Ketika Warga Bayar Warga Demi Jalan Mulus: Ironi Kabupaten Jombang yang Menyerah pada Kreativitas Warganya Sendiri

KALAU menengok ke Kabupaten Jombang, Jawa Timur, laporan jalan rusak kini bukan hanya urusan pemerintah daerah, tapi urusan dompet warga. Sebuah kampanye kecil berimbalan Rp25.000 malah membuka borok lama, betapa kanal formal pemerintah tidak cukup dipercaya untuk mengurus aspal retak di depan rumah.

Video-video jalan berlubang yang dibayar dengan dua lembar uang merah justru memunculkan pertanyaan paling getir, kenapa warga harus membiayai warga lain untuk tugas negara? Kreativitas komunitas mendadak berubah jadi cermin besar yang memamerkan kegagalan tata kelola infrastruktur.

#“Inovasi Publik atau Pengakuan Diam-diam Pemerintah Kewalahan?”

Sebuah akun Instagram @WargaJombang mengunggah video, yang mengajak warga membuat dokumentasi jalan rusak dengan imbalan Rp25.000. Kalau kita pikir-pikir kedengarannya remeh, bahkan bercanda.

Namun seperti banyak ironi di republik ini, yang tampak lucu sering kali justru menyimpan kebenaran pahit. Jika warga harus saling membayar untuk melaporkan kerusakan jalan, maka ada yang tidak beres dengan fungsi-fungsi paling dasar pemerintahan.

Melihat hal ini, Anhar Widodo, Pengamat Kebijakan Publik Jombang, entah serius atau bercanda, ketika diminta tanggapan. Secara teori, kata dia mulai bicara, Jombang sudah punya kanal pengaduan resmi, yaitu aplikasi IDJO, call center 112. hingga layanan aduan di tiap dinas.

“Secara praktik?, “ Anhar bertanya dengan nada serius. “Tidak ada data publik yang menunjukkan performanya. Entah berapa laporan yang masuk, berapa yang diproses, atau berapa yang menguap di udara seperti janji kampanye setelah musim pemilu, “ jawabnya yang ditimpuki nada getir, saat dihubungi Sabtu, (15/11/2025).

Berangkat dari kritik itu, Anhar menekankan bahwa kekosongan kinerja pemerintah dalam pengelolaan kanal pengaduan justru sedang diisi oleh media warga. Mereka bergerak tanpa birokrasi, tanpa anggaran, dan tanpa seremoni konferensi pers, namun hasilnya jauh lebih terasa di lapangan.

“Tanpa transparansi, kanal formal itu berubah jadi sekadar ikon aplikasi yang tak pernah disentuh—simbol kehadiran pemerintah yang hanya eksis secara digital, bukan sosial,” tegasnya.

Maka tak heran, lanjutnya, publik kini lebih percaya pada kecepatan ponsel warga daripada janji aplikasi pemerintah yang minta diunduh tapi tidak pernah bekerja sebagaimana mestinya.

#“Viral Jadi SOP Baru, Respons Nyata Belakangan”

Budaya “kalau mau cepat ditangani, viralkan” bukan lagi lelucon Twitter; ia sudah menjadi strategi advokasi paling realistis bagi masyarakat. Jalan berlubang, jembatan retak, drainase buntu, semuanya lebih cepat mendapat perhatian lewat kamera warga ketimbang lewat laporan resmi.

Namun di balik efektivitasnya, ada harga yang harus dibayar. Menurut Anhar, Pertama, kepercayaan publik pada pemerintah semakin turun. Kedua, semua bergantung pada tingkat kehebohan. Kalau video tak viral, ya selamat tinggal harapan.

“Infrastruktur jadi beruntung-untungan, bukan berdasar kebutuhan teknis. Ketiga, warga melapor dengan risiko keamanan: identitas bocor, lokasi rumah terekam, bahkan peluang intimidasi dari pihak-pihak yang merasa dirugikan, “ jelasnya.

Insentif Rp25.000 itu sendiri tidak bekerja sebagai motivasi ekonomi. Nilainya kecil, tapi maknanya besar. Ia tanda bahwa komunitas warga sedang mengisi kekosongan yang dibiarkan pemerintah terlalu lama. “Ini seolah berkata, kalau kalian tak bergerak, biar kami yang menyalakan alarm. Begitulah kira-kira, ” ucap Anhar.

#“Platform Resmi Ada, Tapi Tanpa Kepercayaan Hanya Jadi Ikon di Layar”

Menurut Anhar, aplikasi IDJO sebenarnya bisa menjadi kanal pelaporan modern yang membanggakan. “Sayangnya, rasa percaya publik pada aplikasi pemerintah sudah tergerus lebih dulu, “ terangnya  “Tanpa notifikasi perkembangan, tanpa data yang terbuka, dan tanpa waktu tanggap yang jelas, aplikasi itu hanya menjadi koleksi fitur yang tak pernah dipakai.”

Padahal, kalau mau mengikuti standar tata kelola modern, Pemkab Jombang tinggal membuka dasbor real-time. “Laporan masuk, progres, estimasi perbaikan, dan status penanganan. Semua bisa transparan. Semua bisa disaksikan. Tetapi untuk alasan yang tak pernah dijelaskan, transparansi masih dianggap barang mahal, “ ulasnya.

Sementara itu, media warga terus bergerak. Ketika jalan provinsi, kabupaten, dan desa tercampur dalam satu konten video. Pun publik jadi bingung siapa seharusnya bertanggung jawab. Tanpa kurasi data, misinformasi mudah muncul. Tapi sekali lagi, itu terjadi karena pemerintah tidak hadir memberi rambu.

Sesudah video viral, langkah logis tentu verifikasi teknis, koordinasi antar-instansi, dan rilis progres perbaikan. Namun semua itu hanya berjalan jika pemerintah menganggap laporan warga bukan gangguan, melainkan kontribusi.

Berangkat dari situ, Anhar tak menahan kalimat terakhirnya. “Kalau pemerintah terus alergi pada kritik warga dan menganggap laporan sebagai serangan, bukan masukan, maka perbaikan infrastruktur akan terus bergantung pada keberuntungan konten viral, bukan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Sebuah peringatan yang terdengar halus, tapi sebenarnya menampar kesadaran, warga sudah bergerak sejauh ini, bahkan sampai patungan untuk membuat laporan yang seharusnya menjadi tugas negara.

Kini tinggal pemerintah memutuskan, apakah mereka ingin turun tangan atau tetap menonton dari kejauhan sambil berharap masalah selesai dengan sendirinya. Namun, kampanye Rp25.000 itu tetap menjadi tamparan halus.

Warga sudah bekerja keras, bahkan sampai urunan untuk mengurus laporan jalan rusak. Pertanyaannya kini sederhana, pemerintah mau ikut kerja, atau tetap menonton dari kejauhan yang semakin lama menjadi pemandangan buram?***