Lewati ke konten

Limbah B3 Dibuang di Hutan Wonosalam, Prigi Arisandi: Polisi Harus Segera Tangkap Pelaku!

| 7 menit baca |Eksploratif | 18 dibaca
Oleh: Titik Terang Penulis: Supriyadi Editor: Supriyadi
  • Prigi Arisandi mendesak polisi segera menangkap pelaku pembuangan limbah B3 di hutan Wonosalam. Ia menegaskan, tindak pidana lingkungan bukan delik aduan dan dapat diproses tanpa menunggu laporan korban. Sumber dan pelaku pembuangan harus diungkap.
  • Tim ECOTON dan Perkumpulan Telapak menemukan tiga titik pembuangan material mencurigakan. DLH Jombang mengambil sampel untuk menguji kandungan serta memastikan tingkat bahayanya bagi lingkungan. Hasil laboratorium ditunggu untuk memastikan karakteristik material tersebut.
  • Amiruddin Muttaqin meminta polisi memeriksa rekaman CCTV dan menelusuri perusahaan industri aluminium di Jombang. Ia menilai pengawasan limbah B3 perlu diperketat, sementara kawasan hutan terdampak harus dibersihkan dan dipulihkan serta pemulihan kawasan hutan yang tercemar secara menyeluruh.

HUTAN seharusnya menjadi ruang hidup bagi pepohonan, satwa liar, sekaligus sumber penghidupan masyarakat. Namun, apa yang terjadi di kawasan hutan Dusun Carangwulung, Desa Carangwulung, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, justru memperlihatkan ancaman berbeda. Kawasan yang semestinya dijaga kelestariannya, menjadi tempat pembuangan material limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Temuan material mencurigakan di tiga titik kawasan hutan ini pun, memantik kemarahan pegiat lingkungan. Pendiri Lembaga Kajian Ekologi dan Konservasi Lahan Basah (ECOTON), Prigi Arisandi, mendesak aparat kepolisian segera mengusut pembuang limbah, yang bisa jadi mengancam nyawa manusia.

Prigi menyayangkan tindakan pembuangan material limbah B3 di kawasan hutan. Menurut dia, perbuatan pelaku, tidak boleh dianggap sebagai pelanggaran biasa, cukup dengan teguran. Kejahatan lingkungan ini, harus ditindak melalui proses hukum pidana.

“Siapapun yang membuang limbah B3 dengan sengaja, pidana biasa, bukan delik aduan. Polisi segera menangkap,” tegas Prigi saat berada di lokasi pembuangan limbah, Selasa sore (17/11/2026).

Penerima penghargaan Goldman Environmental Prize 2011 ini, juga mengingatkan, tindak pidana lingkungan hidup bukan delik aduan. Artinya, aparat penegak hukum dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan, tanpa harus menunggu pengaduan dari korban.

“Temuan di lokasi maupun informasi dari masyarakat, sudah bisa menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti tindak pidana lingkungan. Tidak perlu menunggu adanya pengaduan dari korban,” tegasnya.

BACA JUGA:  ECOTON Mengajak Membuka Daya Imajinasi Mahasiswa di Green Voice Academy

Selanjutnya Prigi meminta, pihak kepolisian tidak berhenti pada pemeriksaan lokasi dan pengambilan sampel. Sumber limbah, pihak yang mengangkut, kendaraan yang digunakan, hingga perusahaan yang menghasilkan material harus ditelusuri. Rantai pembuangan perlu diungkap, supaya pelaku maupun pihak yang bertanggung jawab tidak luput dari proses hukum.

“Selain diproses secara pidana, limbah berbahaya itu harus segera diangkat dengan prosedur penanganan yang aman. Kawasan hutan yang sudah terdampak juga wajib dipulihkan agar tidak terus mengancam ekosistem dan lingkungan sekitarnya,” tegas Prigi.

Menurut Prigi, membiarkan limbah berada di kawasan hutan sama saja memperpanjang ancaman terhadap ekosistem. Apalagi, kawasan hutan di Wonosalam, merupakan ruang hidup berbagai organisme. Keberadaan masyarakat di sana banyak bergantung pada hutan.

