Keruk Batubara demi Smelter dan Ekspor: Mengapa Rumah Warga yang Harus Gelap Gulita?

• Indonesia kaya batubara, tetapi pemadaman listrik terus terjadi. Trend Asia menyoroti ekspor dan PLTU captive yang menyerap pasokan, sementara rumah warga justru harus menghadapi gelap setiap hari tanpa kepastian pasokan.
• Lebih dari 231 juta ton batubara diekspor pada semester pertama 2026. Di saat yang sama, sejumlah pembangkit kekurangan stok dan warga menghadapi pemadaman listrik berulang di berbagai daerah hingga kini.
• Data Trend Asia menunjukkan pasokan batubara untuk smelter dan PLTU captive mencapai 113,92 juta ton, jauh di atas pasokan 64,94 juta ton untuk PLTU publik selama periode tersebut berlangsung nasional.
• Di Kalimantan Selatan, daerah penghasil batubara, listrik disebut padam bergilir hingga enam jam sehari. Paradoks ini menimbulkan pertanyaan: siapa sebenarnya yang menikmati kekayaan batubara bagi masyarakat setempat setiap hari langsung?
• Ketika batubara mengalir deras menuju ekspor dan kawasan industri, pasokan listrik publik justru menghadapi tekanan. Trend Asia mendesak penguatan DMO dan percepatan transisi energi terbarukan nasional yang berkelanjutan dan adil.

SEPANJANG tahun 2026, bayang-bayang pemadaman listrik secara meluas (blackout) datang silih berganti menghantui masyarakat di berbagai pelosok Nusantara. Mulai dari pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga Kepulauan Riau, gangguan aliran listrik telah melumpuhkan aktivitas warga dan pelaku usaha.

Teranyar, giliran Kota Batam yang gulita pada Senin (12/10/2026) lalu.

Selama ini, pemadaman listrik sering dianggap publik sebagai masalah teknis belaka, seperti gangguan mesin atau kendala logistik pengiriman. Namun, organisasi masyarakat sipil Trend Asia membongkar fakta mendasar di balik krisis ini, ialah ada borok struktural dalam tata kelola rantai pasok batubara nasional.

Melalui riset terbarunya “Indonesia Blackout: Mengungkap Masalah Struktural Rantai Pasok Batubara” yang dirilis Selasa (13/10/2026), Trend Asia menyoroti tiga biang kerok utama krisis kelistrikan publik:

1. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum kewajiban pasar domestik (Domestic Market Obligation / DMO).
2. Tingginya angka ekspor batubara ke luar negeri.
3. Maraknya pembangunan PLTU captive (pembangkit listrik swasta khusus kawasan industri).

Paradox Negeri Kaya Emas Hitam: Pasokan Publik Tercekik, Ekspor Justru Melonjak

Saat pembangkit listrik publik milik PT PLN (Persero) seperti PLTU Paiton dan PLTU Cilacap menjerit kekurangan stok, ekspor batubara Indonesia justru berada di angka yang menggiurkan. Trend Asia mencatat, lebih dari 231,06 juta ton batubara telah dikirim ke luar negeri sepanjang semester pertama tahun 2026 saja.

Ketika harga batubara di pasar internasional melonjak tinggi, para pemegang izin tambang cenderung memprioritaskan alokasi komoditasnya ke luar negeri demi keuntungan berlipat. Disparitas harga yang melebar dan pengawasan hukum DMO yang tumpul membuat produsen batubara, termasuk grup besar seperti Sinarmas dan Jhonlin. Telah mengabaikan jadwal suplai listrik masyarakat.

Dampaknya terasa paling menyakitkan bagi warga di daerah penghasil batubara. Di Kalimantan Selatan, listrik mati secara bergilir antara 3,5 hingga 6 jam setiap harinya sejak Juni lalu.

“Lingkungan kami rusak, dan warganya tetap mengalami pemadaman listrik walaupun menjadi daerah penghasil batubara terbesar. Pemadaman ini sangat merugikan warga dan UMKM karena merusak alat-alat elektronik seperti kulkas dan oven,” tegas Raden Rafiq, Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Selatan.

Berebut Pasokan: PLTU Captive Smelter Sedot Batubara Dua Kali Lipat

Selain tergiur pasar ekspor, serbuan PLTU captive di kawasan industri dan smelter juga menyedot batubara dalam skala masif. PLTU captive merupakan pembangkit batubara swasta yang dibangun khusus untuk menyokong operasional industri tertentu, termasuk yang berlabel Proyek Strategis Nasional (PSN).

Data pengiriman batubara antar-pelabuhan periode Januari 2025 hingga Juni 2026 mengungkap fakta mengejutkan:

Dari data di atas, alokasi batubara yang mengalir ke kawasan industri smelter mencapai hampir dua kali lipat dibanding alokasi untuk PLTU publik yang melayani rumah tangga dan fasilitas umum.

“Aktivitas PLTU captive skala besar di kawasan industri smelter telah menyerap pasokan energi secara drastis, sekaligus memperparah kerusakan lingkungan dan mempersempit ruang hidup warga sekitar,” ujar Gian Purnama Sari dari WALHI Sulawesi Tenggara.

Siapa Pemasok Batubara Domestik Terbesar?

Berdasarkan data C4ADS yang diolah oleh Trend Asia, berikut adalah deretan kelompok pemasok batubara domestik terbesar (volume di atas 1 juta ton) untuk periode Januari 2025 hingga Juni 2026:

• Sinarmas: 19,20 juta ton
• Bakrie: 14,95 juta ton
• Jhonlin: 11,28 juta ton
• Indexim: 9,75 juta ton
• Indika: 8,43 juta ton
• Adaro: 8,15 juta ton
• BUMN (PTBA): 5,28 juta ton
• Banpu: 4,69 juta ton
• Bayan: 3,68 juta ton
• Geo Energy: 2,73 juta ton
• Batu Gunung Mulia: 1,97 juta ton
• United Tractors: 1,52 juta ton

Peneliti Trend Asia, Herdanang Fauzan, menilai bahwa tanpa sanksi tegas bagi pemasok yang melanggar komitmen DMO, ketimpangan pengalokasian ini akan terus berulang.

Alarm Keras Bagi Ketahanan Energi Nasional

Rangkaian blackout sepanjang tahun 2026 bukan lagi sekadar persoalan teknis kelistrikan, melainkan persoalan keadilan alokasi sumber daya alam.

“Gelombang pemadaman listrik ini adalah alarm keras bahwa tata kelola batubara kita diprioritaskan untuk keuntungan pasar ekspor dan industri ekstraktif ketimbang kebutuhan dasar kelistrikan publik,” kata Herdanang Fauzan.

Sebagai solusi, Trend Asia mendesak pemerintah untuk:

1. Memperketat dan menindak tegas pelanggaran pengawasan DMO secara transparan.
2. Menghentikan penambahan izin baru untuk PLTU captive di kawasan industri.
3. Mempercepat transisi ke energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, riset ini melayangkan pertanyaan mendasar kepada pemerintah: di tengah cadangan batubara yang melimpah, untuk siapakah energi Indonesia diprioritaskan? Untuk keuntungan segelintir korporasi, atau untuk hak dasar kelistrikan seluruh rakyat?

Kontak Media (Trend Asia):

• Email: news@trendasia.org
• Telepon/WhatsApp: +62 817-7641-8559