Lewati ke konten

Nurkholis Jadi Tersangka Pungli, Kepala DLH Jatim yang Sulit Dikonfirmasi soal Persoalan Lingkungan

| 5 menit baca |Sorotan | 9 dibaca
  • Kejati Jatim menetapkan Kepala DLH Jawa Timur, Nurkholis, sebagai tersangka dugaan pungli perizinan saat menjabat Kepala Dinas ESDM pada 2024.
  • Dua konfirmasi mengenai persoalan lingkungan, yakni putusan MA dalam perkara Ecoton tentang Sungai Brantas dan kebakaran gudang PT Wings Surya, tidak mendapat tanggapan substantif dari Nurkholis hingga berita ini ditulis.
  • Penyidik Kejati Jatim mengungkap dugaan pungutan terhadap 35 pemohon izin pertambangan, geologi, dan air tanah, dengan total uang mencapai Rp1,2385 miliar melalui praktik penyalahgunaan wewenang ketika Nurkholis menjabat Kepala Dinas ESDM Jatim pada periode tersebut.

KEPALA Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Jawa Timur, Nurkholis, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang dan pungutan liar (pungli) dalam pengurusan perizinan di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Timur.

Penetapan tersangka oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur pada Senin (16/11/2026) malam itu, menjadi perhatian publik. Sebab, Nurkholis saat ini menjabat sebagai pejabat yang bertanggung jawab dalam urusan pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup di tingkat provinsi.

Di tengah berbagai persoalan lingkungan di Jawa Timur, Nurkholis justru memiliki catatan komunikasi yang tidak responsif terhadap permintaan konfirmasi jurnalistik. Sejumlah upaya meminta penjelasan mengenai persoalan lingkungan yang menjadi perhatian publik tidak mendapatkan jawaban substantif.

Dua di antaranya berkaitan dengan perkara lingkungan yang melibatkan organisasi lingkungan Ecoton dan kebakaran gudang PT Wings Surya di Driyorejo, Kabupaten Gresik.

Pada 20 Februari 2026, Nurkholis dikonfirmasi mengenai putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak peninjauan kembali (PK) perkara Ecoton terkait Sungai Brantas. Perkara yang merupakan gugatan terhadap Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Lingkungan Hidup, serta Gubernur Jawa Timur.

BACA JUGA:  Apa yang Terjadi Saat Film Good Morning Tomorrow Diputar di Sumengko, Gresik?

Dalam perkara, Ecoton memperjuangkan tanggung jawab pemerintah terhadap perlindungan dan pemulihan Sungai Brantas.

Namun, ketika dimintai tanggapan mengenai putusan MA tersebut, Nurkholis hanya membalas singkat, bahwa dirinya masih sibuk mengikuti rapat. Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai substansi persoalan yang dikonfirmasikan.

Catatan berikutnya terjadi, setelah kebakaran gudang bahan baku PT Wings Surya di Driyorejo, Gresik, pada 4 September 2026.

Kebakaran yang memunculkan kekhawatiran terhadap potensi pencemaran Kali Surabayam akibat bahan kimia yang tersimpan di dalam gudang. Apalagi, sejumlah bahan baku industri yang terbakar berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan apabila sisa pembakaran terbawa air hujan menuju saluran air dan sungai.

Konfirmasi kepada Nurkholis dikirim pada 8 September 2026, lima hari pascakebakar, meminta penjelasan mengenai pengawasan dan penanganan dampak Kali Surabaya. Namun, saat itu tidak ada balasan yang diberikan Nurkholis.

Dua peristiwa tersebut memperlihatkan persoalan keterbukaan informasi dari pejabat yang memiliki tanggung jawab strategis dalam urusan lingkungan hidup. Padahal, penjelasan pemerintah diperlukan masyarakat untuk mengetahui langkah pengawasan, penanganan pencemaran, dan pemulihan lingkungan.

Kini, Nurkholis justru berhadapan dengan proses hukum dalam perkara dugaan korupsi yang terjadi ketika dirinya menjabat Kepala Dinas ESDM Jatim pada Januari hingga 31 Agustus 2024.

