Atasi Krisis Iklim, AZWI Minta Pemda Susun Rencana Aksi Pengurangan Emisi Metana

Emisi metana dari sampah organik kian disorot. AZWI meminta pemerintah daerah mempercepat strategi pengurangan dari sumber hingga TPA.

Surabaya menjadi titik pertemuan penting bagi isu sampah dan krisis iklim pada 19–21 Mei 2026, kali ini. Puluhan perwakilan pemerintah daerah, pegiat lingkungan, perencana pembangunan, dan lembaga masyarakat sipil, berkumpul dalam forum Zero Waste Academy (ZWA).

Agenda utama forum, fokus pada satu sumber emisi yang kerap luput dari pembahasan kebijakan daerah: gas metana dari pembusukan sampah organik di tempat pemrosesan akhir.

Dalam forum tersebut, Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI), meminta pemerintah daerah segera menyusun strategi terintegrasi untuk menekan emisi metana melalui pengurangan sampah organik dari sumber.

Isu itu dinilai AZWI sangat mendesak, karena banyak kota masih mengandalkan pola lama pengelolaan sampah: dikumpulkan, diangkut, lalu ditimbun di TPA.

Catur Yudha Hariani, Direktur PPLH Bali yang juga Koordinator Steering Committee AZWI, mengatakan, persoalan sampah organik telah menjadi bagian dari ancaman iklim yang harus ditangani secara serius.

Indonesia saat ini, kata Catur, menghadapi persoalan besar akibat praktik open dumping di ratusan TPA. Harusnya praktik ini segera ditransformasikan menuju sistem pengelolaan yang lebih aman dan rendah emisi.

“ZWA bukan cuma pelatihan teknis, melainkan upaya untuk mengubah mindset dan membangun narasi baru: dari krisis TPA menuju ketahanan pangan. Saat ini kita sadar bahwa sistem kumpul-angkut-buang telah menjadi sumber emisi metana di Indonesia,” kata Catur dalam rilis yang dikutip TitikTerang, Senin, 25 Mei 2026.

Dalam banyak kasus, masih terjadi TPA di berbagai wilayah beroperasi dengan pola open dumping. Sampah organik yang menumpuk dalam volume besar, menghasilkan gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap percepatan pemanasan global.

“Maka kami menekankan, pengurangan emisi tidak cukup dilakukan dari area pembuangan akhir, “ ucap Catur.

Selanjutnya Catur berharap, segera dilakukann transformasi dimulai dari rumah tangga, pasar, sekolah, hotel, kawasan permukiman, hingga fasilitas publik yang menghasilkan sampah organik dalam jumlah besar.

““Transformasi pengelolaan sampah harus dimulai dari sumbernya. Jika sampah organik terus ditumpuk di TPA, emisi metana akan tetap menjadi ancaman serius bagi iklim,” tandasnya.

#Metana dari Sampah Masuk Sorotan

Sementara itu, Zakiyus Shadicky, Research Manager Dietplastik Indonesia, menjelaskan gas metana memiliki dampak pemanasan global, jauh lebih tinggi dibanding karbon dioksida dalam jangka pendek.

“Metana dari sampah punya potensi pemanasan sangat besar. Dalam horizon 20 tahun, dampaknya bisa mencapai 86 kali lebih kuat dibanding karbon dioksida. Karena itu sektor sampah perlu masuk dalam strategi iklim daerah,” ujar Zakiyus.

Oleh karena itu, tandas Zakiyus, forum ZWA kali ini, menempatkan emisi metana sebagai isu strategis dalam kebijakan iklim daerah.

“Selama ini, perhatian publik sering lebih banyak tertuju pada karbon dioksida. Padahal, sektor sampah menyimpan persoalan besar yang hingga saat ini belum tertangani serius, “ ucap Zakiyus.

Menanggapi pendpat Zakiyus, forum  sepakat bahwa banyak pemerintah daerah yang tidak memahami persoalan sesungguhnya. Tak sedikit yang menganggap persolan sampah dan iklim berjalan sendiri-sendiri di setiap pemerintah daerah. Akibatnya, anggaran lebih banyak terserap pada urusan pengangkutan, perluasan TPA, atau penanganan teknis jangka pendek.

Padahal, akar persoalan terletak pada tingginya volume sampah organik yang terus masuk ke TPA. “Masalah sampah dan iklim sebenarnya sangat terkait. Metana dari sampah memiliki potensi pemanasan yang jauh lebih besar dibanding karbon dioksida, hingga 86 kali lebih besar dari karbondioksida dalam jangka waktu 20 tahun, tetapi banyak pemerintah daerah masih fokus pada aspek teknis pengelolaan sampah dan belum masuk ke isu iklim,” jelas Zakiyus.

Sebagaimana terungkap, Data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 2021 menunjukkan potensi Susut dan Sisa Pangan (SSP) di Indonesia, mencapai 154–185 kilogram per orang per tahun. Angka itu memperlihatkan tingginya pemborosan pangan, kemudian berubah menjadi limbah organik.

