Regulasi Melempem, ECOTON dan Nexus3 Minta Pemerintah Setop ‘Suntik’ Rakyat dengan BPA dan Ftalat

BPA dan ftalat terus beredar dalam kemasan pangan Indonesia, sementara pengawasan negara masih tertinggal dari ancaman kesehatannya.

ECOTON bersama Nexus3 Foundation menyerahkan dokumen Country Situation and Executive Summary yang memotret situasi paparan Bisfenol A (BPA) dan ftalat di Indonesia. Laporan tersebut menjadi dorongan terbaru agar pemerintah memperkuat regulasi bahan kimia berbahaya yang selama ini digunakan luas dalam berbagai produk sehari-hari.

Penyerahan laporan dilakukan di tengah meningkatnya perhatian global terhadap bahan kimia pengganggu hormon atau Endocrine Disrupting Chemicals (EDCs). BPA dan ftalat dinilai memiliki kaitan dengan berbagai persoalan kesehatan serius, mulai dari gangguan metabolik hingga gangguan reproduksi.

“Indonesia membutuhkan transparansi bahan kimia yang lebih kuat, perluasan penelitian biomonitoring, serta regulasi yang lebih tegas untuk melindungi masyarakat dari paparan BPA dan ftalat,” ujar perwakilan ECOTON, Sofi Azilan Aini dalam rilis, Rabu, 10 Juni 2026.

BPA selama ini banyak digunakan pada plastik polikarbonat dan lapisan resin epoksi. Sementara ftalat lazim dipakai sebagai bahan pelunak plastik PVC yang ditemukan pada berbagai produk konsumsi.

Kedua bahan kimia tersebut, sebut Sofi, tersebar luas dalam kehidupan sehari-hari. “Mulai dari kemasan makanan dan minuman, galon air isi ulang, mainan anak, kabel, produk perawatan pribadi, hingga kertas struk belanja, “ ujarnya.

Laporan ECOTON dan Nexus3 Foundation menyoroti bahwa jalur paparan utama BPA dan ftalat berasal dari makanan dan minuman yang dikemas menggunakan plastik. Paparan dapat terjadi ketika bahan kimia bermigrasi dari kemasan ke makanan, terutama akibat panas atau penyimpanan dalam waktu lama.

Situasi itu dinilai relevan dengan kondisi Indonesia yang masih bergantung pada plastik sekali pakai. Penggunaan kemasan plastik dalam rantai distribusi pangan dan konsumsi rumah tangga masih sangat dominan.

“Tak hanya itu, penggunaan produk berbahan PVC juga masih luas di sektor industri, bahkan di rumah tangga. Kita tahu saat yang sama, sistem pengelolaan limbah, juga pemantauan terhadap bahan kimia berbahaya masih berlum dilakukan secara memadai, “ urai Sofi.

#Risiko Kesehatan dan Minimnya Pemantauan

Sebagaimana terjadi, sejak 2018 berbagai penelitian internasional menemukan, ada keterkaitan paparan BPA dan ftalat dengan obesitas, diabetes tipe 2, penyakit kardiovaskular, hingga gangguan perkembangan anak. Paparan jangka panjang juga dikaitkan dengan gangguan kesehatan reproduksi.

Meski demikian, biomonitoring nasional terkait BPA dan ftalat di Indonesia masih terbatas. Kajian sistematis mengenai kontaminasi bahan kimia tersebut pada manusia maupun lingkungan juga belum banyak dilakukan.

“Kondisi ini menujukkan gambaran, bahwa tingkat paparan di masyarakat Indonesia. Selama ini belum sepenuhnya terukur. Padahal kita tahu, kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan pekerja industri memiliki risiko lebih tinggi, “ jelas Rafika Aprilianti, yang juga dari Ecoton.

Dalam laporannya, ECOTON dan Nexus3 Foundation menilai Indonesia membutuhkan strategi nasional yang terintegrasi untuk menangani EDCs. Upaya tersebut dinilai tidak dapat dibebankan hanya pada satu kementerian atau lembaga.

Kementerian Lingkungan Hidup didorong membangun sistem inventaris nasional bahan tambahan plastik dan bahan kimia pengganggu hormon. “Pemantauan BPA dan ftalat juga direkomendasikan masuk dalam program kualitas lingkungan di sungai prioritas, seperti Citarum, Brantas, dan Mahakam, “ sebut Rafika.

Selain itu, kedua bahan kimia tersebut, lanjut Rafika, diusulkan masuk daftar prioritas nasional pengendalian pencemaran dan pengelolaan limbah. “Langkah itu dinilai penting untuk memperkuat pengawasan lingkungan secara berkelanjutan, “tandasnya.

Di sektor pangan, kedua lembaga tersbut juga mendorong BPOM mewajibkan pelabelan “Bebas Ftalat” pada bahan yang bersentuhan dengan makanan. “Pengawasan terhadap makanan dan minuman dalam kemasan plastik sebaiknya juga diperketat agar masyarakat bisa hidup sehat, “ jelasnya.

