Sebanyak 822 kontainer limbah elektronik asal Amerika Serikat ditahan di Batam. Temuan ini mengungkap dugaan perdagangan limbah ilegal lintas negara, keterlibatan broker global bereputasi buruk, lemahnya pengawasan sertifikasi, serta ujian serius bagi penegakan hukum lingkungan Indonesia.
#822 Kontainer di Batu Ampar: Alarm Darurat Limbah Elektronik
Pelabuhan Batu Ampar, Batam, kini menjadi simbol darurat baru krisis limbah global. Hingga 8 Desember 2025, sedikitnya 822 kontainer laut berukuran 40 kaki ditahan oleh otoritas Bea Cukai Indonesia karena dicurigai berisi limbah elektronik ilegal.
Berdasarkan laporan media dan konfirmasi petugas, mayoritas kontainer tersebut berasal dari Amerika Serikat (AS), negara yang hingga kini belum meratifikasi Konvensi Basel.
Penumpukan kontainer ini menimbulkan persoalan serius, bahkan Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menyatakan pelabuhan mulai kehabisan ruang. Tiga perusahaan tercatat sebagai penerima barang, yaitu PT Esun International Utama Indonesia, PT Logam International Jaya, dan PT Batam Battery Recycle Industries.
Menteri Lingkungan Hidup Indonesia telah memerintahkan ketiganya untuk mengekspor kembali seluruh pengiriman ke negara asal.
Namun, hingga laporan ini disusun, perintah tersebut belum dilaksanakan. Kontainer tetap menumpuk, menambah risiko lingkungan, kesehatan, serta beban logistik bagi pemerintah daerah dan pelabuhan.
#Jejak “Broker of Shame” dan Peran Corporate eWaste Solutions
Basel Action Network (BAN), lembaga pengawas perdagangan limbah global, menyebut salah satu importir, PT Esun International Utama Indonesia, dioperasikan oleh Wai Mei Dat/Corporate eWaste Solutions (CEWs).
Perusahaan ini dikenal luas dalam laporan investigatif “Brokers of Shame” sebagai salah satu dari sepuluh broker besar di AS yang diduga menyalurkan limbah elektronik ke luar negeri secara bermasalah.
BAN mendokumentasikan bahwa CEWs menggunakan tiga fasilitasnya di AS, yang ironisnya bersertifikasi untuk menyalurkan limbah elektronik ke luar negeri, terutama ke fasilitas PT Esun di Batam.
Ini bukan kali pertama. Pada 2018, perusahaan yang sama tertangkap mengimpor limbah elektronik dari AS ke Thailand, hingga akhirnya pemerintah Thailand menutup operasi mereka.
Dalam satu tahun terakhir, BAN mengaku telah berulang kali memperingatkan otoritas Indonesia mengenai pengiriman limbah elektronik mencurigakan. Namun arus pengiriman tampak terus berlangsung, menunjukkan adanya celah besar dalam pengawasan lintas negara, baik di negara pengekspor maupun negara tujuan.
#Konvensi Basel, Sertifikasi Sukarela, dan Kontradiksi Penegakan
Secara hukum internasional, kasus ini relatif jelas. Berdasarkan Konvensi Basel, negara-negara Pihak Basel seperti Indonesia, Thailand, dan Malaysia dilarang mengimpor limbah elektronik dari negara non-Pihak seperti AS.
Larangan ini berlaku khususnya untuk limbah elektronik berbahaya (A1181) dan kategori Y49 (seluruh limbah elektronik lainnya). Selain itu, setiap pengiriman wajib melalui mekanisme pemberitahuan dan persetujuan terlebih dahulu (prior informed consent).
Dalam kasus Batam, limbah-limbbah tersebut diduga melanggar setidaknya dua ketentuan utama: larangan perdagangan lintas pihak (Pasal 4 ayat 5) dan kewajiban pemberitahuan serta persetujuan (Pasal 4 ayat 1c).
Menurut Pasal 9 Konvensi Basel, praktik semacam ini dikategorikan sebagai perdagangan ilegal dan, berdasarkan Pasal 4 ayat 3, harus diperlakukan sebagai tindakan pidana.
Yang menimbulkan pertanyaan besar adalah peran sertifikasi sukarela. Banyak pendaur ulang di AS, termasuk CEWs, mengantongi sertifikasi seperti R2 atau e-Stewards.
Sertifikasi ini secara tegas melarang pelanggaran hukum internasional dan domestik. Namun pada 6 Desember 2025, CEWs justru membanggakan kelulusan surveillance audit R2 melalui LinkedIn.
“Sangat memprihatinkan,” kata Jim Puckett dari BAN, “bahwa perusahaan ini lolos audit hanya beberapa hari lalu, sementara pengiriman limbah ilegal terus terjadi.”
#Ujian Penegakan Hukum Indonesia dan Tuntutan Global
Akhir September 2025, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq berupaya menutup PT Esun International Utama di Batam karena mengimpor dan mengolah limbah elektronik berbahaya tanpa izin.
