PELANTIKAN 66 pejabat struktural Pemerintah Kabupaten Jombang, Jawa Timur, pada Jumat, 7 November 2025 menjadi orkestra birokrasi terbesar tahun ini. Bupati Warsubi menyebutnya sebagai “penyegaran organisasi,” tapi publik menafsirnya lain — “penyegaran loyalitas.”
Antara merit dan magnet kekuasaan, siapa sebenarnya yang memegang kendali baton?
Di balik seragam ASN yang berbaris rapi di Pendopo Jombang, tersimpan denting ambisi, desah kecewa, dan bisik strategi. Tidak semua pejabat naik karena prestasi, sebagian karena harmoni yang lebih politis daripada teknokratis.
Dalam ruang pendopo sebenarnya yang terjadi hanyalah senyum seremonial, yaitu musik kekuasaan kembali dimainkan. Dan semua pejabat harus menyesuaikan tempo, entah mereka tahu partitur atau tidak.
#Panggung Pendopo, Musik Dimulai
Seperti ruang konser suasana dalam ruangan yang konon disebut rumah rakyat itu. Pejabat datang dengan jas disetrika rapi, nama dipanggil satu-satu, dan sumpah jabatan bergema seperti lirik lagu wajib.
Ada tujuh pejabat eselon II, 57 pejabat eselon III, dan dua kepala puskesmas. Total 66 orang berdiri tegak. Sebagian deg-degan, sebagian lagi sudah tahu pos barunya bahkan sebelum nama dibacakan.
“Banyak yang lompat jabatan. Ada yang baru sebentar di posisi lama, tiba-tiba naik. Rasanya kayak nonton konser, tapi yang main bukan orang yang bisa baca not,” ujar seorang sumber dari lingkar Setda dengan nada getir.
Pelantikan yang nama-namanya disebut bukan sekadar seremoni. Ia adalah cermin dari politik birokrasi lokal, harmoni yang sering kali dipaksa selaras dengan kehendak konduktor tunggal bernama, yaitu kekuasaan.
#Loncat Bidang, Loncat Logika
Dari hasil penelusuran, sedikitnya delapan pejabat Jombang “loncat bidang”. Bukan sekadar pindah ruangan, tapi benar-benar pindah dunia kerja.
Drs. Bambang Sriyadi, M.Si., misalnya, dari Sekretaris DPRD kini menjadi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. Dari menyusun risalah sidang DPRD, kini ia mengurus stok ikan dan cadangan beras.
Sugianto, S.Sos., yang sebelumnya Kabag Prokopim Setda, yang terbiasa mengatur panggung, protokol, dan mikrofon bupati. Kini menjabat Kepala Dinas Perhubungan. Dari urusan seremoni kini ke urusan marka jalan dan kemacetan.
Sholahuddin Hadi Sucipto, S.STP., M.Si., juga tak kalah menarik. Dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), ia berpindah menjadi Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Dari membina kepala desa dan BUMDes kini berurusan dengan pajak hotel, restoran, dan reklame.
Sama-sama urusan publik, tapi nuansa pekerjaannya berbeda, yang satu menumbuhkan partisipasi, yang satu menagih retribusi. “Ini bukan cuma rotasi, tapi reinkarnasi jabatan,” celetuk sumber tersebut.
Dalam bahasa resmi disebut “penyegaran organisasi,” tapi di warung kopi disebut penyegaran loyalitas”.
#Merit yang Mulai Samar
Dalam teori manajemen ASN, mutasi dan promosi harus berbasis merit, yaitu harus memenuhi kompetensi, kinerja, dan integritas. Namun di Jombang, prinsip itu mulai kabur seperti tinta yang dibiarkan luntur di atas surat keputusan.
“Setiap mutasi dan promosi pejabat seharusnya tidak asal tunjuk atau ‘bawa kue sendiri’,” ujar Anhar Widodo, Pengamat Kebijakan Publik Jombang dalam pesan tertulisnya, Ahad (9/11/2025). “Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sudah jelas, semuanya harus berbasis kompetensi dan kualifikasi.”
Anhar menekankan pentingnya transparansi, “Publikasikan alasan rotasi dan hasil seleksinya. Transparansi itu kunci agar publik tahu siapa yang naik karena prestasi dan siapa karena pendekatan.”
Sayangnya, publik hanya disuguhi satu kalimat manis dalam sambutan resmi, penyegaran organisasi. Wangi birokrasi seolah ditutupi parfum eufemisme.
