Peringatan CELIOS: Proyek Biofuel & Food Estate Berpotensi Jadi Beban Ganda Fiskal

Percepatan biofuel dinilai menyedot lebih dari US$11 miliar dalam satu dekade, memicu tekanan fiskal, konflik lahan, serta risiko serius terhadap ketahanan pangan nasional.

Rencana percepatan pengembangan bahan bakar nabati kembali memantik perdebatan. Laporan terbaru Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menilai kebijakan ini berpotensi memberi tekanan besar terhadap keuangan negara sekaligus memunculkan dampak berantai pada sektor pangan dan lingkungan.

Dalam publikasi berjudul Why Food Estates Are Not the Answer for Food and Energy Security, CELIOS memperkirakan kebutuhan biaya proyek food estate dan biofuel melampaui US$11 miliar dalam sepuluh tahun. Perhitungan tersebut mencakup belanja modal, investasi, subsidi, serta potensi kehilangan penerimaan negara.

Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menyebut angka tersebut signifikan jika dibandingkan dengan postur subsidi energi nasional. “Jika dihitung secara komprehensif dan dibandingkan dengan subsidi energi saat ini, anggaran proyek biodiesel bisa mencapai sekitar 89 persen dari total subsidi energi pada 2026,” kata Bhima dalam konferensi pers daring, Selasa, 7 April 2026.

Pemerintah menargetkan peningkatan campuran biodiesel dari B35 menjadi B50. Selain itu, rencana pencampuran 10 persen bioetanol ke dalam bahan bakar beroktan rendah seperti Pertalite juga tengah disiapkan. Kebijakan ini muncul di tengah ketidakpastian global akibat konflik di Timur Tengah yang memengaruhi pasokan energi.

Dorongan memperbesar porsi energi berbasis nabati dinilai membawa konsekuensi ekonomi. Bhima menilai penggunaan minyak sawit sebagai bahan baku biodiesel berpotensi meningkatkan tekanan harga domestik. “Pengalihan pasokan sawit untuk kebutuhan energi dapat memicu kenaikan harga minyak goreng seperti yang pernah terjadi pada 2022,” ujarnya.

Menurut Bhima, distribusi subsidi dan bahan baku dapat bergeser ke industri biodiesel. “Subsidi dan pasokan bahan baku bisa bergeser dari minyak goreng ke perusahaan biodiesel,” katanya.

Situasi tersebut juga membuka kemungkinan berkurangnya volume ekspor sawit dan menempatkan pemerintah pada posisi sulit antara menjaga ketahanan energi dan stabilitas harga pangan. Keseimbangan kebijakan menjadi faktor kunci untuk menghindari tekanan berlebih pada masyarakat.

#Ekspansi Lahan dan Risiko Ekologis

Selain persoalan fiskal, laporan CELIOS juga menyoroti dampak pengembangan biofuel terhadap penggunaan lahan. Program ini terhubung dengan proyek food estate berskala besar, terutama di Merauke, Papua Selatan.

Dari total estimasi biaya US$11 miliar, sekitar US$8 miliar dialokasikan untuk proyek food estate di Merauke. Sisanya, sekitar US$1,7 miliar, digunakan untuk pembangunan rantai pasok, termasuk fasilitas penyimpanan, transportasi, dan distribusi.

Penulis laporan, Jeffrey Hutton, menilai angka tersebut masih konservatif. “Sangat mungkin biaya sebenarnya akan lebih besar dari itu,” kata dia.

Pengembangan bioetanol berbasis tebu menjadi perhatian utama. Indonesia masih bergantung pada impor gula untuk memenuhi kebutuhan domestik. Di sisi lain, perluasan tebu diarahkan untuk produksi energi.

Peneliti Auriga Nusantara, Sesilia Maharani Putri, menyebut kondisi ini menciptakan persaingan langsung antara kebutuhan pangan dan energi. “Bahan baku bioetanol seperti tebu membutuhkan lahan luas. Ini bersaing dengan kebutuhan pangan,” ujarnya.

Menurut Sesilia, target swasembada tebu yang berjalan beriringan dengan pengembangan bioetanol akan mendorong pembukaan lahan dalam skala besar. Dampaknya berpotensi memicu konflik agraria serta tekanan terhadap kawasan hutan.

Data Auriga menunjukkan deforestasi di Merauke pada 2025 mencapai sekitar 9.000 hektare. Angka tersebut mencerminkan dampak awal ekspansi proyek.

