HMI Jombang Ngopi Demokrasi: Antara Aksi Sensasional dan Kesadaran Mendalam

 JOMBANG – Kuyaka Caffee, Cukir, bukan sekadar kedai kopi. Malam itu, ia berubah jadi “parlemen alternatif” tempat mahasiswa Jombang duduk, menyeruput ekselsa, -khas Wonosalam, lalu sok-sokan menakar: “ada apa dengan demokrasi kita?” Pertanyaan yang entah kenapa lebih enak dijawab di meja kopi ketimbang di gedung DPRD yang karpetnya empuk tapi jarang dipakai untuk berpikir serius.

Acara ini disulut oleh Gerakan Kiri Nusantara, Aktivis Peneleh Regional Jombang, dan HMI Cabang Jombang, Sabtu (20/9/2025). Mereka sengaja menghadirkan narasumber dari “akar ideologi berbeda”—alias politisi, wartawan, dan aktivis—biar diskusi nggak jadi monoton kayak khutbah Jumat yang hafal polanya.

Moderator Ikhsan Iskandar langsung membuka forum dengan nada getir. Menurutnya, pasca reformasi 1998 rakyat menunggu perubahan besar. Eh, yang datang malah oligarki baru, lengkap dengan bonus politik uang yang sekarang sudah kayak bensin: mahal tapi tetap dicari. Demokrasi di Jombang, katanya, mirip kue tart di pesta kawinan—dipotong rame-rame, tapi yang kenyang cuma segelintir orang dekat manten.

 #Parlemen: Ruang Foto atau Ruang Rakyat?

Octadella Bilytha Permatasari, Wakil Ketua DPRD Jombang sekaligus Ketua DPC Gerindra, tampil elegan dengan pesan klise tapi cukup jujur: parlemen itu harus hadir buat rakyat. DPRD, katanya, jangan cuma jadi panggung selfie dan tempat pidato manis.

Masalahnya, realitas di lapangan bikin ngakak getir: banyak wakil rakyat lebih sibuk jagain kepentingan partai ketimbang kepentingan masyarakat. “Kalau wakil rakyat tidak hadir di tengah persoalan rakyat, demokrasi hanya jadi sandiwara untuk pencitraan,” ujarnya, sambil seolah menyiram sindiran ke rekan sejawatnya.

Ironinya, di balik gedung DPRD Jombang yang adem ber-AC itu, ada daftar tunjangan yang lumayan menggoda: uang perjalanan dinas, tunjangan komunikasi, tunjangan perumahan—pokoknya cukup bikin siapa saja betah duduk manis. Jadi, wajar kalau publik sering nyeletuk: “Yang rajin hadir di rapat bukan demi rakyat, tapi demi daftar hadir yang cair tiap bulan.”

Sementara itu, M. Kasikhnuddin, Pemred Radar Jombang, membedah media massa. Katanya, media bisa jadi senjata, bisa juga jadi perisai. Tapi seringnya—ya ampun—malah jadi panggung politik penuh asap ilusi. Berita seharusnya mencerahkan, tapi tak jarang justru bikin masyarakat tambah bingung: mana fakta, mana opini, mana pesanan.

Jadilah DPRD dan media kadang mirip: sama-sama punya “tunjangan” masing-masing. Bedanya, DPRD tunjangannya jelas ada di APBD, sementara media kadang tunjangannya berupa “iklan titipan” atau “headline pesanan”. Dua-duanya bikin rakyat curiga: apakah benar ruang parlemen dan halaman media masih jadi ruang publik, atau sudah resmi berubah jadi ruang privat untuk segelintir orang yang punya kuasa dan duit?

 #Mahasiswa: Motor Perubahan atau Figuran Drama Oligarki?

Narasumber paling nendang malam itu jelas Muh. Fadhir A.I. Lamase, aktivis sekaligus Presidium Nasional Gerakan Kiri Nusantara. Ia nggak pake basa-basi. Menurutnya, gerakan mahasiswa hari ini terbagi dua: aksi sensasional-reaksioner dan aksi berbasis kesadaran mendalam.

