Catatan Pesta Babi di Kedai Lalie Djiwo Prigen: Tangis Tertahan Fatma Weriko

Diskusi film di Kedai Lalie Djiwo mendadak hening ketika Fatma Weriko, mahasiswi asal Papua, menceritakan stigma, diskriminasi, dan kerusakan tanah kelahirannya.

Tak ada yang menduga suasana diskusi film di Kedai Lalie Djiwo, Tretes, Prigen, pada Rabu malam, 6 Mei 2026, berubah menjadi ruang pengakuan yang emosional. Forum yang semula membahas persoalan lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam mendadak sunyi ketika Fatma Weriko berdiri dari kursinya. Dengan langkah cepat, mahasiswi asal Papua itu berlari kecil turun dari trap kedai menuju depan panggung para pemantik diskusi.

Dengan suara pelan dan bergetar, mahasiswi asal Papua itu memperkenalkan diri di depan peserta diskusi. Fatma mengaku tersentuh setelah menyaksikan film dokumenter yang diputar malam itu. Film yang menyinggung konflik agraria, eksploitasi industri ekstraktif, serta kehidupan masyarakat adat Papua, tentu membuat semua peserta terhenyak.

“Saya tadi sangat sedih sekali dengan film tadi,” kata Fatma membuka pernyataannya.

Perempuan yang sedang menempuh pendidikan di sebuah perguruan tinggi di Pasuruan itu, menyampaikan rasa terima kasih kepada penyelenggara pemutaran film. Menurut Fatma, film itu memperlihatkan sisi Papua yang selama ini jarang dipahami masyarakat luas.

“Saya berharap semua orang yang nonton malam ini bisa berpikir bahwa Papua itu bukan orang yang rasis dan separatis,” ujar Fatma. “Sebenarnya orang-orang Papua itu cinta Indonesia, tapi negara ini tidak cinta dengan kami.”

Kalimat itu membuat suasana ruangan berubah hening. Beberapa peserta tampak memperhatikan dengan serius. Ada pula yang terlihat menundukkan kepala.

Fatma mengatakan pengalaman hidup sebagai orang Papua di luar daerah membuatnya berhadapan dengan banyak prasangka. Selama lebih dari satu tahun tinggal di Pasuruan untuk kuliah, pertanyaan tentang Organisasi Papua Merdeka, OPM terus diterimanya.

“Saya sering ditanya, di Papua itu banyak OPM?” kata Fatma. “Saya bilang tidak ada.”

Menurut Fatma, stigma terhadap orang Papua masih melekat kuat. Bahkan ajakan sederhana untuk berkunjung ke Papua sering dibalas dengan ketakutan.

“Saya ajak teman ke Papua, mereka bilang nanti ditembak OPM,” ujar dia. “Hati saya sakit, ” ucap Fatma.

Fatma menilai masyarakat Papua selama ini dipandang melalui kacamata konflik keamanan. Padahal kehidupan warga Papua jauh lebih kompleks dibanding gambaran yang sering muncul di media sosial atau percakapan sehari-hari.

“Kami orang Papua tidak jahat,” kata Fatma. “Tapi negara ini jahat sama kami.”

Pernyataan Fatma langsung memantik suasana emosional di ruang diskusi. Tepuk tangan terdengar dari beberapa sudut tempat duduk kedai. Sejumlah peserta tampak terdiam mendengarkan cerita yang disampaikan perempuan muda tersebut.

Fatma lalu mengaitkan isi film dengan pengalaman hidup masyarakat adat di Papua. Dalam pandangannya, kerusakan lingkungan akibat industri ekstraktif telah mengubah cara hidup warga yang selama ini bergantung pada alam.

“Kalau bagi orang Papua, hutan itu adalah seorang ibu,” ujar dia. “Mereka mencari makan, mereka mencari hidup dari hutan.”

#Kritik Ketimpangan dan Rusaknya Tanah Adat

Selanjutnya, Fatma berbicara tentang ketimpangan pembangunan di Papua. Menurut dia, kekayaan sumber daya alam yang diambil dari tanah Papua tidak membawa kesejahteraan bagi masyarakat lokal.

“Sudah 54 tahun Papua tidak ada kemajuan sama sekali,” kata Fatma.

Dia menyebut banyak perusahaan tambang, minyak, dan gas masuk ke wilayah Papua. Akan tetapi, kondisi ekonomi masyarakat tetap tertinggal. Dalam pandangannya, masyarakat adat sering kehilangan tanah tanpa memperoleh kehidupan yang lebih baik.

“Mereka sudah menyerahkan tanah dan hak wilayah mereka supaya ada perubahan,” ujar Fatma. “Tapi pemerintah malah membiarkan hal itu terjadi.”

Fatma juga menggambarkan tingginya biaya hidup di Papua. Harga kebutuhan pokok, menurut pengakuannya, jauh lebih mahal dibanding kota-kota besar di Jawa.

“Uang Rp100 ribu di Papua itu tidak ada harganya,” kata dia.

Menurut Fatma, satu karung beras bisa mencapai Rp600 ribu di beberapa wilayah. Harga rokok bahkan mencapai Rp70 ribu hingga Rp80 ribu per bungkus.

Kondisi ini, menurut dia, memperlihatkan kesenjangan yang masih dirasakan masyarakat Papua hingga hari ini. Kekayaan alam yang melimpah tidak berjalan beriringan dengan pemerataan kesejahteraan.

Diskusi malam itu dihadiri mahasiswa, aktivis lingkungan, pegiat sosial, serta komunitas warga. Film yang diputar sebelumnya menyoroti relasi antara industri ekstraktif dengan kehidupan masyarakat adat, termasuk ancaman kerusakan hutan dan hilangnya ruang hidup warga lokal.

Dalam forum tersebut, Fatma berkali-kali menegaskan bahwa masyarakat Papua ingin hidup damai. Dia menolak anggapan bahwa seluruh warga Papua identik dengan kekerasan atau gerakan separatis.

“Kenapa negara melihat orang Papua sebagai musuh?” kata Fatma di akhir pernyataannya.

Pertanyaan itu menggantung di antara pohon pinus dan bau dupa di area diskusi. Tak ada peserta yang langsung menyela. Beberapa orang tampak sibuk merekam menggunakan telepon genggam. Sebagian lain memilih diam.

Bagi peserta diskusi malam itu, kesaksian Fatma menjadi bagian paling emosional dalam forum. Cerita tentang stigma, rasa sakit, dan kehilangan tanah adat  menjadi catatan pengalaman yang jarang terdengar langsung dari orang Papua sendiri.

Forum diskusi yang awalnya membicarakan film berubah menjadi ruang refleksi tentang relasi negara dengan masyarakat Papua. Percakapan berkembang dari isu lingkungan menuju persoalan diskriminasi, pembangunan, hingga hak hidup masyarakat adat.

Di akhir acara, peserta memberikan tepuk tangan panjang kepada Fatma. Beberapa orang menghampiri untuk menyalami dan berbincang singkat setelah forum selesai.

Malam itu, Kedai Lalie Djiwo tidak hanya menjadi tempat pemutaran film. Kedai yang berlokasi di lereng Gunung Arjuno-Weliran itu berubah menjadi tempat lahirnya kesaksian tentang luka panjang yang masih dirasakan sebagian masyarakat Papua hingga hari ini.***