“Dampak ekspansi proyek sudah terlihat jelas, baik dari sisi pembukaan lahan maupun kerusakan ekosistem,” kata Sesilia.

Selain aspek lingkungan, isu tata kelola turut mendapat perhatian. Sejumlah laporan menyebut adanya keterbatasan pengawasan dalam pelaksanaan proyek food estate. Indikasi keterlibatan kelompok tertentu dengan akses khusus juga menjadi catatan.

Beberapa perusahaan besar dilaporkan telah menginvestasikan ratusan juta dolar dan memperoleh fasilitas seperti pembebasan pajak serta tarif. Proses tersebut dinilai minim kompetisi terbuka.

“Transparansi menjadi penting karena menyangkut penggunaan sumber daya publik,” ujar Hutton.

Ia juga mengingatkan potensi dampak reputasi internasional. Jika muncul persepsi pembukaan hutan dalam skala besar, posisi Indonesia di pasar global dapat terpengaruh.

#Subsidi Ganda dan Tekanan Global

Pengembangan bioetanol dinilai menghadirkan tantangan tambahan dari sisi fiskal. Berbeda dengan biodiesel yang memiliki mekanisme pendanaan melalui pungutan ekspor sawit, bioetanol belum memiliki skema serupa.

Sesilia menilai kondisi ini dapat membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara secara langsung. “Bioetanol tidak memiliki sumber pendanaan alternatif seperti biodiesel, sehingga beban subsidi akan langsung ditanggung APBN,” ujarnya.

Ia juga menyoroti potensi subsidi berlapis. “Negara harus menanggung dua lapis beban sekaligus,” kata Sesilia, merujuk pada subsidi bahan bakar campuran dan selisih harga bioetanol dengan bahan bakar konvensional.

CELIOS memperkirakan subsidi bioetanol dapat mencapai sekitar US$200 juta per tahun. Tingginya biaya logistik menjadi salah satu penyebab utama. Distribusi bioetanol melibatkan rantai panjang, mulai dari pengangkutan bahan baku, penyimpanan, pengiriman antarpulau, hingga distribusi ke konsumen akhir.

“Kompleksitas ini menyebabkan biaya produksi dan distribusi bioetanol di Indonesia bisa mencapai dua kali lipat dibandingkan negara lain seperti Brasil,” kata Hutton.

Perbandingan dengan Brasil menunjukkan perbedaan struktur industri. Negara tersebut berhasil mengembangkan bioetanol melalui investasi besar dan konsistensi kebijakan jangka panjang.

Menurut Hutton, Brasil menggelontorkan lebih dari US$25 miliar dalam nilai saat ini dan menjaga arah kebijakan selama sekitar dua dekade sejak akhir 1970-an. Infrastruktur rantai pasok yang matang serta teknologi produksi yang efisien menjadi faktor pendukung.

“Mereka menggunakan jenis tebu tertentu dan memanfaatkan produk sampingan untuk energi tambahan,” ujarnya.

Selain persoalan biaya, risiko eksternal juga mencuat. Regulasi deforestasi Uni Eropa berpotensi memengaruhi akses pasar bagi komoditas Indonesia. Saat ini Indonesia berada dalam kategori risiko menengah.

Dalam skema tersebut, sekitar 3 persen komoditas impor dari negara berisiko menengah akan diperiksa. Jika status meningkat menjadi risiko tinggi, proporsinya dapat mencapai 9 persen.

Kondisi ini berpotensi memperlambat arus perdagangan serta meningkatkan beban administrasi. Dampaknya dapat mengurangi daya saing Indonesia dibandingkan negara lain.

“Dampaknya tidak hanya pada ekspor komoditas, tetapi juga persepsi global terhadap Indonesia sebagai tempat berbisnis,” kata Hutton.

CELIOS menilai pemerintah perlu mempertimbangkan ulang arah kebijakan biofuel. Evaluasi menyeluruh dibutuhkan untuk memastikan keseimbangan antara kebutuhan energi, ketahanan pangan, dan keberlanjutan lingkungan.

Bhima menekankan pentingnya perencanaan yang matang. “Kebijakan energi perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor lain, terutama pangan,” ujarnya.

Perdebatan mengenai biofuel mencerminkan tantangan pembangunan yang kompleks. Pilihan kebijakan akan menentukan arah pengelolaan sumber daya, stabilitas ekonomi, serta keberlanjutan lingkungan dalam jangka panjang.***