Yang pertama? Ya itu, aksi spontan yang biasanya lahir gara-gara ada pejabat ngomong ngawur. Cepat marah, cepat turun jalan, tapi juga cepat basi. Kuat secara emosi, tapi lemah di strategi. Cocok buat headline koran, tapi jarang meninggalkan jejak perubahan.

“Problem kebangsaan kita terlalu kompleks. Kalau kemarahan tidak dikaji, mahasiswa gampang banget kejebak dalam permainan elit,” kata Fadhir.

Yang kedua? Aksi berbasis kesadaran mendalam. Jarang, tapi kalau ada, efeknya terasa. Aksi ini lahir dari kajian kritis, konsolidasi ideologis, dan strategi matang. Bukan cuma teriak “tolak!”, tapi juga menawarkan alternatif. Tidak sekadar heboh di jalanan, tapi hadir dengan visi perubahan yang konkret.

 #Hedonisme Mahasiswa: Dari Selfie ke Self-Destruct

Fadhir juga menyoroti krisis pengetahuan di kalangan mahasiswa. Katanya, banyak yang lebih paham filter Instagram daripada memahami realitas kebangsaan. Bahkan beberapa pimpinan organisasi mahasiswa pun minim analisa kritis—padahal sejarah jelas menulis mahasiswa sebagai motor perubahan bangsa.

“Kalau gagal membaca realitas, mahasiswa cuma akan jadi penonton dalam drama politik oligarki. Tapi kalau ditempa kesadaran kelas, mereka bisa kembali jadi jembatan antara pengetahuan dan perjuangan rakyat,” tegas Fadhir.

Masalahnya, yang populer justru aksi dangkal: menolak tanpa solusi, protes tanpa alternatif. Aksi berbasis kajian mendalam sering kalah pamor karena butuh kerja keras dan disiplin intelektual. Dua hal yang, ironisnya, tidak masuk daftar hobi mahasiswa zaman sekarang yang lebih doyan nongkrong dan main Mobile Legends.

 #Dari Hashtag ke Gerakan Nyata

Diskusi juga menyinggung fenomena “aktivis sosial media”: mereka yang sibuk bikin caption pedas, trending topic, tapi nihil aksi nyata. Realitas politik lokal, kata Fadhir, nggak bisa diberesin dengan poster viral atau hashtag yang cuma rame sehari.

Mahasiswa ditantang untuk membaca konteks, menganalisa akar masalah, dan bikin strategi jangka panjang. Jangan cuma marah. Kalau marah, harus ada arah. Kalau protes, harus ada solusi. Kalau diskusi, jangan sekadar rebut kata-kata.

Sederhana, tapi berat dijalani—karena memang lebih gampang bikin thread panjang di Twitter ketimbang konsolidasi di lapangan.

 #Demokrasi, Kopi, dan Rasa Pahit yang Perlu Ditelan

Diskusi publik HMI Cabang Jombang itu mengajarkan satu hal: demokrasi tidak bisa dinikmati dari layar kaca, apalagi dari meme WhatsApp grup keluarga. Demokrasi harus diseduh, diminum, dan diterima pahitnya—seperti kopi robusta tanpa gula.

Mahasiswa memang disebut motor perubahan. Tapi kalau mereka nggak kritis, ya tetap saja cuma jadi figuran dalam drama politik yang dimainkan oligarki.

Malam itu, di Kuyaka Caffee, aroma kopi bercampur aroma keresahan. Dan mungkin, beberapa mahasiswa baru sadar: jadi aktivis itu bukan soal eksis, tapi soal analisis. Bukan soal teriak paling keras, tapi soal bisa mikir paling tajam.

Singkatnya: demokrasi tidak akan membaik hanya dengan slogan atau aksi mendadak. Ia butuh generasi yang berani mikir, berani marah, tapi juga berani kerja keras. Sisanya? Ya kembali lagi, kita lihat di lapangan—atau di timeline medsos, kalau kalian masih betah jadi aktivis layar kaca.***

Supriyadi, jurnalis publik dan penanggungjawab konten titikterang.co.id berkontribusi dalam artikel ini | Penyunting & Editor: Fio Atmadja