Warga Kawasi Maluku Utara Gugat Tambang Nikel Harita Obi

Warga Desa Kawasi melaporkan banjir berulang ke lima lembaga negara menuding ekspansi tambang nikel merusak Pulau Obi Maluku Utara Indonesia

Rombongan warga Desa Kawasi bersama WALHI Nasional, WALHI Maluku Utara, serta Koalisi Pengacara Lingkungan mendatangi lima lembaga negara meliputi Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, Kementerian HAM, serta Kementerian Lingkungan Hidup menyerahkan laporan dampak industri nikel Pulau Obi.

Warga melaporkan banjir berulang sejak 2023 hingga 2025, akibat perubahan bentang alam di Kawasi yang mereka nilai terjadi cukup signifikan, setelah operasi tambang nikel secara intensif.

“Bagi kami banjir tiga kali dalam sebulan, menjadi bukti ruang hidup telah dikorbankan demi industri tambang nikel intensif mengabaikan lingkungan dan alam,” tegas Nurhayati Jumadi, seorang warga, Ahad, 24 Mei 2026.

Berdasar catatan WALHI Maluku Utara menyebut, banjir berulang sejak 2023 dengan puncak Juni hingga Juli 2025 merendam rumah warga serta fasilitas publik.

Sebanyak 199 kepala keluarga terdampak, termasuk perempuan bayi anak sekolah mengalami gangguan aktivitas akibat banjir berulang.

“Label hijau disematkan korporasi menutupi kerusakan ekologis,” kata Pengkampanye Anti Tambang dan Energi Berkeadilan WALHI Nasional Faizal Ratuela.

Faizal menyebut kegagalan sistem tata kelola lingkungan perusahaan serta lemahnya pengawasan negara sebagai akar krisis sosial ekonomi dan pelanggaran HAM struktural.

“Pemberian sertifikat berkelanjutan kepada Harita Group merupakan kekeliruan administratif melanggar aturan,” ujar Faizal.

“Korban kerusakan pesisir perampasan ruang hidup dan pencemaran air menunjukkan korporasi tidak layak menyandang predikat berkelanjutan,” tambah Faizal.

Faizal menilai label hijau menjadi kosmetik untuk mempercantik operasi destruktif industri nikel Pulau Obi.

Dalam hal ini koalisi pendamping hukum mendesak audit independen izin lingkungan AMDAL, yang terjadi di Desa Kawasi dan Soligi. Serta meminta kepatuhan hak asasi manusia.

Warga juga meminta penghentian sementara aktivitas tambang, agar terjadi pemulihan ekosistem, sekaligus meminta perusahan membayar kompensasi bagi warga Kawasi dan Soligi.

Selain itu, pendamping warga juga menyoroti kehadiran aparat keamanan di kawasan industri nikel. Menurut pendamping, hal ini membatasi ruang demokrasi publik.

Sebagaimana terjadi, Pulau Obi menjadi rantai pasok nikel global untuk industri baterai kendaraan listrik dengan tekanan ekologis lokal meningkat.

#Dampak Banjir dan Tambang Nikel

Banjir sejak 2023 memperlihatkan pola risiko lingkungan meningkat, seiring ekspansi industri ekstraktif skala besar.

Data lapangan menunjukkan sedimentasi merah di pesisir serta penurunan kualitas air bersih warga.

Toety dari WALHI Maluku Utara menyebut, banjir mengganggu tatanan sosial ekonomi masyarakat secara signifikan.

Fasilitas sekolah jaringan air bersih terdampak lumpur banjir dari kawasan tambang nikel.

Aktivitas ekonomi warga terhenti akses jalan serta lahan pertanian rusak akibat genangan berulang.

Proyek Strategis Nasional (PSN) nikel di Pulau Obi, memicu perdebatan transisi energi berbasis ekstraksi mineral.

Koalisi hukum menilai perlu audit independen memastikan kepatuhan perusahaan terhadap standar lingkungan.

Desakan publik meningkat terhadap praktik industri ekstraktif di Maluku Utara.

Ekspansi industri mengubah lanskap ekologis dan mempengaruhi pola hidup masyarakat pesisir.

Warga menuntut investigasi menyeluruh pelanggaran lingkungan dan hak asasi manusia.

Konflik industri dan warga menunjukkan ketimpangan tata kelola sumber daya di wilayah timur Indonesia.

Catatan lapangan menunjukkan dinamika konflik terus menjadi perhatian publik selama operasi nikel berlangsung.

Lembaga negara diminta melangkah pada investigasi menyeluruh serta penghentian sementara aktivitas tambang.

Pemulihan ekosistem serta perlindungan hak warga menjadi tuntutan utama masyarakat Kawasi dan Soligi.

Situasi Pulau Obi mencerminkan kebutuhan reformasi tata kelola industri ekstraktif berbasis transparansi.

Tekanan ekologis meningkat seiring rantai pasok nikel global industri baterai kendaraan listrik. Kesenjangan narasi transisi energi global dan realitas lokal Pulau Obi semakin terbuka.***