Ketergantungan Batubara Ancam Fiskal Daerah: Urgensi Diversifikasi dan Transisi Berkeadilan

Penurunan produksi batubara nasional dan melemahnya permintaan global memperlihatkan rapuhnya ekonomi daerah penghasil, mendorong urgensi diversifikasi serta transisi energi yang berkeadilan.

Ketergantungan daerah penghasil batubara terhadap sektor tambang kini menghadapi tekanan serius. Pemerintah Indonesia menetapkan target produksi batubara sekitar 600 juta ton pada 2026, turun 24 persen dari realisasi 2025 yang mencapai 790 juta ton. Penurunan ini mengikuti tren pelemahan produksi pada 2025 yang tercatat turun 5,5 persen dibanding 2024.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral juga memangkas kuota awal 2026 bagi sejumlah perusahaan hingga 40 sampai 70 persen dari realisasi tahun sebelumnya. Kebijakan ini muncul saat permintaan dari negara tujuan utama ekspor, seperti Tiongkok dan India, melemah di tengah ketidakpastian geopolitik global.

Perubahan tersebut memperlihatkan kerentanan daerah yang menggantungkan ekonomi pada batubara. Ketika pasar melemah dan kebijakan diperketat, dampaknya langsung terasa pada penerimaan daerah dan aktivitas ekonomi lokal.

Manajer Riset Kebijakan dan Transisi Berkeadilan Institute for Essential Services Reform (IESR), Martha, menilai situasi ini sebagai sinyal penting bagi daerah penghasil. “Perubahan pasar global harus dibaca sebagai peringatan bagi daerah untuk segera memperkuat fondasi ekonominya,” kata Martha dalam diskusi tematik di Pesta Media 2026 AJI Jakarta, Sabtu, 11 April 2026.

Menurut dia, struktur ekonomi yang terlalu bergantung pada satu komoditas meningkatkan risiko fiskal daerah. “Ketika harga dan permintaan batubara turun, pendapatan daerah ikut tertekan karena sumber utama penerimaan berkurang,” ujarnya.

Martha menambahkan, temuan studi IESR menunjukkan besarnya kontribusi dana bagi hasil dari sektor batubara terhadap anggaran daerah. “Di Muara Enim kontribusinya mencapai 20 persen, sedangkan di Paser rata-rata 27 persen, kondisi ini menggambarkan tingginya ketergantungan ekonomi lokal,” katanya.

#Diversifikasi dan Transisi Berkeadilan

IESR dalam studi berjudul Just Transition in Indonesia’s Coal Producing Regions menekankan pentingnya diversifikasi ekonomi sebagai langkah strategis. Martha menjelaskan bahwa transformasi ekonomi perlu diarahkan pada penguatan sektor yang saling terhubung agar menciptakan nilai tambah.

“Diversifikasi ekonomi perlu dirancang dengan pendekatan terintegrasi agar sektor-sektor baru dapat saling mendukung dan memperkuat ekonomi daerah,” kata Martha.

Menurut dia, sejumlah sektor memiliki potensi untuk dikembangkan di wilayah penghasil batubara. Kabupaten Paser dapat mengembangkan jasa keuangan, manufaktur, dan pendidikan. Kabupaten Muara Enim memiliki peluang di sektor manufaktur serta penyediaan akomodasi dan makan minum.

“Penguatan rantai pasok dan pengembangan sektor unggulan menjadi kunci agar daerah mampu keluar dari ketergantungan terhadap batubara,” ujar Martha.

Martha juga menekankan tiga faktor utama dalam transformasi ekonomi daerah. “Tata kelola yang efektif, dukungan pembiayaan, serta pemanfaatan teknologi harus berjalan seiring dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia,” katanya.

Antropolog Universitas Indonesia, Suraya Afif, mengingatkan bahwa transisi energi perlu memperhatikan aspek sosial. Pendekatan yang hanya berfokus pada penurunan emisi karbon berpotensi mengabaikan ketimpangan yang telah lama terjadi.

“Transisi energi harus mempertimbangkan keadilan sosial agar tidak memperbesar kesenjangan di masyarakat,” kata Suraya.

Menurut dia, keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan kebijakan. “Partisipasi aktif dari pekerja, komunitas lokal, hingga konsumen diperlukan agar kebijakan benar-benar mencerminkan kebutuhan di lapangan,” ujarnya.

Suraya menambahkan bahwa proses transisi perlu dirancang secara inklusif. “Kebijakan harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi secara menyeluruh agar manfaatnya dapat dirasakan oleh semua kelompok,” katanya.

Koordinator Nasional Publish What You Pay Indonesia, Aryanto Nugroho, menilai transformasi ekonomi harus berjalan seiring dengan pengembangan energi terbarukan. Pengurangan produksi batubara perlu diikuti dengan penciptaan sumber pertumbuhan baru.

“Pengembangan energi terbarukan harus menjadi bagian dari strategi utama untuk menciptakan ekonomi yang berkelanjutan,” kata Aryanto.

Menurut dia, tanggung jawab transformasi tidak hanya berada pada pemerintah. “Perusahaan perlu mengambil langkah aktif dalam menyiapkan masa depan bisnisnya di tengah perubahan global,” ujarnya.

Aryanto menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor. “Pemerintah, swasta, dan masyarakat harus bekerja bersama untuk mendorong diversifikasi ekonomi yang kuat dan berkelanjutan,” katanya.

Perubahan arah industri batubara menempatkan daerah penghasil pada persimpangan penting. Tanpa strategi diversifikasi yang matang dan transisi yang inklusif, risiko ekonomi akan semakin besar seiring pergeseran menuju energi bersih.***

Tentang Institute for Essential Services Reform (IESR)

Institute for Essential Services Reform (IESR) adalah lembaga pemikir (think tank) yang secara aktif mendorong transisi energi rendah karbon di Indonesia melalui advokasi kebijakan berbasis data dan riset ilmiah yang mendalam. Dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan pemanfaatan sumber daya alam dan kelestarian ekologis, IESR menjembatani analisis teknis dengan kebijakan publik yang aplikatif. Melalui kolaborasi strategis antarpemangku kepentingan, pengembangan kapasitas, serta kampanye publik, IESR berkomitmen untuk memastikan peralihan menuju energi terbarukan berjalan secara inklusif, adil, dan tangguh secara ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pesta Media AJI Jakarta 2026 merupakan acara yang digelar oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI Jakarta) pada tanggal 11-12 April 2026, di Taman Ismail Marzuki, yang memadukan talkshow, lokakarya, pemutaran film, hingga penampilan seni dan budaya. Pesta Media AJI Jakarta menjadi wadah untuk merekatkan kembali kolaborasi lintas sektor dalam memperjuangkan demokrasi. Isu yang diangkat kali ini adalah krisis lingkungan hidup dan perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) sebagai dua isu yang saling berkelindan dan kian menentukan masa depan jurnalisme di Indonesia