- Dua dosen Teknik Lingkungan UM menyoroti persoalan Sungai Brantas, mulai dari lemahnya koordinasi lembaga, keterbatasan data, hingga pengelolaan sampah yang belum optimal.
- Pemulihan Sungai Brantas membutuhkan pengurangan sampah dari sumber, tanggung jawab produsen melalui EPR, pengawasan pencemaran, serta keterlibatan masyarakat dan perguruan tinggi.
- Fahir Hasan mendorong target pemulihan Sungai Brantas hingga 2040, sementara Dewi Puji Rahayu menekankan tanggung jawab produsen untuk mengurangi sampah plastik yang mencemari sungai.
PRE-launching buku tentang Sungai Brantas yang digelar di Universitas Brawijaya (UB) Malang, pada Sabtu, 14 November 2026, tampaknya mendapat catatan kritis dari akademisi Universitas Negeri Malang (UM). Kegiatan yang dihadiri mahasiswa dan kalangan komunitas itu, dinilai masih perlu ditindaklanjuti. Tentunya dengan agenda teknis, target pemulihan sungai, juga keterlibatan lembaga yang memiliki kewenangan pengelolaan dan penegakan hukum lingkungan.
Fahir Hasan, Dosen Teknik Lingkungan UM, menyampaikan hal tersebut saat mengunjungi Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah (Ecoton) bersama sekitar 70 mahasiswa. Dalam kunjungan, hadir pula Dewi Puji Rahayu, dosen Teknik Lingkungan UM, yang lebih banyak menyoal pengurangan sampah di sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas.
Menurut Fahir, kegiatan pre-launching buku memang mendapat antusiasme banyak kalangan, terutama mahasiswa banyak hadir. Hanya saja, kata Fahir, kegiatan itu perlu dilanjutkan melalui peluncuran berikutnya yang membahas persoalan lebih teknis.
“Harapan saya nanti, saat peluncuran buku di Jakarta, informasi bisa disebarluaskan melalui media daring. Sehingga mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang peduli terhadap lingkungan, khususnya bidang teknik lingkungan dan pengelolaan sumber daya air, bisa ikut bergabung dan terlibat,” ujarnya, di Gedung Ecoton Wringinanom, Gresik, pada Senin, 16 November 2026.
“Mengajak adik-adik mahasiswa ini jauh lebih penting. Ini investasi, lho, ini investasi,” tambahnya.
Selanjutnya, Fahir juga berpendapat, salah satu persoalan mendasar dalam pengelolaan Sungai Brantas adalah, belum adanya acuan bersama sebagai target pemulihan jangka panjang sungai.
Melihat hal ini, ia mengingatkan tentang persoalan keterbatasan data, juga belum adanya sinkronisasi informasi antarlembaga. Padahal, hal ini sudah menjadi pembahasan, sejak dirinya menempuh pendidikan Teknik Lingkungan di Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) pada 2010.
Persoalan paling mencolok, sebut Fahir, yaitu menyangkut ketersediaan data dan koordinasi antara lembaga, seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Perum Jasa Tirta I (PJT I).
“Target ini harus menjadi dasar untuk menentukan kegiatan, pembagian peran, dan ukuran keberhasilan. Jadi, buku ini tidak hanya menjadi dokumentasi persoalan sungai, tetapi juga menjadi pijakan, mendorong perubahan dan pemulihan Sungai Brantas.”
“Apakah kita jalan di tempat? Pertanyaannya itu. Akan lebih baik ketika launching juga disampaikan targetnya. Misalnya, bagaimana target pengelolaan Sungai Brantas pada 2040,” ujarnya.
Menurut Fahir, target ini sangat penting, bahkan perlu diterjemahkan menjadi program kerja tahunan. Sehingga dapat dikerjakan bersama oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari perguruan tinggi, mahasiswa, komunitas, hingga masyarakat di sepanjang DAS Brantas.
“Target ini harus menjadi dasar untuk menentukan kegiatan, pembagian peran, dan ukuran keberhasilan. Jadi, buku ini tidak hanya menjadi dokumentasi persoalan sungai, tetapi juga menjadi pijakan, mendorong perubahan dan pemulihan Sungai Brantas,” ujarnya.

