Raja Juli Antoni dan Tafsirawan Hutan yang Melenceng dari Sains Lingkungan

Publik belakangan terperangah: seorang menteri berlatar tafsir Qur’an kini ditugasi menafsirkan hutan Indonesia. Di era ketika pemerintah mengaku mengusung zaken cabinet– kabinet yang diisi profesional sesuai bidang teknis—kita justru menyaksikan ironi yang begitu telanjang: urusan hutan yang penuh angka dan metodologi diserahkan kepada seorang ahli takwil. Seolah-olah ekosistem bisa tunduk pada retorika.

#Tafsir Bebas dalam Kementerian yang Harusnya Anti-Tafsir

“Dzaharal fasādu fil barri wal bahri” – kerusakan di darat dan laut – tak lagi ayat peringatan, tapi headline kondisi Indonesia. Dan di tengah kerusakan itu, kita disuguhi gaya pengelolaan hutan yang terasa seperti tafsir bebas, longgar, impresif di podium, tapi kopong di laboratorium.

Hutan bukan kitab suci yang bisa ditakwil sesuka hati. Hutan dan seluruh ekosistemnya tidak tunduk pada metafora, apalagi retorika manis yang dibungkus jargon religius dan politik.

Mereka bekerja dengan angka yang dingin dan fakta yang kejam; data lapangan, neraca karbon, debit sungai, indeks kebakaran, dan batas toleransi ekologis yang tak peduli pada selera tafsir siapa pun.

Namun kebijakan yang lahir justru sering terasa seperti opini personal yang dipoles seolah-olah wahyu, seakan-akan hutan dapat diselesaikan dengan retorika bijak atau kutipan ayat yang dipasang di podium. Yang terjadi hanyalah politik berkostum moralitas, sementara sains diperlakukan sebagai catatan pinggir.

Publik pun menyindir dengan pedih, “yakdhibu fī kalāmihi muttadhariʿan bi-d-dīn” – ia berdusta dalam ucapannya sambil bersembunyi di balik agama.

Sindiran ini muncul bukan karena latar akademiknya, tetapi karena ia tampak lebih rajin melafalkan jargon daripada membenahi fakta.

#Ketika Ekosistem Disamain dengan Teks: Tinggal Ditafsir, Beres

Raja Juli memang fasih berbicara. Tapi kefasihan tidak otomatis berubah menjadi ketepatan membaca ekosistem. Yang dibutuhkan sektor kehutanan bukan retorika puitis tentang hutan sebagai “warisan generasi”, melainkan ketelitian ilmiah, roh asli yang dulu pernah diidamkan dalam konsep zaken cabinet, kabinet yang diisi orang-orang yang paham teknis, bukan paham metafora.

Sejarah mencatat, kita pernah memilki kabinet sesuai ahlinya. Kabinet Djuanda (1957–1959), yang fokus pada agenda strategis negara, dijalankan dengan pendekatan teknokratis.

Begitu yang terjadi pada Kabinet Natsir (1950–1951), yang mengedepankan profesionalisme setelah masa RIS, dan Kabinet Wilopo (1952–1953), tetap memberi ruang bagi ahlinya meski politik saat itu bergejolak.

Deforestasi belum berhenti. Konflik lahan masih jadi rutinitas, seperti agenda mingguan negara. Bencana ekologis makin sering mengetuk, tapi jawaban kebijakannya justru terdengar seperti kompromi politik yang dipoles jargon lingkungan.

Ketika ekosistem disamakan dengan teks yang bisa ditakwil sesuka hati, maka yang lahir bukan solusi, melainkan salah baca yang berdampak nyata, asap, banjir, gagal panen, hilangnya habitat, rusaknya tutupan lahan.

Jika ekosistem bisa protes, mungkin hutan dan laut, serta lingkungan yang ada akan berkata berkata, “Tolong baca aku pakai data, bukan takwil dan selera politik.”

#Zaken Cabinet atau Zikir Cabinet?

Inilah titik paling menggelikan, ketika pemerintah mengaku zaken, tapi penunjukan pejabatnya justru al-mizāh – lebih pas jadi bahan humor politik ketimbang contoh kabinet berbasis kompetensi.

Di mana profesionalisme yang dijanjikan? Apa gunanya jargon zaken cabinet jika sektor kehutanan, yang bekerja dengan kompleksitas ilmiah, data, dan presisi ekologis, malah diserahkan pada pendekatan hermeneutika?

Kita butuh menteri yang paham batas toleransi ekologis, bukan batas tafsir. Hutan tidak menunggu khotbah; ekosistemnya yang berserikat menunggu kebijakan yang presisi dan eksekusi yang tegas.

#Ujian Besar: Menafsir Masa Depan atau Mengulangi Kesalahan Masa Lalu?

Komitmen Raja Juli pada keberlanjutan sering terdengar gagah. Tapi komitmen tanpa metodologi hanyalah slogan.

Publik menunggu sesuatu yang lebih konkret daripada kutipan ayat atau pidato elegan, peta jalan rinci, pengawasan keras, keberanian menindak perusak hutan, termasuk mereka yang satu gerbong politik.

Ayat “dzaharal fasādu fil barri wal bahri” kini terasa lebih akurat menggambarkan negeri ini daripada kebijakan kehutanan yang dikeluarkan. Kerusakan terjadi bukan karena takdir, tapi karena salah baca realitas.

Tantangan Raja Juli sederhana tetapi brutal, mampukah ia membaca tanda-tanda alam lebih akurat daripada membaca teks?

Atau justru ia akan terus menafsir kebijakan kehutanan seperti menafsir kitab, pelan-pelan tapi melenceng jauh dari sains?

Jika ia berhasil, sejarah mencatatnya sebagai keajaiban kecil di era zaken cabinet. Jika gagal, pandangan sebelah mata publik hari ini akan berubah menjadi elegi ekologis esok hari.***