Anak Sekolah Bojonegoro Keracunan Massal, Polisi Turun Tangan: Dari Perut ke Tuntutan Pidana

BOJONEGORO – Bojonegoro lagi-lagi bikin berita. Tapi kali ini bukan soal minyak yang melimpah atau Silpa APBD yang numpuk, melainkan soal… perut. Ratusan anak sekolah di Kecamatan Kedungadem mendadak tumbang setelah menyantap menu Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Gejalanya standar paket keracunan edition: mual, muntah, diare, plus wajah pucat yang bikin orang tua langsung panik. Puskesmas pun mendadak jadi tempat nongkrong paling hits, antreannya sampai mirip konser Coldplay—minus tiket mahal dan lampu kelap-kelip.

#Polisi Ikut Cari Dalang di Balik Telur Puyuh

Karena kasusnya masif, polisi akhirnya turun tangan. Tenang, bukan untuk ikut ngantri obat, tapi buat menyelidiki, siapa dalang di balik telur puyuh rebus dan susu kotak yang kini jadi tersangka utama?

“Polres sudah ambil sampel makanan, nanti diuji di laboratorium,” kata pejabat setempat dengan wajah serius. Yah, semoga aja lab-nya nggak kayak drama sinetron yang hasilnya baru nongol tiga bulan kemudian.

Kasat Reskrim Polres Bojonegoro, AKP Bayu Adjie Sudarmono, juga ikut buka suara. “Sementara ini kami mendatangi TKP, melakukan pendampingan Dinkes dalam pengambilan sampel makanan. Kemudian sampel itu dibawa ke Labkesda,” ujarnya, Jumat (3/10/2025).

Bahasa resminya memang kedengaran rapi. Tapi kalau diterjemahkan ke bahasa rakyat, kira-kira begini, polisi juga lagi bingung, jadi yang bisa dilakukan sekarang adalah bawa semua “barang bukti” ke lab—mulai dari nasi putih, oseng buncis, sampai telur puyuh yang mungkin diam-diam sudah punya dendam pribadi.

#Dari Makan Gratis ke Racun Gratis

Program MBG sejatinya niatnya mulia, bikin anak-anak kenyang, sehat, dan makin pinter di kelas. Tapi kalau kenyangnya justru bikin perut kram berjamaah, netizen jelas langsung auto rebranding. Dari “Makanan Bergizi Gratis” jadi “Makanan Bikin Gawat Gratis.”

Di medsos, meme soal ini langsung bertebaran. Ada yang bikin plesetan: “Makan Gratis, Rawat Inap Bayar Sendiri.” Ada pula yang lebih ekstrem, “Daripada anak saya muntah-muntah, mending bekal nasi tempe sendiri.”

#Ahli Hukum: Bisa Tuntut Pidana dan Perdata

Masalahnya ternyata nggak berhenti di puskesmas atau ruang kelas. Menurut ahli hukum Unigoro, Tri Astuti Handayani, kasus ini bisa naik kelas, dari perut ke meja hijau.

Ya, wali murid korban MBG bisa menuntut pidana sekaligus perdata ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Bayangkan, gara-gara telur puyuh dan susu kotak, orang tua punya opsi: nuntut biaya pengobatan, kompensasi trauma, sampai ganti rugi.

“Kalau terbukti ada kelalaian, ya masuk tindak pidana,” kata sang rektor sekaligus pengacara. Bahasa sederhananya, kalau makanan gratis ini ternyata malah jadi “racun gratis,” yang ngasih makan bisa kena pasal.

Dari sisi ekonomi, akademisi lain menambahkan, program yang niatnya investasi gizi malah berubah jadi biaya darurat. Anggaran buat pencegahan akhirnya habis buat beli obat diare massal. Dari sisi sosial-politik, Pemkab Bojonegoro juga kena PR besar, mengawal program ini biar nggak lagi-lagi bikin headline memalukan.

Ahli Lingkungan: Dapur Bisa Jadi TKP

Ahli lingkungan Laily Agustina pun nggak mau ketinggalan komentar. Katanya, masalah bisa datang dari mana saja, bahan baku yang nggak segar, dapur yang jorok, atau makanan ditutup saat masih panas. Akibatnya, bakteri bisa pesta pora. Jangan heran kalau nasi putih bisa berubah jadi bom waktu biologis.

Laily Agustina, punya analisis yang bikin kita sadar, masalah MBG bukan cuma soal lauk pauk, tapi juga soal lingkungan. Katanya, keracunan bisa muncul gara-gara sanitasi yang amburadul. Begitu lingkungan kotor, makanan gampang terkontaminasi bakteri kelas berat—sebut saja Escherichia coli, Salmonella, sampai Staphylococcus aureus. Lengkap, kayak Avengers-nya dunia mikroba, tapi versi yang bikin mencret.

“Mulai dari bahan baku, proses pengolahan yang asal-asalan, penyimpanan yang salah, sampai distribusi dan penyajian yang nggak jaga suhu dan kebersihan,” jelasnya.

Bahasa sederhananya, dari dapur sampai meja makan, jalur rantai pasok MBG ini bisa jadi lintasan estafet bakteri. Kalau manusia niatnya bikin program makan bergizi, bakteri juga punya niat lain, bikin program diare gratis nasional.

Artinya, masalah MBG bukan cuma soal siapa yang masak, tapi juga bagaimana makanan diperlakukan. Kalau logistiknya asal-asalan, makanan bergizi pun bisa menjelma jadi “menu maut.”

#Trauma Anak dan Orang Tua

Psikolog Unigoro, Rio Candra Pratama, juga mengingatkan soal dampak psikologis. Anak-anak bisa trauma setiap kali lihat susu kotak atau telur puyuh. Orang tua pun bisa jadi parno tiap dengar kata “gratis.” Padahal, konsep makanan gratis semestinya menenangkan, bukan bikin panik.

Restorasi kepercayaan publik jadi PR pemerintah. Mungkin caranya dengan bukti konkret: kualitas makanan benar-benar dijaga, bukan sekadar tagline di brosur. Sebab kalau dibiarkan, kata “bergizi” bisa lama-lama jadi bahan olok-olokan.

“Pemerintah harus merestorasi kepercayaan masyarakat dengan cara SPPG mengakui ada kesalahan manajemen MBG. Ke depan harus berkomitmen memperbaikinya dengan cara-cara yang bisa diukur dan diamati masyarakat,” ujarnya.

Di level bawah, guru dan kepala sekolah juga serba salah. Kalau makanan diterima, takut bikin siswa sakit. Kalau ditolak, khawatir dimarahi atasan atau dianggap tidak mendukung program pemerintah. Ibarat makan sate kambing pas kolesterol naik, mau nolak nggak enak, mau nerima taruhannya nyawa.

#Dari Perut ke Politik

Pada akhirnya, kasus ini bikin kita sadar, urusan makan ternyata sama peliknya dengan urusan politik. Sama-sama bisa bikin perut mulas.

Dari perut anak sekolah yang mual, muntah, sampai laporan polisi yang numpuk, semuanya saling terhubung. Dan Bojonegoro, yang dulu dikenal karena minyak dan APBD, sekarang punya “branding baru”, kabupaten yang tahu benar betapa seriusnya urusan sebutir telur puyuh.***