Serapan Belanja Lamongan Baru 59 Persen: Menunggu Wahyu Akhir Tahun

LAMONGAN – Di Lamongan, ada satu tradisi yang hampir selalu tepat waktu, serapan anggaran yang molor. Setiap tahun, di bulan-bulan akhir, para pejabat mulai sibuk menyalakan mode “kebut malam hari”. Aspal dituang di bawah gerimis Desember, sementara laporan pertanggungjawaban disusun dengan kopi sachet dan wajah tegang.

Tahun ini, kabarnya masih sama. Hingga awal Oktober 2025, serapan belanja daerah baru mencapai 59 persen dari total Rp 3,2 triliun APBD Lamongan. Kalau dihitung-hitung, baru sekitar Rp 1,8 triliun uang rakyat yang sudah benar-benar mengalir ke program dan kegiatan. Sisanya, mungkin masih mengendap tenang di kas daerah, menunggu tanda-tanda alam.

Kepala BPKAD Lamongan, Heruwidi, tetap tenang. Katanya, angka itu sudah sesuai target. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Beliau bahkan optimistis akhir tahun nanti serapan bisa tuntas 100 persen. Kalimat “akan dimaksimalkan di sisa waktu tiga bulan” seperti mantra klasik yang rutin diucapkan tiap Oktober—mirip ucapan, “Insyaallah minggu depan beres,” tapi tak pernah disebutkan minggu yang mana.

“Kita upayakan dan sampaikan ke masing-masing instansi terkait supaya kegiatan bisa segera dilaksanakan sesuai dengan perencanaan awal,” ujar Heruwidi dengan nada penuh keyakinan.

Keyakinan itu penting, memang. Tapi pengalaman mengajarkan, keyakinan tanpa lelang cepat dan SPK yang turun tepat waktu kadang hanya jadi motivasi di catatan saja.

#Alasan Klasik: Sistemnya Ngadat

Seperti biasa, ada biang kerok teknis yang ikut disebut, aplikasi SIPD alias Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Bulan lalu, katanya, sistem ini sempat “replikasi data”-nya error. Modul anggaran dan penatausahaan sempat “ngambek”, bikin kegiatan tersendat.

Heruwidi bilang, itu bukan salah siapa-siapa. Hanya trouble shooting kecil dari pusat. Namanya juga sistem digital—kadang bisa diandalkan, kadang butuh disayang dulu baru mau jalan.

Sekarang katanya sudah lancar. Anggaran sudah bisa diinput, dokumen sudah bisa diproses, dan yang paling penting, gaji pegawai tetap jalan setiap awal bulan. Karena bagaimanapun, dalam hierarki serapan anggaran, gaji ASN adalah penyelamat statistik.

“Ya, serapan belanja langsung seperti pembayaran gaji itu yang paling rajin menambah angka realisasi,” ujar Heruwidi, seolah ingin bilang bahwa kalau bukan karena gaji ASN, grafik serapan bisa-bisa jalan di tempat.

Tanpa gaji, grafik realisasi bisa kelihatan sepi seperti warung kopi jam tiga sore. Dengan gaji, setidaknya angka serapan terlihat hidup, walau kegiatan fisik belum benar-benar dimulai.

#Ketika Serapan Jadi Sekadar Angka

Masalahnya, kalau dilihat lebih dalam, serapan bukan cuma urusan angka. Ia bicara soal seberapa cepat kebijakan publik benar-benar menyentuh masyarakat. Jalan diperbaiki, irigasi diperkuat, pengelolaan sampah di desa – desa agar warga tak membuang sembarangan, bantuan sosial cair tepat sasaran, atau sekadar pelatihan UMKM yang akhirnya jalan.

Ketika anggaran baru terserap 59 persen di bulan kesepuluh, artinya 41 persen sisanya masih antre di dunia perencanaan dan birokrasi—sebuah antrean yang sering kali lebih panjang dari antrean sembako gratis.

Bisa jadi, warga desa masih menunggu jalan yang sudah lama dijanjikan. Proyek air bersih belum juga tersentuh, padahal di banyak desa Lamongan, setiap kemarau panjang, air bersih jadi barang langka seperti diskon sembako di minimarket.

Apalagi proyek jalan dan drainase. Hujan sebentar lagi datang, tapi lubang di jalan masih setia menunggu tambalan, dan saluran air masih mengandalkan doa supaya tidak meluap.

Heruwidi menyebut dinas yang punya kegiatan fisik seperti Dinas PU Bina Marga sudah banyak menyerap anggaran. Ya, wajar, karena urusan beton dan aspal memang boros duit. Tapi di sisi lain, dinas-dinas yang urusannya tak sepadat itu sering kali jalan santai, menunggu sinyal akhir tahun baru bergerak.

#Menjelang Desember: Saat Semua Tiba-Tiba Rajin

Desember di dunia birokrasi punya aroma khas. Suasana kantor berubah seperti menjelang ujian nasional, banyak lembur, banyak revisi, dan banyak doa agar SPJ tidak ditolak inspektorat.

Biasanya, menjelang akhir tahun, grafik serapan langsung naik drastis. Semua proyek jalan bersamaan, seperti orkestra dengan tempo “allegro fortissimo”. Yang penting uang keluar, meski kualitas pekerjaan sering tak seimbang dengan kecepatannya.

Ironisnya, pola ini sudah seperti tradisi nasional. Dari Jakarta sampai pelosok kabupaten, hampir semua sama, belanja publik baru ramai menjelang tutup buku anggaran. Seolah semangat kerja baru datang setelah kalender menampilkan angka “12”.

Padahal kalau mau jujur, masyarakat tidak butuh penyerapan yang ngebut di ujung tahun. Mereka butuh manfaat nyata sejak awal tahun. Tapi ya begitulah, di negeri yang mencintai tenggat waktu, pekerjaan baru terasa nikmat kalau sudah mepet.

#Menanti Wahyu Serapan

Heruwidi mungkin benar, serapan 59 persen itu masih sesuai target. Tapi rakyat juga punya target lain: agar proyek tidak cuma jadi formalitas laporan dan uang daerah tidak sekadar berputar di tabel Excel.

Kita tunggu saja wahyu serapan itu turun. Siapa tahu benar, awal Desember nanti semuanya tuntas 100 persen—bukan hanya di angka, tapi juga di manfaatnya.

“Kita maksimalkan program kerja supaya tidak ada silpa,” ujarnya.

Kalau tidak, ya siap-siap menghadapi siklus tahunan yang itu-itu lagi: sistem ngadat, tender molor, serapan lambat, dan janji Desember penuh harapan. Karena di birokrasi, yang paling konsisten kadang bukan targetnya, tapi alasannya.***