Anhar menambahkan, “Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memang punya mandat mengawasi merit sistem di seluruh daerah, tapi evaluasi nasional menunjukkan promosi dan mutasi masih jadi titik lemah. Artinya, praktik mutasi belum sepenuhnya transparan dan sering kali tidak linier dengan kompetensi jabatan.”
Dalam konteks Jombang, pelantikan massal ini bahkan belum disertai publikasi hasil uji kompetensi atau penilaian kinerja terbuka. Publik akhirnya menebak-nebak, siapa yang naik karena kinerja, dan siapa karena kedekatan.
Lebih parah lagi, masih ada posisi kepala OPD kosong, termasuk DPMD dan Dinas Perumahan, seolah orkestranya dimulai sebelum semua alat musik tersedia.
#Ketika Penyegaran Jadi Kiasan
Bupati Warsubi menegaskan mutasi ini dilakukan demi percepatan kinerja. Namun bagi banyak pengamat, kata “penyegaran” adalah sinonim halus dari “penataan loyalitas.”
Beberapa pejabat strategis yang baru dilantik diketahui dekat dengan lingkar komunikasi dan perencanaan Setda.
“Kalau pejabat komunikasi bisa langsung jadi kepala dinas teknis, itu bukan cuma loncat bidang, tapi loncat tafsir meritokrasi,” jelas sumber itu lagi. Bahasa halusnya, dari merit ke merit-politis.
Sementara itu, Aan Anshori, Direktur Lingkar Indonesia untuk Keadilan (Link), bahkan lebih blak-blakan. “Sejak dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Jombang, Warsubi – KH Salmanudin Yazid sudah dua kali melakukan mutasi besar, dan katanya sebentar lagi ada jilid ketiga,” ujarnya lewat voice note yang dikirim lewat aplikasi WhatsApps, Senin (10/11/2025).
“Saya sampai pusing. Mutasi itu objektifnya apa? Targetnya apa? Dua kali sudah dilakukan, tapi dampak konkretnya untuk masyarakat hampir tak terasa, ” ucapnya sambail menyebut sosok bernama Anwar, pemberi informasi pada dirinya, jika Bupati Warsubi akan melakukan mutasi kembali, setelah mutasi massal ini.
WhatsApp Channel · TitikTerang
Dapatkan kilasan berita, analisis pedas, dan cerita ekologis ala TitikTerang langsung di WhatsApp-mu. TitikTerang hadir di WhatsApp
Ia kemudian menyebut, tidak ada perbaikan signifikan dalam indikator pembangunan daerah, angka stunting stagnan, kemiskinan tetap, ekonomi lesu, rumah tak layak huni masih banyak. “Kalau mutasi itu untuk perbaikan, mana hasilnya?” sindirnya.
Aan menilai mutasi di era Warsubi tidak berbasis evaluasi kinerja. “Warsubi dikit-dikit mutasi, tapi tidak pernah menjelaskan kenapa pejabat X dimutasi, kenapa Y tidak. Kalau berbasis kinerja, tunjukkan indikatornya.”
Ia lalu menyinggung fakta mencolok, “Penyerapan APBD Jombang di minggu kedua November masih 71 persen, padahal hampir Desember. Di Dinas Perkim malah di bawah 43 persen. Dua kali mutasi, tapi serapan anggaran jeblok. Itu tandanya kinerja tidak membaik.”
Menurutnya, tanpa indikator jelas, mutasi hanya formalitas, bukan instrumen reward and punishment. “ASN yang malas jadi tidak takut, karena tidak ada konsekuensi nyata. Lama-lama mutasi hanya dianggap acara adat, bukan evaluasi kinerja,” katanya.
#Khawatir Mutasi Alat Politik, Ancam Lapor KPK
Aan bahkan berencana mengirim surat resmi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ia khawatir mutasi dijadikan alat politik dan ekonomi oleh oknum di lingkar birokrasi.
“Di beberapa daerah, mutasi sering jadi alat pemerasan dan jual-beli jabatan. Saya tidak ingin itu terjadi di Jombang,” ujarnya.
“Saya percaya Warsubi dan Gus Salman (KH. Salmanudin Yazid) mungkin tidak terlibat, tapi bagaimana dengan orang-orang di sekitarnya? Kalau sistemnya tidak transparan, peluang itu selalu ada.”
Di luar pendopo, percakapan warga Jombang lebih hidup daripada siaran resmi BKPSDM.
Sebagian memuji rotasi ini sebagai “upaya pembaruan”, tapi lebih banyak yang skeptis, “ganti orang, tapi bukan ganti pola.”