“Kasus ini harus diungkap sampai tuntas. Jangan sampai kawasan hutan justru berubah menjadi tempat pembuangan limbah industri yang membahayakan kawasan hutan dan mengancam keselamatan masyarakat,” pintanya.

Tiga titik pembuangan material yang diduga limbah B3 di kawasan hutan Dusun Carangwulung, Desa Carangwulung, Kecamatan Wonosalam, Jombang, berada pada ketinggian 561,8–566 mdpl. Lokasi telah dipasangi garis pembatas untuk mencegah masyarakat mendekat. Selasa, 17 November 2026 | Foto: Fully Syafi.

CCTV Bisa Menjadi Petunjuk Mengungkap Pelaku

Desakan serupa disampaikan Gubernur Perkumpulan Telapak Jawa Timur, Amiruddin Muttaqin. Ia meminta Polres Jombang segera turun tangan, mengusut pembuangan material limbah B3 tersebut.

Amiruddin menyebut keberadaan kamera pengawas, CCTV di sekitar lokasi dapat menjadi petunjuk penting mengidentifikasi pelaku. Rekaman CCTV dapat membantu penyidik menelusuri kendaraan dan aktivitas yang digunakan untuk pembuangan limbah.

“CCTV itu sebenarnya mempermudah kepolisian untuk melakukan penyidikan. Harus ada penindakan yang tegas,” ujarnya.

Dari karakteristik material yang ditemukan, Amiruddin mengatakan limbah berbahaya ini, berkaitan dengan aktivitas industri aluminium. Melihat hal ini, ia pun meminta pemerintah daerah dalam hal ini, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, segera berkoordinasi dengan Polres Jombang.

“Perlu ditelusuri perusahaan-perusahaan di Jombang, yang menghasilkan limbah dari aktivitas industri aluminium. Ini harus dikoordinasikan dengan kepolisian untuk mengetahui asal limbah serta pihak yang bertanggung jawab,” ujarnya.

Amiruddin juga menyoal pengawasan Pemerintah Kabupaten Jombang, terhadap industri penghasil limbah B3. Menurut dia, kasus pembuangan limbah B3 di Kabupaten Jombang selama ini, kerap terjadi. Ujungnya belum pernah ada penindakan dengan tegas. Apalagi saat ini, kata Amiruddin, pembuangan limbah di kawasan hutan. Bisa mengancam ekosistem di kawasan hutan.

BACA JUGA:  Final Impact 2025, Ajang Unjuk Inovasi Anak Muda Peduli Lingkungan

“Ini sebenarnya bentuk kegagalan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam melakukan pengawasan terkait pembuangan limbah B3. Tidak boleh ada toleransi. Harus melakukan pengawasan terhadap industri-industri yang menghasilkan limbah B3 di Jombang supaya tidak kecolongan,” katanya.

Ia kemudian berpendapat, sanksi administratif tidak cukup, apabila ditemukan unsur tindak pidana. Pelaku harus dimintai pertanggungjawaban pidana, sementara limbah yang dibuang harus segera dibersihkan.

WhatsApp Channel · TitikTerang

TitikTerang hadir di WhatsApp

Dapatkan kilasan berita, analisis pedas, dan cerita ekologis ala TitikTerang langsung di WhatsApp-mu.

Gabung WhatsApp Channel

“Harus ada pidana, didenda seberat mungkin. Limbah itu harus diambil, harus dibersihkan. Tidak boleh dibiarkan,” tegasnya.

Camat Wonosalam, Yudha Asmara, memasang pembatas di sekitar lokasi pembuangan material yang diduga limbah B3 sebagai tanda peringatan bahaya bagi manusia dan lingkungan. | Foto: Fio Atmadja.

Tiga Titik Pembuangan Ditemukan

Sebelumnya, Pemerintah Kecamatan Wonosalam menemukan tiga titik pembuangan material mencurigakan di kawasan hutan Dusun Carangwulung, Desa Carangwulung. Temuan tersebut pertama kali diketahui pada Senin (16/11/2026), sekitar pukul 08.00 WIB.