Hal ini disampaikan, Titik Eka Sasanti, Direktur Gita Pertiwi. Ia mengatakan, pengurangan sampah organik berkaitan langsung dengan ketahanan pangan.

“Saat makanan terbuang, yang hilang bukan hanya bahan pangan. Air, energi, tenaga kerja, dan lahan produksi juga ikut terbuang. Pengurangan sampah organik terkait erat dengan gizi dan keberlanjutan sistem pangan,” kata Titik.

Masalah ini banyak bersumber dari kebiasaan rumah tangga. Sisa nasi, sayuran, buah, dan makanan dapur sering dianggap kecil. Saat tertimbun di TPA, material organik itu menjadi salah satu penghasil metana paling besar.

Hermawan Some, pendiri Komunitas Nol Sampah Surabaya, menyebut perubahan perilaku masyarakat menjadi bagian penting dari strategi pengurangan emisi.

“Sampah sisa makanan kerap diremehkan. Saat tertumpuk di TPA, dampaknya besar bagi iklim. Pengelolaan organik harus dimulai dari masyarakat, bukan hanya bergantung pada pemerintah,” ujar Hermawan.

#Strategi Daerah Disiapkan Lewat RPJMD

Untuk memperlihatkan praktik secara langsung, peserta ZWA mengunjungi sejumlah titik pengelolaan sampah di Surabaya.

Lokasi pertama di Pusat Daur Ulang (PDU) Jambangan. Di mana tempat itu memperlihatkan, bagaimana material sisa dipilah dan diolah, agar residu masuk ke TPA Benowo dapat ditekan.

Kunjungan berikutnya berlangsung di kawasan Pondok Manggala, RW 5, Kelurahan Balasklumprik, Wiyung. Kawasan permukiman itu menjadi contoh pengelolaan sampah organik skala komunitas.

Warga melakukan pemilahan sejak rumah tangga. Sampah basah diolah menjadi kompos. Sebagian dipakai untuk budidaya maggot yang bernilai ekonomi. Sistem itu mengurangi tumpukan organik sekaligus menekan bau dan potensi pembusukan.

Pendekatan desentralistik seperti itu dianggap relevan diterapkan di banyak kota, terutama pada kawasan permukiman padat.

David Sutasurya, Direktur Eksekutif YPBB, mengatakan praktik lapangan perlu diperkuat melalui kebijakan formal.

“Rencana aksi penting agar pengurangan emisi tidak berhenti di tingkat program. Saat masuk ke sistem perencanaan daerah, ada target, anggaran, tanggung jawab, dan legitimasi hukum,” kata David.

AZWI meminta pemerintah daerah yang hadir mulai menyusun dokumen Rencana Aksi Pengurangan Metana. Dokumen itu dirancang masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Integrasi itu diperlukan agar program pengurangan sampah organik mendapat alokasi APBD yang jelas dan tidak bergantung pada perubahan kepemimpinan.

Andry Heru Santoso, Fungsional Perencana Muda Bapperida Kota Bandung, mengatakan pelatihan ini memberi kerangka kerja yang bisa diterapkan di level daerah.

“Kami melihat hubungan antara teori, praktik lapangan, dan penyusunan perencanaan. Kolaborasi dengan komunitas sangat penting untuk memperkuat pemilahan sampah serta pengurangan emisi metana,” ujar Andry.

Dalam konteks nasional, strategi ini berkaitan dengan komitmen Indonesia dalam Second Nationally Determined Contribution (NDC), terutama target penurunan emisi gas rumah kaca.

Sektor sampah menjadi salah satu sumber emisi yang dapat ditekan lebih cepat melalui pengelolaan organik dari hulu. Jika TPA tetap menjadi titik akhir tanpa pemangkasan volume dari sumber, emisi metana akan terus meningkat.

AZWI memandang pengolahan sampah organik sedekat mungkin dengan sumber menjadi langkah paling realistis. Rumah tangga, sekolah, pasar, hotel, kawasan bisnis, dan lingkungan permukiman dinilai memiliki peran penting.

Surabaya dipakai sebagai contoh bahwa perubahan dapat dimulai dari tingkat komunitas. Sistem pengelolaan skala kawasan menunjukkan beban TPA dapat ditekan ketika pemilahan dan pengolahan organik berjalan konsisten.

Tantangan tetap besar. Fragmentasi birokrasi, kebiasaan buang campur, keterbatasan fasilitas, dan minimnya koordinasi antar-OPD masih menjadi hambatan.

Meski begitu, forum Zero Waste Academy memperlihatkan satu arah kebijakan yang mulai menguat. Pengurangan emisi metana dari sampah tidak lagi dipandang sebagai isu teknis kebersihan kota belaka. Tetapi bagian dari agenda iklim, pangan, dan pembangunan daerah jangka panjang.***