Kekhawatiran Aan bukan tanpa dasar. Dalam sejumlah kasus di daerah lain, praktik mutasi kerap menjadi pintu masuk korupsi berjamaah, mulai dari “uang pelicin jabatan” hingga barter proyek antarpejabat.
Ia tak ingin Jombang terjebak dalam irama korupsi yang sama menjemukannya. Fenomena seperti ini bukan hal baru di kota santri itu — sudah pernah terjadi, bahkan membekas ketika seorang bupati Jombang ditangkap KPK pada 2018 silam.
Karena tradisi kekuasaan yang bercampur kepentingan seolah berulang. Di berbagai kabupaten di Jawa Timur, pelantikan pejabat sering kali diwarnai tarik-menarik pengaruh antar-kubu politik, bahkan rivalitas halus antara pejabat lama dan wajah baru yang sedang meniti panggung kekuasaan.
#Reformasi atau Rotasi Kekuasaan Biasa?”
Anhar Widodo mengingatkan, dengan manajemen berbasis kinerja dan sistem merit, rotasi jabatan dapat menjadi sarana percepatan program pembangunan, peningkatan inovasi pelayanan, serta penguatan integritas birokrasi.
“Sebaliknya, jika rotasi masih sarat aroma politik dan tidak disertai indikator kinerja yang jelas, maka yang terjadi hanyalah rotasi kekuasaan di tubuh birokrasi, bukan pembaruan tata Kelola, “ jelasnya.
Jombang membutuhkan birokrat profesional, bukan loyalis; pelayan publik, bukan pemain politik.
Jika pelantikan massal ini ingin dikenang sebagai langkah reformasi, maka transparansi, akuntabilitas, dan komitmen terhadap sistem merit harus menjadi pijakannya.
Begitu halnya dengan Aan, menilai mutasi yang dilakukan Bupati Warsubi dan Gus Salman masih jauh dari semangat reformasi birokrasi. Rotasi pejabat yang terlalu sering tanpa dasar kinerja hanya akan memperlemah kepercayaan publik.
“Mutasi yang tidak disertai indikator dan transparansi bukan reformasi, tapi sekadar pergeseran kekuasaan,” ujarnya.
Aan juga menekankan perlunya keberanian moral pemimpin untuk memastikan tidak ada praktik jual-beli jabatan. “Kalau sistemnya tertutup, maka kekuasaan akan terus berputar dalam lingkaran yang sama,n indah di luar, tapi korosif di dalam.”***
Pengelompokan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan daftar pelantikan ASN Pemkab Jombang 7 November 2025
- Sekretariat Daerah (Setda)
- Haris Aminuddin, S.STP., M.E. — Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan
- Mohammad Eryk Arif, S.STP., M.M. — Kabag Umum
- Joko Murcoyo, S.T., M.Si. — Kabag Perencanaan dan Keuangan
- Ir. Dian Kusuma Rahmad Subekti, S.T., M.Si. — Kabag Pengadaan Barang/Jasa
- Febrianti Indriana, M.M. — Kasubbag Protokol Bagian Prokompim
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
- Andy Kusuma, S.H. — Kabid Pengembangan Karir
- Nurul Rorayanti, S.H., M.E. — Kabid Pengembangan Kompetensi Aparatur
- Yan Firstiana Endarpramita, S.E. — Kasubbag Keuangan dan Aset
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
- Hartono, S.Sos., M.M. — Kepala Bappeda
- Yunita Islamiyah, S.E., M.S.A. — Kabid Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan
- May Indra Fatmawati, S.IP., M.E. — Kabid Penelitian dan Pengembangan
- Badan Pendapatan Daerah (Bapenda)
- Sholahuddin Hadi Sucipto, S.STP., M.Si. — Kepala Badan Pendapatan Daerah
- Rudy Ananta, S.Si., M.T. — Kabid Pendataan dan Penetapan
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol)
- Mohammad Mukhlis, S.IP. — Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
- Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
- Drs. Bambang Sriyadi, M.Si. — Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
- Dinas Perhubungan
- Sugianto, S.Sos. — Kepala Dinas Perhubungan
- Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag)
- Syamsul Ma’arif, S.T. — Kabid Pengembangan dan Distribusi
