Tiga Dekade Yurisprudensi Keadilan: Membaca Wajah Hukum Lingkungan Indonesia Melalui Laporan I-LEAD

Tiga dekade putusan pengadilan membentuk wajah hukum lingkungan Indonesia. Laporan I-LEAD merekam, mengkurasi, dan membaca arah preseden demi penguatan keadilan ekologis ke depan.

Peluncuran laporan Putusan Penting Perkara Lingkungan Hidup Indonesia: Potret Tiga Dekade untuk Penguatan Hukum Lingkungan oleh Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) pada 11 Desember 2025 menandai tonggak penting dalam dokumentasi hukum lingkungan nasional. Melalui inisiatif Indonesian Landmark Environmental Decisions (I-LEAD), laporan setebal 178 halaman ini mengkurasi 44 putusan penting sepanjang 1989–2023, rentang waktu yang mencerminkan evolusi panjang praktik peradilan lingkungan di Indonesia.

Cakupan perkara yang dipilih terbilang komprehensif, mulai dari sengketa tata usaha negara, gugatan perdata, perkara pidana, hingga pengujian peraturan di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Keragaman ini memperlihatkan, isu lingkungan hidup tidak berdiri dalam satu rezim hukum, melainkan berkelindan di berbagai cabang peradilan.

Secara konseptual, laporan yang ditulis Debby Thalita Nabila Putri, Raynaldo G. Sembiring, dan Syaharani ini berangkat dari asumsi penting: hukum lingkungan tidak hanya berkembang melalui legislasi, tetapi juga melalui preseden pengadilan. Di Indonesia, sejumlah prinsip krusial—seperti hak gugat organisasi lingkungan, tanggungjawab mutlak (strict liability), perlindungan partisipasi publik, hingga penguatan asas kehati-hatian—lahir dan dipertegas melalui tafsir hakim.

Kekuatan utama laporan ini terletak pada metodologinya. Mengacu pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 37/KMA/SK/III/2015 tentang kriteria “putusan penting”, ICEL tidak berhenti pada aspek formal, tetapi menambahkan dimensi perhatian publik dan dampak sosial. Dengan demikian, pentingnya suatu putusan tidak semata diukur dari kebaruan normatif, melainkan juga dari resonansinya dalam diskursus publik dan kontribusinya terhadap pembaruan hukum.

Data yang disajikan menunjukkan dinamika menarik. Dari 44 putusan penting, lebih dari separuh berasal dari perkara perdata. Perkara tata usaha negara dan pidana menyusul, sementara judicial review memberi kontribusi signifikan dalam membentuk arah norma. Lonjakan jumlah putusan penting pasca-2010 menandakan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, menguatnya peran organisasi sipil, dan kompleksitas konflik ekologis akibat ekspansi industri dan infrastruktur.

Laporan ini juga menyajikan tipologi putusan—mulai dari kategori anti-SLAPP, hak akses informasi, hak partisipasi, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, instrumen pencegahan seperti perizinan dan tata ruang, hingga pemulihan lingkungan. Tipologi tersebut membantu pembaca memahami pola perkembangan hukum: bergerak ke arah penguatan hak masyarakat sekaligus pengetatan tanggung jawab negara dan korporasi.

Sebagai arsip preseden, laporan ini berhasil membangun memori kolektif tentang bagaimana peradilan Indonesia merespons persoalan ekologis selama tiga dekade terakhir.

#Hakim sebagai Agen Perubahan Normatif

Salah satu pesan paling kuat dari laporan ini yaitu pengakuan terhadap peran hakim sebagai agen perubahan normatif. Hakim tidak sekadar menjadi “corong undang-undang”, tetapi dalam banyak perkara justru mengisi kekosongan hukum dan memperluas tafsir norma demi mencapai keadilan lingkungan.

Pengakuan hak gugat organisasi lingkungan pada akhir 1980-an menjadi fondasi partisipasi masyarakat dalam litigasi. Sejak itu, ruang sidang menjelma arena strategis bagi warga dan organisasi untuk menantang kebijakan yang berpotensi merusak lingkungan.

Perkembangan prinsip strict liability dalam perkara kebakaran hutan dan lahan menjadi tonggak penting. Dengan menempatkan tanggung jawab mutlak pada pelaku usaha, hakim mempermudah pembuktian dan mempercepat pemulihan. Pendekatan ini relevan dalam konteks Indonesia yang berulang kali menghadapi bencana ekologis akibat kelalaian industri.

Dimensi demokratis hukum lingkungan juga tercermin dalam tipologi anti-SLAPP. Putusan-putusan dalam kategori ini melindungi warga dari kriminalisasi atau gugatan balik ketika memperjuangkan hak atas lingkungan hidup. Dalam situasi meningkatnya tekanan terhadap aktivis lingkungan, preseden semacam ini menjadi benteng partisipasi publik.

Dalam ranah tata usaha negara, hakim menguji kesesuaian izin lingkungan dengan tata ruang dan prinsip kehati-hatian. Kepatuhan prosedural semata tidak cukup; substansi perlindungan lingkungan harus menjadi pertimbangan utama.