Selanjutnya Ecoton dan Nexus3 Foundation, juga mendorong penggunaan bahan kemasan yang lebih aman dan bebas BPA maupun ftalat. “Pergeseran menuju material alternatif, kita anggap penting, karena bisa mengurangi risiko paparan harian di masyarakat, “ ucap Rafika.

#Berikut Rekomendasi Kebijakan lintas Kementerian dan Lembaga

Kementerian Lingkungan Hidup

• Membangun sistem inventaris nasional bahan tambahan plastik dan bahan kimia pengganggu hormon.
• Mengintegrasikan pemantauan BPA dan ftalat ke dalam program pemantauan kualitas lingkungan di sungai prioritas, seperti Citarum, Brantas, dan Mahakam.
• Memasukkan BPA dan ftalat ke dalam daftar prioritas nasional pengendalian pencemaran dan pengelolaan limbah.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

• Mewajibkan pelabelan “Bebas Ftalat” (phthalate-free) pada bahan yang bersentuhan dengan pangan.
• Memperkuat pengawasan terhadap makanan dan minuman yang dikemas menggunakan plastik.
• Mendorong penggunaan bahan kemasan yang lebih aman serta bebas BPA dan ftalat.

Kementerian Perindustrian

• Mengembangkan kebijakan wajib substitusi bahan kimia pengganggu hormon dalam produk plastik.
• Memperkuat Standar Nasional Indonesia (SNI) agar selaras dengan standar internasional, seperti REACH Uni Eropa.
• Mendorong inovasi dan penggunaan bahan alternatif yang lebih aman serta berbasis hayati (bio-based materials).

Kementerian Kesehatan

• Mengintegrasikan biomonitoring BPA dan ftalat ke dalam survei kesehatan nasional, seperti Riskesdas.
• Melaksanakan studi epidemiologi mengenai dampak BPA dan ftalat terhadap kesehatan reproduksi serta penyakit metabolik.
• Memperkuat edukasi publik mengenai penggunaan plastik yang lebih aman.

Kementerian Perdagangan

• Memperkuat pengawasan terhadap bahan baku plastik dan produk impor yang mengandung BPA maupun ftalat berisiko tinggi.
• Menjamin transparansi informasi mengenai bahan tambahan kimia dalam produk yang beredar di pasar Indonesia.

Karena itu, rekomendasi dalam laporan tidak hanya ditujukan kepada pemerintah. Akademisi, pelaku industri, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat luas diminta terlibat dalam pengurangan paparan bahan kimia berbahaya.

Di tengah meningkatnya produksi dan konsumsi plastik nasional, laporan tersebut menjadi pengingat bahwa risiko bahan kimia sering kali hadir tanpa terlihat langsung. Produk yang digunakan setiap hari dapat menyimpan ancaman jangka panjang ketika pengawasan dan regulasi belum berkembang secepat pertumbuhan industrinya.

Melalui dokumen itu, ECOTON dan Nexus3 Foundation berharap pembahasan mengenai keamanan bahan kimia tidak berhenti pada isu lingkungan semata. Mereka mendorong agar perlindungan kesehatan masyarakat menjadi pijakan utama dalam penyusunan kebijakan nasional terkait bahan kimia dan plastik di Indonesia.***

Tentang ECOTON

Ecological Observation and Wetlands Conservation(ECOTON) merupakan organisasi lingkungan yang berfokus pada perlindungan sungai dan ekosistem perairan di Indonesia. Organisasi ini aktif melakukan penelitian pencemaran plastik dan mikroplastik, pemantauan kualitas lingkungan, edukasi publik, serta advokasi kebijakan terkait pengelolaan sampah dan bahan kimia berbahaya.

Dalam berbagai kegiatannya, ECOTON juga mendorong penguatan tata kelola lingkungan melalui kampanye pengurangan plastik sekali pakai, pemulihan daerah aliran sungai, dan pengawasan pencemaran industri di sejumlah wilayah di Indonesia.

Tentang Nexus3 Foundation

Nexus3 Foundation merupakan organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada penguatan tata kelola bahan kimia dan limbah agar lebih aman, transparan, dan berkeadilan. Organisasi ini bekerja untuk mendorong perlindungan kesehatan manusia dan lingkungan dari dampak pencemaran bahan berbahaya, limbah industri, serta zat kimia berisiko tinggi.

Dalam kegiatannya, Nexus3 Foundation aktif melakukan riset, advokasi kebijakan, kampanye publik, dan pendampingan komunitas terdampak pencemaran. Fokus kerjanya mencakup isu polusi plastik, bahan kimia pengganggu hormon, limbah berbahaya dan beracun (B3), transisi menuju ekonomi sirkular yang aman, serta penguatan akuntabilitas industri dan pemerintah dalam pengelolaan lingkungan.***