Penetapan Nurkholis, Kepala DLH Jawa Timur, sebagai tersangka dugaan pungli perizinan serta catatan konfirmasi persoalan lingkungan yang tidak mendapat tanggapan. | Diolah dari berbagai sumber

Diduga Perintahkan Dua Kepala Bidang Memungut Uang

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jatim, I Gede Punia Atmaja, menjelaskan penetapan Nurkholis sebagai tersangka merupakan hasil pengembangan penyidikan perkara dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang atau pungli dalam proses pengajuan penerbitan perizinan di lingkungan Dinas ESDM Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kembali menetapkan satu orang tersangka baru dalam perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang atau pungli dalam proses pengajuan penerbitan perizinan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dengan inisial NK selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Timur periode bulan Januari 2024 sampai dengan 31 Agustus 2024,” kata Punia di Kejati Jatim dalam konferensi pers, Senin (16/11/2026) malam.

BACA JUGA:  SOSOK: Lid Debora Widodo: Dari Sorong Menjelajah Jawa, Menemukan Suara Hak-Hak Sungai bersama ECOTON

Berdasarkan perkembangan penyidikan, Nurkholis diduga menyalahgunakan kewenangannya dengan memerintahkan dua kepala bidang di bawahnya untuk meminta sejumlah uang di luar ketentuan resmi kepada para pemohon izin.

WhatsApp Channel · TitikTerang

TitikTerang hadir di WhatsApp

Dapatkan kilasan berita, analisis pedas, dan cerita ekologis ala TitikTerang langsung di WhatsApp-mu.

Gabung WhatsApp Channel

Kedua pejabat tersebut adalah Ony Setiawan, mantan Kepala Bidang Pertambangan Dinas ESDM Jatim yang telah meninggal dunia, serta Ertika Dinawati, Kepala Bidang Geologi dan Air Tanah Dinas ESDM Jatim.

“Jadi ada dua [yang diperintah Nurkholis], tadi yang kami sampaikan dua kabid, satu almarhum OS, satu lagi kabid ED,” ujar Punia.

Dari praktik tersebut, penyidik mengungkap dugaan pungutan liar terhadap 35 pemohon izin pada dua bidang pelayanan.

Pada bidang pertambangan, pungutan diduga menyasar tujuh pemohon izin dengan total mencapai Rp1,105 miliar. Nilainya bervariasi antara Rp50 juta hingga Rp487 juta per pemohon.

Sementara pada bidang geologi dan air tanah, pungutan diduga dilakukan terhadap 28 pemohon izin selama periode Maret hingga September 2024 dengan total Rp133,5 juta.

Dengan demikian, total uang yang diduga dikumpulkan melalui praktik pungutan liar tersebut mencapai Rp1.238.500.000 atau sekitar Rp1,23 miliar.

Punia menjelaskan, penyidik menemukan dugaan modus pemerasan terhadap para pemohon perizinan. Meskipun dokumen persyaratan administrasi telah lengkap, penerbitan izin diduga sengaja dihambat dengan berbagai alasan sampai pemohon menyerahkan sejumlah uang.

“Kalau suap itu antara yang memberi dan yang diberi itu sama-sama punya kepentingan. Tetapi kalau yang di pemerasan ini, semua sudah lengkap, tetapi kemudian tidak dikeluarkan dengan alasan A, B, C sehingga dia memberikan uang, kemudian izin dikeluarkan,” jelas Punia.

BACA JUGA:  DLH Jombang Gagap Tangani Limbah B3 di Hutan Wonosalam, Amalia Fibrianty: Aparat Harus Bertindak Tegas

Nurkholis Keluar dengan Rompi Tahanan

Penetapan Nurkholis sebagai tersangka merupakan bagian dari pengembangan perkara yang sebelumnya telah menjerat empat tersangka lain, yakni Aris Mukiyono, Ony Setiawan, Hermawan, dan Ertika Dinawati.

Setelah menjalani pemeriksaan, Nurkholis keluar dari ruang pemeriksaan sekitar pukul 23.00 WIB dengan mengenakan rompi tahanan merah. Ia menutupi wajahnya menggunakan amplop cokelat saat digelandang penyidik menuju Rumah Tahanan Cabang Kejati Jatim.

Nurkholis tidak memberikan keterangan kepada awak media yang menunggunya.

Kejati Jatim menahan Nurkholis selama 20 hari untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

Penetapan tersangka ini menempatkan persoalan akuntabilitas pejabat publik kembali menjadi perhatian. Terlebih, jabatan Kepala DLH Jatim berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat dalam memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.***

Tinggalkan Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *