Dokumenter Pesta Babi: Film Papua yang Mengusik Kekuasaan

Sedikitnya 21 nonton bareng mengalami intimidasi di berbagai daerah, memicu perdebatan nasional tentang demokrasi, Papua, dan dampak proyek strategis nasional.

Film dokumenter Pesta Babi memicu polemik nasional setelah sedikitnya 21 kegiatan nonton bareng dan diskusi mengalami intimidasi di berbagai daerah. Tekanan muncul dalam bentuk telepon dari aparat keamanan, pemantauan intelijen, permintaan identitas penyelenggara, sampai pembubaran paksa di lokasi pemutaran.

Data yang dihimpun WatchDoc hingga 12 Mei 2026 menunjukkan intimidasi terjadi sejak 9 April di Dompu. Setelah itu, tekanan menyebar ke sejumlah daerah, termasuk Sumatera Barat, Yogyakarta, Mataram, Ternate, hingga beberapa kampus di Indonesia.

Di Universitas Mataram, kegiatan diskusi dibubarkan pada 7 Mei 2026. Sehari kemudian, peristiwa serupa berlangsung di UIN Mataram. Sejumlah ruang pemutaran di Yogyakarta juga menolak menjadi lokasi acara karena khawatir mendapat tekanan.

Pembubaran yang paling banyak mendapat perhatian terjadi di Universitas Khairun pada 12 Mei 2026. Rekaman video yang beredar menunjukkan anggota TNI dan petugas keamanan menghentikan kegiatan pemutaran. Sebelumnya, pembubaran juga terjadi di Pendopo Benteng Oranje.

Sutradara Dandhy Dwi Laksono menilai tekanan terhadap film ini justru menunjukkan kualitas demokrasi Indonesia. “Makin ditekan akan makin kami perpanjang musim nobarnya,” kata Dandhy yang dikutip BBC Indonesia, 14 Mei 2026.

Menurut Dandhy, jumlah intimidasi yang tercatat kemungkinan jauh lebih besar. Banyak panitia lokal memilih tidak melaporkan insiden karena khawatir. “Setiap hari bertambah,” kata dia.

Film ini disutradarai Dandhy bersama Cypri Dale. Keduanya dikenal melalui karya-karya bertema kritik sosial, termasuk Dirty Vote dan Sexy Killers.

Pesta Babi diproduksi bersama WatchDoc, Ekspedisi Indonesia Baru, Pusaka Bentala Rakyat, Jubi.id, Greenpeace, dan LBH Papua Merauke.

Film berdurasi lebih dari dua jam itu mengambil lokasi di Merauke, Boven Digoel, dan Mappi. Cerita berfokus pada perjuangan masyarakat adat Marind, Awyu, Yei, dan Muyu mempertahankan tanah ulayat dari ekspansi industri sawit, tebu, dan proyek pangan skala besar.

Cypri Dale menyebut film ini sebagai ajakan untuk melihat situasi Papua secara langsung. “Pesta Babi adalah film yang menuntut jawaban,” kata Cypri.

Subjudul film, “Kolonialisme di Zaman Kita”, merujuk pada apa yang disebut para pembuatnya sebagai proses perampasan ruang hidup yang berlangsung saat ini. Film juga menampilkan penelusuran data mengenai kepemilikan perusahaan perkebunan dan jaringan bisnis yang memperoleh manfaat ekonomi dari proyek tersebut.

#Proyek Strategis Nasional dan Respons Pemerintah

Kontroversi film ini tidak dapat dipisahkan dari kritik terhadap proyek Proyek Strategis Nasional di Papua Selatan. Program pembukaan lahan dimulai pada masa pemerintahan Joko Widodo sejak 2022 dan berlanjut pada pemerintahan Prabowo Subianto sebagai bagian dari agenda ketahanan pangan dan energi.

Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah tidak melarang pemutaran film itu. Menurut Yusril, jika ada pembubaran saat pemutaran film, tindakan itu tidak berasal dari instruksi pemerintah pusat.

“PSN dibangun dengan kajian matang untuk kesejahteraan rakyat, walaupun pemerintah tidak menutup mata terhadap segala kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaannya di lapangan,” kata Yusril.

Pernyataan serupa datang dari Ketua DPR Puan Maharani. Puan mengaku baru mengetahui film itu, tetapi menilai judul dan isinya sensitif sehingga perlu pembahasan lebih lanjut di parlemen.

Bagi para pembuat film, persoalan utama justru minimnya ruang dialog mengenai situasi Papua. Dandhy mengatakan konflik bersenjata, pengungsian besar-besaran, dan deforestasi masif belum mendapat perhatian yang sebanding dalam media arus utama.

“Biar orang tahu saja apa yang terjadi di Papua,” kata Dandhy.

Respons publik terhadap intimidasi justru meningkatkan minat menonton. Permintaan pemutaran dari komunitas dan kampus terus bertambah. Menurut WatchDoc, ribuan orang telah menghubungi penyelenggara untuk mengadakan pemutaran mandiri.

Seorang penonton pada pemutaran perdana di Taman Ismail Marzuki, Wini Angraeni, menilai film ini menggambarkan konflik agraria yang jarang terlihat. “Kalau ada yang merasa tidak benar, bukalah ruang-ruang dialog,” kata Wini.

Di tengah perdebatan itu, Pesta Babi berubah menjadi lebih dari sekadar karya dokumenter. Film ini menjadi ujian bagi kebebasan berekspresi, hak masyarakat memperoleh informasi, dan kemampuan negara menerima kritik terhadap proyek pembangunan yang berdampak langsung pada lingkungan dan masyarakat adat.***