- Hery Widyanto, S.E., M.AP. — Kabid Kemetrologian
- Dinas Tenaga Kerja (Disnaker)
- Purwanti, S.Sos., M.Si. — Kabid Pelatihan dan Produktivitas Kerja
- Siti Munawaroh, S.Kep.NS., M.M. — Sekretaris
- Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
- Elvira Yuniarti, S.T., M.Kes. — Kabid Pengendalian, Pengawasan, dan Penegakan Hukum Lingkungan
- Menis Agus Muttaqin, S.E., M.Si. — Kabid Pengelolaan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau
- Dinas Perumahan dan Permukiman
- Abdul Hafid, S.T. — Sekretaris
- Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar)
- Dian Yunitasari, S.Pd., M.M. — Kabid Kepemudaan
- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud)
- Abdul Majid, S.Psi., M.M. — Sekretaris
- Maria Ulfah, S.Hut., M.M. — Kabid PAUD dan Pendidikan Non Formal
- Dinas Sosial (Dinsos)
- Dheny Widiyastiti, S.E., M.KP. — Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial
- Diah Lantasi, S.P., M.P. — Kabid Pemberdayaan Kelembagaan Sosial
- Dinas PPKB PPPA (Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak)
- Rehana, S.IP., M.AP. — Kasubbag Umum dan Kepegawaian
- Tri Afridah Indraswati, S.E. — Kabid Perlindungan Perempuan dan Anak
- Drs. Eko Supriyanto, M.Si. — Kabid Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak
- Moh. Musyafik, M.Si. — Kabid Pengendalian Penduduk dan KB
- Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)
- Lulus Setyowahyuni, S.Kom., M.Si. — Kabid Statistik dan Persandian
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
- Bambang Suhartono, S.Sos., M.M. — Kabid Kearsipan
- Didik Heru Purwanto, S.E. — Kabid Perpustakaan
- Dinas Peternakan
- Titik Sri Yuwani, S.E., M.Si. — Kasubbag Umum, Kepegawaian, Keuangan, dan Aset
- Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
- Samsudi, S.H., M.Si. — Kepala Satpol PP
- Albarian Rista Gunarto, S.STP., M.M. — Sekretaris
- Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jombang
- dr. Hendri Marzuki — Wakil Direktur Pelayanan
- dr. Fery Dewanto, M.Ikom. — Kabid Pelayanan Medik dan Keperawatan
- Risqy Oktafriyanti, A.Md.Keb — Kasubbag Humas
- Dian Puspa Eka Sari, S.E., M.M. — Kasubbag Umum dan Kepegawaian
- Rochani Widdhi Astuti, S.KM. — Kasubbag Perencanaan Program dan Anggaran
- Hendang Purwanita, S.KM. — Kasubbag Verifikasi dan Akuntansi
- Rofiul Amin, S.Kep.NS., M.M. — Kabid Penunjang Medik dan Nonmedik
- Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ploso
- dr. Muhammad Vidya Buana, M.H. — Direktur
- Kecamatan Jombang
- Yanuar Pristyawan Wijaya, S.Kom., M.KP. — Sekretaris
- Evodie Demas Sugandy, S.STP., M.A.P. — Lurah Jombatan
- Kecamatan Peterongan
- Agus Santoso, S.Sos. — Camat
- Indra Pratama, S.STP. — Sekretaris
- Kecamatan Tembelang
- A. Fahruddin Fauzi, S.E., M.M. — Camat
- Raden Muhammad Juwaratu Arief Wijaya, S.STP. — Sekretaris
- Septiyan Adi Pramono, S.IAN. — Kasi Tata Pemerintahan
- Yetty Widyaningtyas, S.E. — Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Kecamatan Ngusikan
- Suhartono, S.Sos., M.Si. — Camat
- Supandji, S.Pi. — Sekretaris
- Kecamatan Ploso
- Veryanto Suyono, S.H., M.Si. — Sekretaris
- Kecamatan Wonosalam
- Yudha Asmara, S.STP., M.E. — Camat
- Kecamatan Mojowarno
- M. Ronny Afriandie, S.STP., M.Si. — Camat
- Kecamatan Megaluh
- Ummi Salamah, S.E., M.M. — Camat
- Kecamatan Plandaan
- Lia Apriliana Isna Sari, S.STP., M.Si. — Camat
- dr. Zusvina Aida Fitria — Kepala Puskesmas Plandaan
- Kecamatan Kabuh
- Raden Muhamad Satria Agung Wijaya, S.IP., M.KP. — Camat
- Puskesmas Bawangan, Ploso
- dr. Asnan Budi Sasmito — Kepala Puskesmas
- Staf Ahli
- Moch. Fatchurrahman, S.P., M.M. — Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum dan Politik
