Sekda Kota Blitar, Bojonegoro, dan Drama Last Minute: Lelang Jabatan Rasa Liga Champions

BOJONEGORO – Kalau Anda kira drama injury time cuma ada di Liga Champions, Anda salah besar. Dunia birokrasi kita ternyata juga punya “extra time” yang bikin jantung dag-dig-dug. Contohnya di Bojonegoro: ketika seleksi Sekretaris Daerah (Sekda) hampir tutup, tiba-tiba Prio Suhartono—Sekda Kota Blitar—masuk di menit terakhir. Seolah ingin bilang, “Santai, bro. Pendaftaran itu bukan sprint, tapi maraton. Yang penting nyampe garis finish.”

Fenomena daftar last minute ini sebetulnya klasik. Dari pendaftaran CPNS, lomba karya tulis, sampai beasiswa LPDP, selalu ada pendaftar yang lebih suka upload berkas jam 23.59. Kadang karena baru sempat, kadang karena mental “deadline warrior”, dan kadang karena ada perhitungan politik di balik layar. Tapi kalau konteksnya kursi Sekda—jabatan strategis yang mengatur birokrasi sekaligus anggaran—tentu lain cerita.

Di sinilah publik Bojonegoro jadi bertanya-tanya: kenapa Sekda Kota Blitar mendadak kepincut Bojonegoro? Apakah jabatan di kota proklamator kurang nyaman? Atau memang aroma migas di Bojonegoro lebih wangi dibanding kopi robusta Blitar?

#Last Minute Culture: Antara Kebiasaan dan Strategi

Indonesia memang negara dengan budaya “last minute” yang akut. Deadline bukan dianggap batas, tapi justru momentum paling nikmat untuk berkreasi. Mahasiswa baru ngetik skripsi ketika dosen penguji sudah keburu menguap. Pegawai baru setor laporan keuangan ketika bendahara hampir migrain. Bahkan undangan kawinan pun sering baru dicetak sehari sebelum akad.

Nah, ketika pola “deadline warrior” ini dibawa ke panggung birokrasi, hasilnya jelas bikin alis publik terangkat. Daftar di injury time bisa saja cuma kebiasaan. Tapi bisa juga langkah yang sangat terukur. Dengan masuk menit akhir, seseorang punya kesempatan membaca peta lawan lebih dulu: siapa saja yang sudah daftar, apa latar belakangnya, dan bagaimana kansnya. Mirip pemain catur yang baru duduk setelah mengamati semua langkah lawan.

“Pendaftaran kami tutup pada tanggal 25 September tepat pukul 23.59 WIB. Total ada lima pelamar yang sudah mengajukan berkas dan memenuhi syarat awal,” ujar Kepala BKPP Kabupaten Bojonegoro, Hari Kristianto, Minggu, (28/9/2025). Kalimatnya formal, tapi bayangkan betapa deg-degannya panitia saat ada pelamar yang baru klik tombol submit di menit terakhir.

Kalau memang itu strategi, ya sah-sah saja. Politik dan birokrasi memang sering butuh taktik bak manuver di lapangan bola. Tapi publik juga berhak waswas: apakah seleksi jabatan ini benar-benar arena kompetisi sehat, atau jangan-jangan cuma panggung drama dengan plot twist ala sinetron FTV? Yang kalah menangis di pojokan, yang menang muncul dengan backsound musik mellow.

#Kandidat Lokal vs Pemain Transfer

Ada lima pejabat yang bakal adu strategi untuk merebut kursi Sekda Bojonegoro, jabatan tinggi pratama di kabupaten penghasil migas ini. Mereka adalah: Sekretaris DPRD Bojonegoro Edi Susanto, Sekretaris DPRD Kota Blitar Eka Atikah, Staf Ahli Bupati Bojonegoro Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan Sukaemi, Kepala Bakesbangpolinmas Bojonegoro Mahmudi, dan tentu saja, Prio Suhartono, Sekda Kota Blitar.

Nah, nama terakhir ini agak spesial. Prio baru mendaftar di detik-detik penutupan, seakan ingin menegaskan: “Pemain bintang memang selalu datang belakangan.” Padahal, sejak 27 Juli 2021, ia masih aktif menjabat Sekda di kota proklamator. Jadi, kalau tiba-tiba geser arena ke Bojonegoro, wajar kalau publik agak melongo.

Kandidat internal Bojonegoro jelas bisa kikuk. Mereka sudah lama mempersiapkan diri, mengatur strategi, menyusun portofolio. Ibarat tim sepak bola, mereka sudah latihan pramusim, uji coba, bahkan sempat bikin jersey baru. Eh, tiba-tiba ada “pemain transfer” dari luar kota masuk di injury time.

Situasi ini bikin publik langsung teringat ke dunia bola. Bayangkan sudah siap nonton final Liga Champions antara dua klub yang konsisten sejak babak grup. Eh, tiba-tiba UEFA bilang, “Sorry, Ronaldo baru daftar, langsung turun lapangan.” Ya siapa yang nggak kaget?

Secara aturan, memang tidak ada larangan pemain luar ikut seleksi. Tapi publik tetap berharap fairness. Jangan sampai yang lokal merasa dianaktirikan, sementara pemain transfer malah digelari karpet merah dari bandara. Kalau sampai begitu, seleksi jabatan ini kehilangan makna: bukan lagi kompetisi meritokrasi, tapi sekadar “siapa yang punya akses dan privilege lebih tebal.”

#Sekda dan Aroma Migas

Bojonegoro bukan daerah sembarangan. Sering disebut “Texas-nya Indonesia” karena punya sumur minyak dan gas, pendapatan daerahnya gemuk meski kemiskinan tetap jadi PR. Kursi Sekda di sini bukan sekadar urusan birokrasi, tapi kunci distribusi anggaran dan arah pembangunan.

Wajar kalau banyak yang tergiur. Jadi Sekda di Bojonegoro ibarat DJ di klub malam: semua mata tertuju, salah putar lagu lantai bisa bubar. Masuknya Sekda Kota Blitar menambah bumbu. Dari sisi pengalaman, ia mumpuni. Tapi publik bertanya: ini murni ambisi personal atau ada “titipan”? Di daerah kaya migas, jabatan Sekda nilainya jelas lebih dari sekadar gaji bulanan.

 #Transparansi yang Wajib Ditagih

Seleksi Sekda masih panjang: administrasi, rekam jejak, tes kompetensi, hingga tiga nama yang dilempar ke Bupati. Tapi publik harus kawal prosesnya, bukan cuma heboh soal siapa yang daftar.

Pendaftaran last minute mungkin bikin berita jadi catchy—headline media bisa bombastis: “Sekda Kota Blitar Daftar Sekda Bojonegoro di Injury Time!” Tapi bagi rakyat, ini bukan drama komedi, apalagi thriller. Ini soal masa depan pelayanan publik. Kalau jabatan publik terus diperlakukan seperti panggung sinetron dengan plot twist menit terakhir, yang rakyat dapat hanyalah tontonan—bukan pelayanan.

Maka tugas kita jelas: kawal proses, tagih transparansi, dan pastikan jangan ada gol offside yang lolos. Kalau perlu, publik jadi semacam VAR (Video Assistant Referee): nge-zoom setiap gerakan, memutar ulang setiap keputusan, dan bersuara lantang kalau ada pelanggaran. Karena kalau seleksi pejabat strategis macam Sekda ini dibiarkan tanpa pengawasan, jangan kaget kalau hasil akhirnya lebih mirip skor setting-an di liga tarkam ketimbang kompetisi yang fair.***