Langkah ini terhambat ketika pekerja dan pihak lain dilaporkan menghalangi akses tim pemerintah ke pabrik. Hingga kini, fasilitas tersebut masih beroperasi, meski dilarang menerima limbah baru.
Yuyun Ismawati dari Nexus3 Foundation menilai situasi ini mencerminkan masalah struktural. “Membiarkan perusahaan pelanggar hukum menakut-nakuti pemerintah hingga gagal melindungi lingkungan adalah sesuatu yang sangat menyedihkan,” ujarnya, mempertanyakan apakah hukum atau kekuatan informal yang akan berkuasa.
BAN, Nexus3, dan Ecoton menyerukan solusi yang tegas, patuhi hukum. Mereka mendesak penuntutan pidana terhadap importir dan pihak yang bersekongkol, penyitaan aset untuk membiayai pemulangan kontainer, serta tanggung jawab perusahaan pelayaran atas biaya demurrage dan re-ekspor.
WhatsApp Channel · TitikTerang
Dapatkan kilasan berita, analisis pedas, dan cerita ekologis ala TitikTerang langsung di WhatsApp-mu. TitikTerang hadir di WhatsApp
Berdasarkan Pasal 9 ayat 2 Konvensi Basel, seluruh limbah harus dipulangkan ke AS atau negara asal lain dengan transparansi penuh, termasuk pengumuman nomor kontainer kepada publik.
Di sisi lain, tekanan juga diarahkan ke AS. Rekomendasinya mencakup ratifikasi Konvensi Basel, penuntutan eksportir oleh Departemen Kehakiman AS, pelarangan partisipasi pelanggar dalam program takeback negara bagian, serta sanksi tegas dari lembaga sertifikasi terhadap “Brokers of Shame”.
Kasus Batam kini menjadi cermin keras ketimpangan tata kelola limbah global. Di tengah janji ekonomi sirkular dan sertifikasi hijau, ratusan kontainer di pelabuhan Indonesia menunjukkan bahwa tanpa penegakan hukum yang konsisten dan adil, negara berkembang akan terus menanggung beban racun dari dunia industri maju.***
Rekomendasi untuk Pemerintah Federal dan Negara Bagian Amerika Serikat serta Pemangku Kepentingan Terkait
- Pemerintah Amerika Serikat harus segera meratifikasi Konvensi Basel guna menghentikan celah hukum yang memungkinkan ekspor limbah elektronik ke negara-negara Pihak Konvensi secara ilegal.
- Departemen Kehakiman Amerika Serikat (Department of Justice/DOJ) didesak untuk menuntut para eksportir yang terlibat dalam segala bentuk penipuan, termasuk praktik pendeklarasian palsu limbah elektronik dalam pengiriman ekspor.
- Pemerintah negara bagian, termasuk California, tidak boleh mengizinkan perusahaan mana pun yang terbukti melanggar hukum negara pengimpor—seperti Indonesia—untuk berpartisipasi dalam program state takeback limbah elektronik.
- Lembaga sertifikasi sukarela yang hingga kini belum bertindak harus segera mencabut dan melarang sertifikasi terhadap sepuluh perusahaan yang tercantum sebagai “Brokers of Shame”. Selain itu, perusahaan bersertifikasi harus dilarang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan sepuluh broker tersebut atau dengan perusahaan mana pun yang operasinya melanggar hukum negara pengimpor.
- Perusahaan besar, institusi, dan badan pemerintah tidak boleh mengizinkan diri mereka menjadi pelanggan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari sepuluh “Brokers of Shame” atau perusahaan lain yang terbukti melanggar hukum negara pengimpor seperti Indonesia.
Informasi Lebih Lanjut
Jim Puckett
Chief of Strategic Direction, Basel Action Network (BAN)
jpuckett@ban.org
Yuyun Ismawati
Pendiri dan Direktur Eksekutif Nexus3 Foundation
yuyun@nexus3foundation.org
Tentang Basel Action Network (BAN)
Basel Action Network adalah organisasi nirlaba internasional yang memantau, menyelidiki, dan mengungkap praktik perdagangan limbah berbahaya lintas negara, khususnya ekspor limbah dari negara industri ke negara berkembang. BAN dikenal luas atas investigasi independennya yang mendorong penegakan Konvensi Basel dan pertanggungjawaban pelaku industri limbah global. www.ban.org
Tentang Nexus3 Foundation
Nexus for Health, Environment, and Development (Nexus3) Foundation adalah organisasi masyarakat sipil Indonesia yang berfokus pada dampak pembangunan terhadap kesehatan publik dan lingkungan hidup. Nexus3 aktif melakukan riset lapangan, advokasi kebijakan, serta pengawasan terhadap pelanggaran lingkungan yang berdampak pada kelompok rentan. www.nexus3foundation.org
Tentang ECOTON
Yayasan ECOTON merupakan organisasi lingkungan hidup Indonesia yang berperan dalam pemantauan pencemaran, penguatan kebijakan pengelolaan sampah, dan kampanye anti-polusi. Melalui survei ekologi dan restorasi habitat, ECOTON secara konsisten mengungkap dampak pencemaran industri dan limbah terhadap ekosistem serta kesehatan manusia. www.ecoton.or.id