Dalam peluncuran laporan perdana I-LEAD, Raynaldo G. Sembiring menegaskan pentingnya memperkenalkan preseden Indonesia ke tingkat global. “Dalam upaya berkontribusi mengatasi krisis Bumi yang terjadi, maka putusan penting perkara lingkungan hidup di Indonesia perlu untuk diketahui oleh komunitas hukum global, demikian juga sebaliknya,” ujarnya.

Ia juga menambahkan, “Ini adalah penafsiran yang cukup menarik untuk tenggat waktu menggugat, mengetahui adanya keputusan, dan mengenai partisipasi publik. Ini menarik sebenarnya, kita bisa ikuti.”

Namun laporan ini tidak menutup mata terhadap disparitas kualitas putusan. Tidak semua perkara menghasilkan preseden kuat. Di sinilah pentingnya kurasi seperti I-LEAD, menyoroti praktik baik sekaligus mendorong konsistensi.

#Litigasi Iklim dan Tantangan Anthropocene

Bagian paling relevan dengan konteks global yaitu pembahasan litigasi perubahan iklim, termasuk perkara izin lingkungan PLTU Tanjung Jati A. Dalam kasus itu, isu perubahan iklim dan emisi karbon masuk dalam pertimbangan hakim melalui penerapan asas kehati-hatian. Pendekatan ini menandai pergeseran dari fokus dampak lokal menuju pertimbangan global dan intergenerasional.

Laporan ini juga membandingkan perkembangan nasional dengan tren internasional seperti perkara Urgenda Foundation v. State of the Netherlands, menunjukkan bahwa Indonesia menjadi bagian dari arus litigasi iklim global.

Pendiri ICEL, Mas Achmad Santosa, dalam sambutan penutup menekankan perlunya membentuk ulang hukum lingkungan agar kontekstual dengan Anthropocene—era ketika aktivitas manusia menjadi aktor geologis yang memengaruhi iklim dan ekosfer.

Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini menggarisbawahi lima prinsip kunci,  keutamaan ekologi, keutuhan ekologi, batas ekologis, pembangunan berkelanjutan beraliran kuat, dan keadilan ekologis.

“Kelima prinsip ini penting karena dunia sedang berada dalam ketegangan besar, antara pertumbuhan ekonomi tanpa batas dan keberlanjutan ekosistem yang kian rapuh. Dalam situasi triple planetary crisis hari ini, mempertanyakan kembali paradigma pertumbuhan bukan lagi persoalan teoritis, itu syarat keselamatan Bumi,” ujarnya.

Sebagai sebuah review, laporan ini memiliki nilai strategis yang tinggi. Bukan sebagai katalog perkara, tapi peta yang menelusuri arah perkembangan hukum lingkungan Indonesia selama tiga dekade terakhir. Kombinasi data kuantitatif, analisis normatif, serta refleksi kebijakan menjadikannya rujukan penting bagi akademisi, praktisi, pembuat kebijakan, hingga masyarakat sipil.

Namun demikian, keterbatasan tetap ada. Luasnya rentang waktu, 1989 hingga 2023, dan ragam perkara yang dikaji membuat ruang analisis setiap kasus tidak bisa sepenuhnya mendalam. Konsekuensinya, tidak semua isu lingkungan yang berdampak langsung pada warga dapat terakomodasi.

Misalnya, Putusan Mahkamah Agung Nomor 821 PK/Pdt/2025 tertanggal 21 Agustus 2025 terkait penolakan peninjauan kembali yang diajukan Menteri PUPR, Gubernur Jawa Timur, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, belum tercakup dalam kurasi laporan ini.

Padahal, perkara ini sudah berlangsung sejak 2019, ketika gugatan digelar di PN Surabaya yang memiliki signifikansi perkara tersendiri dalam konteks kepatuhan pemerintah terhadap putusan berkekuatan hukum tetap terhadap Sungai Brantas.

Ketiadaan sejumlah putusan mutakhir bukanlah kelemahan substantif, melainkan refleksi dari batas temporal laporan. Justru di sinilah urgensi pembaruan berkala I-LEAD menjadi penting: agar ia tetap menjadi dokumen hidup yang responsif terhadap dinamika yurisprudensi terbaru.

Sebagai laporan perdana, fondasi yang diletakkan sudah kokoh. I-LEAD menegaskan bahwa masa depan lingkungan Indonesia sangat dipengaruhi oleh kualitas dan keberanian peradilan. Dalam konteks krisis iklim, degradasi hutan, serta pencemaran air dan udara yang kian kompleks, ruang sidang tidak lagi sekadar arena sengketa formal, melainkan medan perjuangan hak konstitusional atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Pada akhirnya, I-LEAD bukan hanya dokumentasi preseden, tetapi juga ajakan reflektif bagi komunitas hukum untuk terus mengawal keadilan ekologis. Ia mengingatkan bahwa di tengah tarik-menarik kepentingan ekonomi dan keberlanjutan, putusan hakim dapat menjadi penentu arah: apakah hukum berpihak pada kelestarian bumi atau membiarkan kerusakan terus berulang.***