Multi-Years Financing Rp1,5 Triliun: Surabaya Ikutan Cicilan, Bukan Utang (Katanya)

SURABAYA – Kalau di dunia rumah tangga, ada dua tipe orang: yang beli motor langsung cash—saking sok kayanya, langsung upload di Instagram dengan caption “Alhamdulillah tanpa kredit”—dan yang beli motor pakai skema cicilan, biar bisa bawa pulang kendaraan dulu, bayar belakangan. Nah, Pemkot Surabaya di bawah komando Eri Cahyadi ini kelihatannya lebih mirip yang kedua. Bedanya, yang dicicil bukan motor, tapi proyek pembangunan kota senilai Rp1,5 triliun.

Skemanya namanya keren, “multi-years financing”. Bahasa Indonesianya, pembiayaan lintas tahun anggaran. Jadi, proyek mulai dikerjakan tahun 2026, tapi pembayarannya bisa dicicil sampai 2029. Kayak beli rumah KPR—bedanya, nggak ada debt collector kalau nunggak.

#“Bukan Utang, Bro, Ini Strategi”

Wali Kota Eri buru-buru klarifikasi. Katanya, ini bukan utang. Jadi jangan dibayangin Pemkot Surabaya minjem ke pinjol, terus tiap bulan ada notif “tagihan jatuh tempo” di WA. Skema multi-years ini, kata Eri, lebih kayak strategi percepatan pembangunan.

“Kalau proyek dilakukan 2026 langsung dan dicicil sampai 2029, hasilnya lebih murah sekitar Rp50 miliar dibanding menunggu bertahap per tahun. Karena ada inflasi, kenaikan UMR, dan harga tanah,” jelasnya, Kamis, (2/10/2025).

Analogi gampangnya, kalau nunggu beli rumah cash, harga tanah bisa naik duluan, harga semen ikut terbang, UMR pekerja nambah, pokoknya biaya membengkak. Nah, kalau dibangun sekarang lalu dicicil sampai 2029, hasilnya justru lebih murah sekitar Rp50 miliar.

Bahasa Eri, “Kalau proyek dilakukan 2026 langsung dan dicicil sampai 2029, hasilnya lebih murah daripada nunggu bertahap per tahun. Karena ada inflasi, kenaikan UMR, dan harga tanah.”

Eri menegaskan, duitnya sudah disiapkan di RPJMD 2027–2029, cuma ditarik lebih awal. Jadi, ya bukan pinjaman, bukan obligasi, apalagi pinjol. “Ini bukan utang. Ini pembiayaan alternatif,” katanya.

Katanya lagi, skema ini sudah diomongin ke Bappenas dan Kementerian Keuangan, dan bahkan didukung. Surabaya malah disuruh jadi role model buat kota lain lewat APEKSI.

#Apa Itu Multi-Years Financing?

Secara gampang, multi-years financing itu cara biar proyek bisa jalan sekaligus, tapi bayarnya dicicil lintas tahun anggaran. Jadi kalau sistem normal (konvensional) ibarat beli mi instan per bungkus tiap hari, sistem multi-years itu beli satu kardus langsung, lalu bayarnya nyicil.

#Ilustrasi Sederhananya, Begini

Sistem Konvensional:

• 2026: Proyek A Rp500 M → selesai, bayar lunas.
• 2027: Proyek B Rp500 M → selesai, bayar lunas.
• 2028: Proyek C Rp500 M → selesai, bayar lunas.

Total = Rp1,5 triliun, tapi harga tiap tahun naik karena inflasi, UMR, dan tanah makin mahal.

Sistem Multi-Years:

• 2026: Langsung mulai proyek besar Rp1,5 triliun.
• Target selesai: 2027/2028.
• Bayarnya dicicil 2026, 2027, 2028.

Klaimnya, lebih hemat Rp50 miliar.

#Kok Bisa Lebih Hemat?

Menurut Eri, ada tiga alasannya:

1. Menghindari Inflasi – harga semen, besi, tanah, dan upah buruh tiap tahun naik. Kalau dikerjakan sekaligus, pakai harga saat ini.
2. Efisiensi Mobilisasi – kontraktor nggak perlu bongkar-pasang alat berat tiap tahun. Sekali turunkan ekskavator, langsung gas pol.
3. Dampak Ekonomi Lebih Cepat – kalau proyek selesai lebih awal, multiplier effect bisa langsung dirasain. Bahkan Pemkot pede, NJOP naik, properti melesat, dan PAD bisa nambah Rp500 miliar di 2028.

#Tapi, Ada Beberapa Pertanyaan yang Masih Menggantung

Warga Surabaya tentu boleh bangga, tapi juga wajar bertanya:

• Sumber dana konkret: beneran murni APBD 2026–2029? Atau ada campuran perbankan/obligasi daerah?
• Rincian cicilan per tahun: 2026 bayar berapa persen? 2027 berapa persen? Jangan-jangan “cicilannya” lebih berat di akhir.
• Skema kontraktor: ada nggak biaya tambahan kayak financing cost? Kalau iya, ya sama aja kayak bayar bunga.
• Penurunan nilai proyek: dari Rp2,9 T jadi Rp1,5 T itu gimana hitungannya? Scope dikurangi, atau cuma beda metode akuntansi?
• Risiko fiskal: kalau proyeksi PAD Rp500 miliar di 2028 meleset, siapa yang tanggung jawab?

#Transparansi Itu Wajib

Kalau warganya disuruh transparan soal pajak reklame atau retribusi parkir, Pemkot juga harus transparan soal cicilan Rp1,5 triliun ini. DPRD Surabaya punya tugas ngawal, biar nggak ada yang tiba-tiba main sulap anggaran.

Karena, kalau salah kelola, jangan-jangan Surabaya kayak orang yang kebanyakan cicilan, rumah ada, mobil ada, tapi tiap akhir bulan cuma bisa makan mi instan karena duit habis buat bayar angsuran.

Multi-years financing ini bisa jadi solusi keren kalau dikelola dengan benar. Warga cepat dapat manfaat, Pemkot hemat biaya, ekonomi nendang lebih cepat.

Tapi, kalau salah urus, jangan-jangan Surabaya malah jadi kayak orang yang salah perhitungan cicilan KPR, awalnya semangat, ujung-ujungnya megap-megap.***