Soal Ego Sektoral Lembaga
Selain persoalan target dan data, Fahir, yang juga hadir dalam acara pre-launching itu, juga menyinggung keterlibatan sejumlah pemangku kebijakan belum optimal. Ia mempertanyakan keterlibatan sejumlah pemangku kebijakan dalam kegiatan pre-launching buku.
Menurutnya, pengelolaan Sungai Brantas membutuhkan keterlibatan lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan, pengendalian pencemaran, dan penegakan hukum lingkungan.
Ia mengaku terkejut ketika melihat masih kuatnya ego sektoral dan ego kelembagaan dalam kegiatan yang membahas persoalan Sungai Brantas.
“Ego sektoral, ego kelembagaan itu masih kental. Lihat dari sponsornya. Yang lainnya seperti DLH ke mana?” katanya.
Dari kenyataan ini, Fahir berharap dalam peluncuran berikutnya, bisa melibatkan lebih banyak instansi pemerintah dan pemangku kebijakan. Meskipun buku telah selesai diterbitkan, keterlibatan lembaga dapat diwujudkan melalui pembahasan teknis dan penyusunan program pemulihan.
WhatsApp Channel · TitikTerang
Dapatkan kilasan berita, analisis pedas, dan cerita ekologis ala TitikTerang langsung di WhatsApp-mu. TitikTerang hadir di WhatsApp
“Persoalan Sungai Brantas tidak cukup hanya dibicarakan oleh akademisi dan komunitas lingkungan. Lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan juga harus terlibat, supaya rekomendasi yang dihasilkan bisa ditindaklanjuti dengan konkret,” ujar pendidik yang meraih gelar S3 Civil and Environmental Engineering (Teknik Sipil), Chung Yuan Christian University (CYCU), Taiwan ini.

Pengurangan Sampah Harus Dimulai dari Sumber
Sementara itu, Dewi Puji Rahayu menyoal persoalan sampah yang mencemari Sungai Brantas. Ia melihat hal ini terjadi, karena belum optimalnya sistem pengurangan dan pengelolaan sampah dari sumber.
Menurut Dewi, seluruh tahapan pengelolaan sampah sebenarnya sudah memiliki rantai yang jelas. Mulai dari pengurangan di sumber, pengangkutan ke tempat penampungan sementara (TPS), pengolahan melalui TPS 3R, hingga pembuangan residu ke tempat pemrosesan akhir (TPA).
Melalui mekanisme tersebut, ucap Dewi, produsen harus bertanggung jawab terhadap kemasan produk yang mereka hasilkan, termasuk setelah kemasan digunakan konsumen dan berubah menjadi sampah.
“Hal ini, produsen harus tanggung jawab,” tegasnya.
Namun, pelaksanaan di lapangan belum berjalan sebagaimana mestinya. Sampah yang masuk ke TPA tidak hanya berupa residu, sehingga kapasitas tempat pemrosesan akhir di berbagai daerah semakin terbebani dan menghadapi kondisi darurat.
“Pengurangan sampah yang tidak baik akan menghasilkan pencemaran sampah ke tempat yang tidak seharusnya ada sampahnya,” kata Dewi.
Ia berpendapat, pengembangan teknologi pengolahan sampah, seperti insinerasi dan gasifikasi tidak otomatis menyelesaikan persoalan, apabila pengurangan sampah dari sumbernya belum berjalan.
Menurut Dewi, salah satu aspek terpenting dan perlu diperkuat adalah penerapan Extended Producer Responsibility (EPR) atau tanggung jawab produsen perlu dipertegas.
Melalui mekanisme tersebut, ucap Dewi, produsen harus bertanggung jawab terhadap kemasan produk yang mereka hasilkan, termasuk setelah kemasan digunakan konsumen dan berubah menjadi sampah.
“Hal ini, produsen harus tanggung jawab,” tegasnya.
Dewi menjelaskan, komposisi sampah organik diperkirakan mencapai 50–60 persen. Sementara itu, plastik menjadi salah satu komponen penting berikutnya, terutama yang berasal dari kemasan produk.
Karena itu, persoalan sampah plastik tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab industri yang memproduksi dan mengedarkan kemasan tersebut.
Ia mendorong agar produsen membangun sistem pengumpulan dan pengembalian kemasan plastik untuk dimanfaatkan kembali dalam proses produksi.
“Apabila semua produsen bisa mengembalikan semua plastiknya ke dalam proses produksi, saya rasa harapan untuk bebas dari plastik itu masih ada,” ujarnya.***