besar di dapur itu? Ya jelas, Sekda Agus Purnomo.

Apalagi, Agus bukan hanya jago ngatur panci birokrasi, tapi juga punya kursi komisaris di PT BPR Bank Jombang. Artinya, satu kakinya ada di birokrasi, satu kakinya di perbankan daerah, BUMD. Perpaduan yang bikin dirinya makin kukuh, kayak tiang listrik yang dipasang pakai cor beton.

Di panggung politik, Bupati boleh berorasi dan mutasi pejabat sesuka hati. Tapi jangan lupa, musiknya siapa yang nyalain? Beat-nya siapa yang atur? Jawabannya tetap Sekda. Dia yang menentukan ritme tarian birokrasi.

#Sekda, Dalang di Balik Layar

Kalau mau analogi, sekda itu ibarat manajer tim sepak bola. Presiden klub (bupati) boleh saja beli pemain baru, jual pemain lama, atau ganti kapten. Tapi soal latihan, strategi, sampai gaji pemain, tetap lewat tangan manajer. Presiden klub kan nggak mungkin main bola sendiri di lapangan, yo opo tho?

“Bupati bisa ganti kepala dinas kapan saja. Tapi kalau sampai ganti sekda, ya sama saja nyopot colokan listrik. Kantor langsung gelap gulita,” celetuk Ahmad Daironi, warga Sumberagung, Perak, sambil menyeruput kopi panas di warung dekat pasar.

Ucapan itu langsung ditimpali Fatkur Rozi, yang duduk di sebelahnya: “Yo bener, Cak. Duit belanja sekretariat saja Rp2,1 miliar. Iki dudu mung angka, tapi simbol seberapa kuat posisi sekda. Selama pos ini masih gemuk, jelas aman. Kecuali kalau bupati berani hidup tanpa colokan listrik.”

“Apa maneh nek sekda itu kayak Wi-Fi kantor, kuat sinyalnya, semua terhubung, tapi kalau dicabut, semua pegawai langsung panik, nggak ada jaringan,” tambah Rozi sambil terkekeh.

#Mutasi: Besutan Tanpa Tokoh Sekda

Mutasi jabatan di Jombang memang mirip Besutan, seni teater yang pernah berkembang di Jombang. Ada yang masuk, ada yang keluar, ada tokoh figuran yang tiba-tiba naik pangkat, juga ada yang demosi. Tapi selalu ada satu sutradara yang membuat panggung teater menarik tak bisa diterka penonton, Sekda.

Karena kalau mutasi adalah babak demi babak cerita, Sekda ini dalang yang memastikan lampu panggung tetap menyala. Tanpa dia, pentas Besutan bisa bubar jalan.

Maka jangan heran, mutasi gelombang dua, tiga, bahkan empat kali pun bisa digelar. Tapi nama Agus Purnomo? Tetap aman, tetap nyaman, dan tetap strategis. Selama “paket rumah tangga” sekretariat daerah masih jadi pos belanja paling montok, Sekda bakal tetap duduk di kursi itu, sambil senyum kalem melihat koleganya dipindah-pindah.***