Ketika Sekolah Mengajar Diam, Lalu Kekerasan yang Menjawab: Potret Suram Ruang Belajar Kita

DI BALIK tembok sekolah yang katanya “zona aman”, dua tragedi terbaru membongkar borok lama: dendam yang meledak di Jakarta dan perundungan mematikan di Tangsel. Kita dipaksa menatap fakta pahit bahwa ruang belajar kini berubah jadi ladang luka.

Setiap kali ada kasus kekerasan, sekolah tergagap-gagap menafsirkan realitas, orang tua sibuk menenangkan diri, dan negara hanya menambah tumpukan regulasi. Sementara itu, anak-anak terus menjadi korban dalam sistem yang tak pernah benar-benar belajar dari kesalahan.

#Sekolah, Tempat Belajar atau Inkubator Dendam?

Kasus SMAN 72 Jakarta mungkin terasa seperti adegan film aksi, sebuah masjid sekolah meledak, puluhan terluka, dan pelakunya bukan teroris bersembunyi di hutan, tetapi siswa yang selama ini hidup di bawah bayang-bayang bullying. Inilah tragedi paling ironis, lembaga yang seharusnya mencetak manusia bermoral malah melahirkan ledakan kemarahan yang tak terkelola.

Bullying di sekolah sering dianggap “ritual kedewasaan”, semacam baptisan sosial yang entah siapa yang memulai, tetapi diwariskan tanpa permisi. Yang tidak terlihat adalah luka-luka kecil yang menumpuk, lalu menunggu momen meledak. Secara harfiah dalam kasus ini, luka itu berubah menjadi granat rakitan. Apa yang seharusnya menjadi pelajaran tentang empati malah berganti menjadi crash course membuat bom dari trauma.

Masalahnya, sekolah hanya sibuk mengejar administrasi, target kurikulum, dan rapor mutu yang tak boleh tercoreng. Mereka lupa bahwa yang paling rapuh bukan anggaran BOS, tetapi psikis anak-anak yang setiap harinya diserang, diejek, atau dipaksa diam. Para guru yang idealnya menjadi penjaga ekosistem aman justru sering tak punya waktu untuk benar-benar mendengar cerita murid. Jadilah sekolah tempat dendam tumbuh subur, dan tragisnya, berbuah ledakan.

#Perundungan yang Disembunyikan, Kematian yang Ditanggung Sendiri

Berbeda dengan SMAN 72 yang meledak mendadak, kasus SMPN 19 Tangsel adalah tragedi yang merayap perlahan. Seorang siswa meninggal setelah berbulan-bulan menjadi sasaran perundungan sejak hari pertama MPLS. MPLS—yang harusnya masa adaptasi yang hangat—malah berubah menjadi gladi bersih teror harian.

Anak ini bertahan, bukan karena sekolah melindungi, tetapi karena ia takut membuat ibunya, yang sakit ginjal, stres jika tahu ia dipukuli dan dihina. Bayangkan, seorang anak kecil menahan beban rasa sakit demi menjaga kesehatan ibunya, sementara para guru, pengawas, dan kepala sekolah sibuk memastikan kegiatan sekolah tetap “baik-baik saja”. Pada akhirnya, tubuh kecil itu kalah, tetapi sistem yang mengabaikannya tetap hidup dan berjalan tanpa rasa bersalah.

Ketika tragedi pecah, sekolah otomatis menyalakan mode defensif: “sedang diselidiki”, “tidak ada bukti”, “hanya bercanda”, atau kalimat pamungkas: “kami turut berduka”. Sementara keluarga korban harus berhadapan dengan tembok institusi yang dingin. Kita melihat pola yang sama: korban disalahkan, pelaku dianggap nakal, dan sekolah melindungi reputasi. Biasanya, ujung-ujungnya hanya pindah kelas, pindah sekolah, atau surat klarifikasi setebal dua halaman yang isinya lebih banyak pembelaan daripada empati.

#Saatnya Mengakui: Sistem Kita Lebih Sibuk Menjaga Citra daripada Menjaga Nyawa

Kita boleh menyalahkan pelaku, tapi penyebab utama tragedi-tragedi ini jauh lebih sistemik. Sekolah gagal membedakan kenakalan dari kekerasan. Guru BP lebih sering berperan sebagai polisi ketertiban dibanding konselor yang memahami psikologi remaja. Sementara itu, orang tua tenggelam dalam rutinitas ekonomi, dan negara sibuk merapikan regulasi tanpa memastikan implementasi berjalan.

Kita terlalu sering menganggap nilai akademik sebagai indikator keberhasilan, padahal apa gunanya sekolah dengan ranking tinggi jika tidak mampu melindungi satu nyawa? Apa artinya kurikulum baru jika ruang kelas masih dipenuhi rasa takut? Sistem pendidikan kita terjebak dalam obsesi statistik, bukan keselamatan manusia.

Jika kita tidak mau sekolah berubah menjadi pabrik dendam dan peti mati, perlu ada pergeseran paradigma. Guru harus dilatih menjadi pendengar yang empatik, bukan sekadar mesin penyampai materi. Lingkungan sekolah harus dibangun dengan budaya saling peduli, bukan saling ancam. Dan negara harus memastikan ada mekanisme transparan untuk penanganan kasus, tanpa takut merusak citra sekolah.

Dua tragedi ini bukan alarm batas wajar. Ini sirene darurat. Jika kita masih pura-pura tidak dengar, maka jangan salahkan siapa pun jika suatu hari nanti sekolah berhenti menjadi tempat belajar—dan justru menjadi tempat terakhir yang dikunjungi anak-anak kita.***