BOJONEGORO – Warga Bojonegoro mungkin sudah hafal sama istilah “anggaran”. Tapi kali ini, yang bikin kening berkerut: kabar bahwa dana transfer pusat tahun 2026 bakal turun Rp1,3 triliun. Itu jelas bukan receh. Angka segede itu kalau dibelikan pentol, bisa bikin kenyang sekampung selama setahun penuh.
Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, dalam rapat pembahasan Penyesuaian Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2026 di ruang Angling Dharma, Senin (29/9/2025), sampai bikin pernyataan tegas:
“Keterbatasan anggaran tidak boleh mengurangi layanan dasar. Justru dalam situasi seperti ini, prioritas harus semakin jelas.”
Kalau dibaca sepintas, ucapan itu mirip slogan motivasi ala seminar: “Jangan menyerah, tetaplah fokus.” Bedanya, ini bukan soal semangat bangun pagi, tapi duit miliaran yang tiba-tiba hilang dari kas daerah.
#SILPA Jadi Juru Selamat
Kata Wabup, jurus andalan Bojonegoro ada di SILPA alias Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran. Buat orang awam, SILPA itu ibarat uang kembalian belanja di Indomaret yang nggak sempet diambil. Bedanya, kembalian ini bisa miliaran, bahkan triliunan.
Tahun depan, transfer pusat yang tadinya Rp4,5 triliun bakal nyusut jadi Rp3,2 triliun. Bolongnya sekitar Rp1,3 triliun. Nah, SILPA ini diharap bisa jadi tambal sulam, biar pembangunan tetap jalan.
“Artinya ada selisih sekitar Rp1,3 triliun. Karena itu, keberadaan SILPA sangat strategis untuk menjaga keberlangsungan program,” ujarnya.
Masalahnya, kalau SILPA tiap tahun jadi tumpuan, jangan-jangan anggaran kita kayak rumah bocor yang tiap musim hujan selalu ditambal seng bekas.
#Lima Fokus: Biar Nggak Ngambang
Pemkab janji tetap ngegas lima program prioritas: ngurangin kemiskinan, ningkatin IPM, layanan kesehatan, pertumbuhan ekonomi, dan konektivitas wilayah.
WhatsApp Channel · TitikTerang
Dapatkan kilasan berita, analisis pedas, dan cerita ekologis ala TitikTerang langsung di WhatsApp-mu. TitikTerang hadir di WhatsApp
Kalau disingkat, bisa jadi “MIKEK” (Makmur, IPM, Kesehatan, Ekonomi, Konektivitas). Kedengeran keren, tapi jangan sampai cuma jadi akronim indah buat spanduk di pinggir jalan atau hashtag lomba inovasi. Soalnya, warga nggak butuh singkatan manis—mereka butuh jalan mulus, rumah sakit nggak ngantri, dan dompet yang nggak bolong tiap akhir bulan.
Di sisi lain, strategi optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) juga diangkat sebagai senjata andalan. Tapi tenang, bukan dengan nambahin pajak atau retribusi baru yang bisa bikin warga keringetan tiap bayar. Pemkab lebih milih ngegarap aset-aset daerah yang selama ini nganggur, semacam tanah tidur, gedung kosong, atau aset lain yang seringnya cuma jadi bahan obrolan di warung kopi.
Harapannya jelas, pembangunan bisa tetap lanjut tanpa bikin rakyat tambah terbebani. “Aset-aset Pemkab yang saat ini belum dimanfaatkan secara optimal harus bisa dikelola dengan lebih baik, sehingga memberi tambahan ruang fiskal untuk pembangunan,” kata Wabup dengan nada serius.
Kalau beneran jalan, lumayan. Aset nganggur bisa berubah dari sekadar tempat nongkrong kelelawar jadi mesin penggerak APBD. Tapi kalau cuma wacana, ya rakyat lagi-lagi cuma dapat brosur visi-misi.
#Janji vs Realita
Bojonegoro lagi diuji. APBD makin ketat, tapi tuntutan warga tetap sama: jalan mulus, sekolah oke, rumah sakit nggak ngantri panjang. Wabup bilang:
“Yang penting, program harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat.”
Semoga benar-benar nyata, bukan cuma nyata di baliho. Karena rakyat sudah kenyang janji, tapi masih sering “puasa” pembangunan—nanti kalau terus begitu, warga bakal hafal semua slogan, tapi tetap bingung soal duitnya pergi ke mana.***
