Di Belinyu, timah menjanjikan kemakmuran, tetapi air membawa sakit, banjir, dan ketakutan. Warga hidup di antara suap, tambang ilegal, dan hukum yang absen.
Pagi itu belum sepenuhnya terang, ketika Cak Lul (66 tahun), begitulah banyak warga menyapanya, menimba air di kamar mandinya. Uap tipis menguar, membawa bau kaporit yang menusuk hidung.
Baru sebentar mengguyur kepala, matanya perih. Merah. Berair. Ia mengusap wajahnya perlahan, seperti sudah hafal rasa sakit itu. “Setiap habis mandi, mata begini,” katanya, Kecamatan Belinyu, Bangka Belitung, Kamis, (5/2/2026).
Di rumah sebelah, terdengar Ana (58 tahun) terbatuk-batuk. Asmanya kambuh. Bukan karena debu atau asap rokok, melainkan karena bau air yang ia pakai untuk mandi dan mencuci. Bau kaporit yang menyengat, menusuk sampai dada. Sudah bertahun-tahun begitu. Tidak ada pilihan lain. Air PDAM, satu-satunya sumber
Dini, mahasiswa perempuan yang dua puluh tahun hidup di Belinyu, mengalami iritasi kulit yang tak pernah benar-benar sembuh. Kulitnya kerap gatal, memerah, dan perih. Anehnya, semua itu hilang ketika ia pindah ke Surabaya. “Pasti ada yang salah dengan air di tempat saya,” ujarnya.
Keluhan mereka bukan cerita tunggal. Air PDAM Belinyu bersumber dari sungai yang telah lama tercemar aktivitas penambangan timah ilegal. Logam berat, seperti timbal, merkuri, cadmium, larut tanpa warna. Tak terlihat, tetapi menetap di tubuh manusia.
Penelitian Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung (2022), mencatat pH air PDAM Belinyu hanya 5, jauh di bawah standar kelayakan 6,5-8,5. Terlalu asam. Di bawah standar aman.
Air seperti ini menggerogoti pipa, melarutkan logam, dan akhirnya masuk ke tubuh warga. Perlahan. Diam-diam.
Belinyu, kecamatan di utara Pulau Bangka dengan lebih dari 49 ribu penduduk, dulunya dikenal sebagai kampung nelayan. Sungainya jernih. Ikan melimpah. Kini, kejernihan itu, hilang, tinggal kenangan.
#Kubangan Bernama Berok
Kawasan Berok menjadi saksi perubahan paling telanjang. Haidir, mantan nelayan, berdiri di tepi sungai yang kini lebih pantas disebut kubangan. Airnya keruh kecokelatan. Endapan lumpur menebal. Tidak ada lagi pantulan langit.
“Dulu ini tempat kami kumpul sebelum melaut,” katanya. “Airnya jernih. Ikan banyak. Sekarang? Endapan naik, air naik. Jadi kubangan timah.”
Bangka Belitung menyumbang sekitar 90 persen produksi timah nasional. Angka yang kerap dibanggakan. Tetapi di Belinyu, angka itu berwujud lubang, air asam, dan laut yang sekarat.
Yang datang menggali bukan hanya orang lokal. Banyak penambang berasal dari luar pulau. “Mereka datang, ambil timah, lalu pergi,” ujar Haidir. “Kami yang kebagian rusaknya.”
Kerusakan itu tidak berhenti di sungai. Laut ikut menanggung akibat. Ikan menghilang. Nelayan kehilangan mata pencaharian. Anak-anak tumbuh tanpa tahu rasa ikan segar dari laut sendiri.
Paparan logam berat dalam jangka panjang bukan perkara sepele. Ia bisa merusak ginjal, sistem saraf, bahkan menurunkan kecerdasan anak. Timbal, menurut berbagai penelitian kesehatan, mampu menghambat perkembangan otak. Ancaman itu kini mengalir bersama air yang dipakai mandi setiap hari.
#Dibayar untuk Tenggelam
Tak jauh dari Berok, di Jalan Bahari, Pakde Suwandi (58 tahun) mengangkat ember berisi air keruh dari lantai rumahnya. Kamis pagi (8/12/2025), banjir kembali datang. Ini banjir ketiga dalam sebulan.
“Dulu paling banjir sekali dua kali setahun,” katanya. “Sekarang, hampir tiap hujan deras.”
Selama 35 tahun tinggal di kawasan itu, ia melihat perubahan pola banjir yang mencolok. Sungai dangkal oleh endapan lumpur tambang. Air hujan kehilangan jalur. Meluap ke rumah warga.
WhatsApp Channel · TitikTerang
Dapatkan kilasan berita, analisis pedas, dan cerita ekologis ala TitikTerang langsung di WhatsApp-mu. TitikTerang hadir di WhatsApp
Ironinya, sebagian warga justru menerima uang dari pengusaha tambang ilegal agar tutup mulut. “Uang damai,” begitu mereka menyebutnya. Ada yang ikut menambang. Ada yang pura-pura tak tahu.
“Mereka dibayar untuk diam,” kata Pakde Suwandi. “Tapi yang kebanjiran ya mereka sendiri.”
Aksi protes pernah digelar. Warga turun ke jalan. Menuntut tambang ilegal ditutup. Namun aksi itu rapuh sejak awal. Banyak yang berdiri di barisan demonstran, tetapi juga menerima uang dari tambang. Teriakan perlawanan kehilangan makna.
Situasi makin kusut dengan hadirnya oknum aparat. Warga bercerita, setiap rencana razia selalu bocor. Penambang sudah lebih dulu menghilang sebelum petugas datang. Sungai terus dikeruk. Hukum seolah memilih berpaling.
Banjir pun datang sebagai balasan. Berulang. Tanpa kompromi.
#Sungai yang Kehilangan Hak
Di balik semua itu, muncul pertanyaan yang lebih mendasar: apakah sungai hanya objek eksploitasi?
Ahmad Fauzi, aktivis lingkungan, menyebut sungai sebagai sistem kehidupan. “Ketika sungai mati, semua yang bergantung padanya ikut mati,” katanya.
Konsep Hak Asasi Sungai bukan gagasan utopis. Selandia Baru mengakui Sungai Whanganui sebagai entitas hukum. India memberikan status serupa pada Gangga dan Yamuna. Ekuador memasukkan Hak Alam dalam konstitusi.
Di Belinyu, sungai kehilangan hak paling dasar: mengalir tanpa racun.
Mengakui hak sungai berarti memaksa negara dan korporasi bertanggung jawab. Bukan sekadar menambal kerusakan, tetapi mencegahnya sejak awal.
Air di Belinyu masih keruh. Cak Lul masih mengelap matanya. Ana masih terbatuk-batuk. Pakde Suwandi masih mengangkat ember setiap hujan deras. Dini, di Surabaya, tahu ia belum bisa pulang.
Timah memang membawa uang bagi sebagian orang. Tetapi bagi ribuan warga Belinyu, timah membawa sakit, banjir, dan masa depan yang kian kabur.
Pertanyaannya kini sederhana, sekaligus paling sulit: sampai kapan warga akan terus dibayar untuk tenggelam?***
*) Sri Astika, mahasiswa Biologi Angkatan 2023, Universitas Negeri Surabaya, Saat ini sedang menjalani program studi independen di Ecological Observation and Wetlands Conservation (ECOTON). Artikel ini merupakan opini pribadi penulis sebagai bagian dari pemenuhan program studi independen melalui editing redaksi.