Camat Wonosalam, Yudha Asmara, mengatakan setelah menerima informasi temuan tersebut, pihaknya langsung mengerahkan petugas Trantib, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), penyuluh pertanian lapangan (PPL), serta Dinas Kesehatan untuk melakukan pengecekan.

“Kami menemukan ada tiga titik pembuangan limbah itu,” ungkap Yudha.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jombang kemudian mengambil sampel material bersama Pemerintah Kecamatan Wonosalam pada Selasa (17/11/2026). Sampel tersebut akan diuji untuk memastikan kandungan serta tingkat bahayanya.

Yudha mengatakan, kawasan tersebut ditumbuhi berbagai tanaman, di antaranya kopi, durian, dan pinus. Tanaman kopi dan durian menjadi vegetasi yang paling terlihat berpotensi terdampak.

“Di kawasan ini ada durian, ada kopi, dan ada pinus. Yang jelas, yang terdampak di sini yang paling kelihatan adalah kopi sama durian,” katanya.

Ia mengkhawatirkan kemungkinan material tersebut mencemari tanaman produktif. Apabila terdapat kontaminasi pada buah yang dikonsumsi masyarakat, paparan bahan berbahaya dikhawatirkan dapat masuk ke tubuh manusia.

BACA JUGA:  CFD Gresik: ECOTON– IKA UNAIR Uji Mikroplastik di Ruang Publik

“Selain berpotensi mencemari tanaman, kami juga khawatir material ini menguap atau menyebar melalui udara. Jika terhirup masyarakat, dikhawatirkan dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti pusing hingga sesak napas,” ujar Yudha.

Sebagaimana disampaikan Yudha, lokasi berada di tiga titik. Berdasarkan hasil penelusuran lokasi yang melibatkan tim ECOTON dan Perkumpulan Telapak, identifikasi material menggunakan perangkat GPS menunjukkan lokasi berada pada ketinggian antara 561,8 hingga 566 meter di atas permukaan laut (mdpl).

Titik pertama tercatat pada koordinat 7°42’28” Lintang Selatan dan 112°23’53” Bujur Timur, dengan ketinggian 566 mdpl. Titik kedua berada pada koordinat 7°42’27” Lintang Selatan dan 112°22’28” Bujur Timur, dengan ketinggian 565,3 mdpl. Sementara titik ketiga tercatat pada koordinat 7°42’27” Lintang Selatan dan 112°22’25” Bujur Timur, dengan ketinggian 561,8 mdpl.

Pegawai Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Jombang mengambil dokumentasi dan sampel material yang diduga limbah B3 di kawasan hutan Dusun Carangwulung, Wonosalam, untuk diuji di laboratorium. | Foto: Fio Atmadja.

Limbah Dibersihkan, Pelaku Jangan Dibiarkan Lolos

Pembuangan limbah B3 di kawasan hutan Wonosalam, kini menyisakan sejumlah pekerjaan penting bagi aparat dan pemerintah daerah. Identitas pelaku, asal material, jalur pengangkutan, serta pihak yang bertanggung jawab harus diungkap.

Jika terbukti terjadi pembuangan limbah tanpa izin, Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur ancaman pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak Rp3 miliar.

Sementara itu, apabila penyidikan membuktikan adanya kesengajaan yang mengakibatkan pencemaran atau kerusakan lingkungan, ketentuan pidana lain, termasuk Pasal 98, dapat diterapkan sesuai unsur perbuatannya.

Bagi Prigi Arisandi dan Amiruddin Muttaqin, penanganan kasus ini tidak boleh berhenti pada pengambilan sampel dan pemeriksaan administratif. Aparat harus mengungkap pelaku, memprosesnya secara hukum, dan memastikan kawasan hutan yang tercemar dipulihkan.

“Membersihkan limbah dari lokasi pembuangan saja tidak cukup. Sumber limbah dan pihak yang bertanggung jawab harus diungkap. Jangan sampai limbahnya dibersihkan, tetapi pelakunya tidak pernah tersentuh hukum,” tegas Amiruddin.***

Tinggalkan Komentar

Email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *