Menatap Grahadi dari Taman Rakyat: Patung Suryo dan Jarak Kekuasaan yang Kontras

Di antara rindang Taman Apsari dan pagar megah Gedung Negara Grahadi, tersimpan cerita tentang sejarah, ruang publik, dan akses kekuasaan yang kontras.

Monumen Gubernur Suryo yang berdiri di Taman Apsari, Surabaya, selama puluhan tahun menjadi salah satu penanda sejarah penting di pusat kota. Patung setinggi sekitar empat meter itu didirikan untuk mengenang jasa Raden Mas Tumenggung Ario Soerjo, gubernur pertama Jawa Timur yang dikenal karena pidatonya pada malam 9 November 1945 dalam membangkitkan semangat perlawanan rakyat menghadapi ancaman kembalinya kolonialisme.

Namun, posisi monumen tersebut menyimpan narasi lain yang jarang dibicarakan. Patung Gubernur Suryo berdiri di ruang publik yang terbuka, sementara arah pandangnya menghadap langsung ke Gedung Negara Grahadi—pusat aktivitas pemerintahan Provinsi Jawa Timur yang berada di balik pagar tinggi dan sistem pengamanan berlapis.

#Dialog Diam di Jantung Kota

Kontras itu memunculkan pertanyaan mengenai hubungan antara simbol perjuangan rakyat dan praktik kekuasaan modern yang berkembang di tengah kota.

Secara fisik, jarak antara Monumen Gubernur Suryo dan Gedung Grahadi hanya dipisahkan oleh ruas Jalan Gubernur Suryo. Namun secara sosial, sebagian warga menilai terdapat jarak yang lebih besar daripada sekadar ukuran meter.

• Taman Apsari (Ruang Terbuka): Setiap hari digunakan berbagai kelompok masyarakat. Pegawai kantor memanfaatkan area hijau untuk beristirahat, pedagang beraktivitas, sementara masyarakat umum menjadikannya ruang berkumpul tanpa sekat.
• Gedung Grahadi (Ruang Otoritas): Kompleks pemerintahan yang hanya dapat dimasuki melalui prosedur tertentu dan pengawasan keamanan yang ketat.

“Kalau jam istirahat siang begini saya sering neduh di sini. Sambil ngopi, kalau diperhatikan memang terasa ironis posisi patung ini. Pak Suryo ditaruh di luar, kepanasan bareng kita-kita yang rakyat biasa di taman ini, sementara pandangannya disuruh melihat ke arah Grahadi yang megah, putih bersih, tapi pagarnya tertutup rapat,” ujar Dimas (24), salah seorang pengunjung Taman Apsari.

Menurut Dimas, posisi monumen tersebut seolah menjadi pengingat simbolik yang diabaikan. “Seolah-olah patung ini dibikin buat jadi pengingat biar orang-orang di dalam gedung sana nggak lupa sama rakyat bawah yang kepanasan di luar, tapi sayangnya pintu gerbang mereka hampir nggak pernah dibuka buat orang biasa,” lanjutnya.

#Ruang Publik dan Memori yang Menyusut

Bagi sebagian warga, persoalan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan akses terhadap ruang kekuasaan. Monumen Gubernur Suryo juga dinilai menghadapi tantangan lain berupa berkurangnya pemahaman publik terhadap makna sejarah yang dikandungnya.

Perubahan pola interaksi masyarakat perkotaan turut memengaruhi cara generasi muda memandang monumen dan situs sejarah. Banyak pengunjung datang ke Taman Apsari untuk sekadar mencari ruang terbuka di tengah kepadatan kota, tanpa memahami siapa tokoh di balik perunggu tersebut.

• Pergeseran Fungsi: Monumen berisiko berubah menjadi sekadar elemen visual atau properti estetika kota untuk kebutuhan konten digital (foto OOTD).
• Minimnya Interaksi: Banyak pengunjung tidak lagi memperhatikan prasasti pidato sakral yang berada di bawah kaki patung.

“Jujur saja, anak-anak muda ke sini siang-siang biasanya cuma buat cari tempat duduk gratis, foto-foto, atau istirahat sebentar karena area di sekitar patung ini memang lumayan rindang buat ukuran Surabaya yang panas. Banyak yang nggak ngeh kalau di bawah patung itu ada prasasti pidato sakral yang bikin Surabaya jadi Kota Pahlawan,” tambah Dimas.

#Tembok Protokoler vs Semangat Melebur

Selain persoalan memori sejarah, arah pandang patung tersebut seolah menciptakan dialog diam antara sejarah perjuangan rakyat dan praktik pemerintahan masa kini.

Siti Aminah (48), warga Surabaya yang sering melintas di kawasan tersebut, menilai semangat yang diwariskan Gubernur Suryo seharusnya tercermin dalam hubungan yang lebih dekat antara pemerintah dan masyarakat.

“Saya ingat betul cerita orang tua dulu, esensi dari perjuangan Gubernur Suryo itu adalah keberaniannya melebur dengan rakyat tanpa memandang kelas sosial demi mempertahankan kedaulatan,” kata Siti.

Namun, realitas di seberang taman menunjukkan pemandangan yang berbeda:

“Sekarang, kalau kita lihat kompleks Grahadi di depan sana saat jam kerja siang begini, suasananya terasa sangat formal, kaku, dan penuh sekat protokoler yang sangat ketat. Ada kesan bahwa kekuasaan modern hari ini sengaja membangun benteng yang tinggi agar tidak terganggu oleh kebisingan jalanan dan realitas hidup rakyat yang ada di seberang jalannya,” kritik Siti.

#Refleksi Wajah Kota

Di tengah lalu lintas yang terus bergerak cepat di Jalan Gubernur Suryo, perdebatan mengenai makna monumen ini mungkin kerap terabaikan. Namun bagi mereka yang mau berhenti sejenak, patung ini adalah sebuah gugatan sunyi.

Masyarakat tidak membutuhkan formalitas yang menjauhkan. Seperti yang ditegaskan oleh Siti Aminah di akhir perbincangan:

“Kan ironis banget kalau patung perunggu ini cuma jadi pajangan bisu; dia berdiri kepanasan di tengah taman rakyat, tapi mukanya dipaksa ngelihat ke arah gedung kekuasaan yang makin hari makin menjauh dari rakyatnya sendiri. Kita itu nggak butuh pagar protokoler yang tebal dan kaku begitu, yang kita butuhin cuma para pejabat di dalam sana buat mau dengerin suara warga tanpa syarat.”

Selama Monumen Gubernur Suryo tetap berdiri menatap Grahadi, tantangan terbesar Surabaya sebagai kota metropolitan bukanlah merawat fisik patungnya, melainkan menjaga agar api semangat keadilan sosial yang diwakilinya tidak ikut membeku menjadi sekadar pajangan taman.***

*) Shella Mardiana Putri, Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Angkatan 2023 Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Surabaya, berkontribusi penulisan artikel ini.