Ketika Soeharto Jadi Pahlawan: Kita Masih Belum Merdeka dari Cara Berpikir Kolonial

SOEHARTO akhirnya resmi jadi Pahlawan Nasional. Setelah bertahun-tahun jadi bahan perdebatan—antara “layak dikenang” dan “harus dikenang karena kelam”—pemerintah akhirnya menabalkan gelar itu pada 10 November 2025. Reaksi publik? Seperti biasa, terbelah, sebagian menabuh gendang hormat, sebagian lagi menarik napas panjang sambil bergumam, “Kita ini sebenarnya sedang menghormati siapa, sih?”

Pendukungnya berargumen bahwa Soeharto berjasa menjaga stabilitas politik dan ekonomi nasional selama 32 tahun. Ia disebut Bapak Pembangunan, yang menurunkan inflasi dari 650 persen jadi terkendali, membuka jalan industrialisasi, dan membuat Indonesia “tampak berwibawa” di mata dunia. Tapi di sisi lain, para pegiat HAM dan akademisi mengingatkan, stabilitas yang dibanggakan itu dibangun di atas represi, darah, dan pembungkaman.

Komnas HAM mencatat sedikitnya delapan pelanggaran HAM berat di era Orde Baru, dari tragedi 1965–1966, Penembakan Misterius (Petrus) 1980-an, sampai kekerasan menjelang reformasi 1998. Di luar itu, ada pula korupsi yang sistemik dan kultur takut yang diwariskan sampai sekarang.

Maka, ketika Soeharto disahkan sebagai pahlawan, perdebatan bukan cuma soal gelar. Ini tentang siapa yang berhak menulis sejarah dan siapa yang berhak dilupakan. Tentang siapa yang disebut pahlawan dan siapa yang dituduh pengkhianat. Dan di titik inilah, kita perlu menengok lensa pascakolonial. Karena bisa jadi, logika yang kita warisi untuk menentukan “pahlawan” tak jauh beda dari cara berpikir penjajah dulu.

#Kolonialisme dan Kuasa atas Ingatan

Kolonialisme, kata para pemikir pascakolonial, tidak berhenti ketika bendera Belanda diturunkan. Ia hidup dalam cara kita berpikir. Ia menundukkan bukan cuma wilayah, tapi juga ingatan.

Dulu, penjajah menentukan siapa yang “beradab” dan siapa yang “liar.” Siapa pahlawan dan siapa pemberontak. Setelah merdeka, logika itu tetap bertahan. Bedanya, kini negara yang memegang kendali atas memori kolektif.

Kepahlawanan di Indonesia, sejak 1959, ditetapkan lewat Keputusan Presiden. Ada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang menilai. Tapi sering kali, pertimbangan moral dan politik berkelindan rapi. Soekarno, Hatta, Tjokroaminoto, semuanya pernah jadi bahan debat panjang sebelum akhirnya diakui.

Dalam kerangka itu, gelar pahlawan untuk Soeharto jelas bukan sekadar urusan penghargaan. Ini pertarungan legitimasi sejarah. Ariel Heryanto (2006) dalam State Terrorism and Political Identity in Indonesia menulis: Orde Baru menciptakan rezim kebenaran yang menundukkan memori publik melalui kurikulum, media, dan simbol negara.

Lewat film Pengkhianatan G30S/PKI dan buku pelajaran sejarah, negara membangun satu narasi, Soeharto adalah penyelamat bangsa dari kekacauan Orde Lama. Sementara jutaan korban 1965 dihapus dari buku teks, seolah tak pernah ada.

Jadi, ketika negara hari ini mengukuhkannya sebagai pahlawan, yang sedang terjadi bukan hanya penghormatan atas jasa pembangunan, tapi juga pengulangan logika lama—negara sebagai pemilik tunggal kebenaran sejarah. Edward Said menyebut ini sebagai colonial continuity: kesinambungan pola kolonial dalam wujud baru.

Jelasnya, mungkin dekolonisasi kita belum selesai. Penjajahnya sudah pergi, tapi cara berpikir kolonial masih betah di kepala.

#Membongkar Politik Kepahlawanan

Ariel Heryanto dan Benedict Anderson sama-sama percaya, sejarah bukan museum sunyi yang diisi arsip berdebu. Ia adalah arena politik memori, tempat para penguasa dan rakyat saling berebut makna.

Dalam arena itu, “pahlawan” tak selalu berarti pejuang moral. Kadang, ia hanya simbol dari struktur kekuasaan yang sedang dominan. Dan ketika gelar pahlawan diberikan tanpa keberanian menatap sisi gelap masa lalu, yang kita lakukan bukan rekonsiliasi, melainkan amnesia politik. Melupakan luka dengan dalih persatuan.

Tapi menolak Soeharto jadi pahlawan secara emosional pun tak cukup. Kita perlu sesuatu yang lebih dari sekadar kemarahan, rekonsiliasi memori yang kritis.

Soeharto tetap bagian dari sejarah kita, meniadakannya sama berbahayanya dengan memujanya. Seperti kata Frantz Fanon dalam The Wretched of the Earth (1961), dekolonisasi sejati baru terjadi ketika bangsa mampu mendefinisikan ulang dirinya, bukan dengan mengulang pola lama yang memuja figur berkuasa.

Masalahnya, kita terlalu sering terjebak dalam romantisme: “Kalau bukan Soeharto, siapa lagi yang membangun jalan dan irigasi?” Pertanyaan yang sama sekali tak menyentuh akar,  bahwa pembangunan tanpa kebebasan, tanpa keadilan, dan tanpa suara rakyat bukanlah kemajuan, melainkan perpanjangan penaklukan.

Sampai hari ini, negara masih suka bermain-main dengan sejarah. Buku pelajaran bisa diubah tiap rezim berganti. Pahlawan bisa lahir dan gugur tergantung arah angin politik.

Mungkin benar, bangsa ini belum sepenuhnya Merdeka. Bukan karena penjajah asing, tapi karena kita masih percaya bahwa kekuasaan berhak menentukan kebenaran. Maka tugas kita bukan menobatkan pahlawan baru, melainkan membebaskan sejarah dari kungkungan kuasa.

Sebab bangsa yang tak berani mengingat dengan jujur, akan terus hidup dalam bayang-bayang lupa. Dan di bawah bayangan itu, siapa pun bisa jadi pahlawan. Bahkan yang dulu menaklukkan ingatan kita. ***

*) Artikel mengalami perubahan pada bentuk penulisan, pelafalan atau penyebutan dari yang dikirim penulis, tetapi makna dasarnya tidak mengalami perubahan untuk disesuaikan platform TitikTerang.

 **) Anhar Widodo, Penulis, Pembaca Media, pernah belajar Kajian Budaya dan Media di UGM. dan penulis di kolom Opini TitikTerang