“Bulan Madu” yang Gagal: Perkisahan Wali Kota dan Wakilnya di Kota Blitar, dari Rotasi ASN sampai APBD 2026

BIASANYA, sembilan bulan pertama masa jabatan kepala daerah masih terasa seperti “bulan madu.” Waktu untuk menyatukan visi, mengenali ritme kerja, dan memperlihatkan keharmonisan di depan publik. Tapi di Kota Blitar, periode itu berubah jadi panggung panas dua tokoh, Wali Kota Syauqul Muhibbin dan Wakilnya, Elim Tyu Samba.

Harapan warga akan duet pemimpin yang solid seolah kandas lebih cepat dari masa subur program kerja. Hubungan keduanya retak gara-gara kebijakan rotasi dan mutasi ASN. Elim merasa ditinggalkan dari keputusan penting itu, bahkan sampai berniat melapor ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Sudah waktunya saya melaporkan kegagalan ini,” kata Elim dengan nada kecewa. Dalam politik lokal, kalimat itu terdengar seperti peluit wasit, pertanda babak baru konflik kekuasaan di Balai Kota dimulai.

#Mutasi ASN: Pintu Masuk Pertikaian

Rotasi ASN sejatinya urusan administratif. Tapi di tangan pemimpin yang tak akur, hal yang mestinya teknis bisa berubah jadi bahan bakar pertikaian. Elim mengaku tak diajak bicara sama sekali soal perombakan pejabat. Ia menilai Wali Kota mengambil keputusan sepihak, tanpa koordinasi, tanpa diskusi.

Namun, kata Elim, persoalannya tidak berhenti di sana. Hubungannya dengan Mas Ibin bukan cuma retak gara-gara mutasi ASN semata. “Masalah saya dengan Pak Wali bukan cuma soal mutasi jabatan ASN, tapi juga banyak hal lain. Termasuk bagaimana kebijakan diambil tanpa komunikasi yang jelas,” ujarnya, Jumat (17/10/2025).

Bagi publik, ini seperti menonton pasangan yang dulu kompak kampanye bareng, kini saling lempar piring di dapur kekuasaan. Elim pun membuka borok lain, proses perencanaan APBD 2026 yang juga berjalan tanpa sepengetahuannya.

“Dari PAK 2025 sampai KUA-PPAS 2026, saya tidak pernah diajak bicara. Hanya satu kali dapat undangan dari Kemenkeu waktu anggaran kita dipotong Rp114 miliar,” tegasnya.

Kalimat itu terdengar seperti membuka pintu yang selama ini terkunci rapat dan dari baliknya tercium aroma tak sedap dari meja kerja Pemkot Blitar.

#Versi Mas Ibin: “Saya Sudah Ajak Diskusi, Kok.”

Tak mau diam, Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin membantah tudingan wakilnya. Menurutnya, ia sudah memberi ruang seluas-luasnya untuk berdiskusi, termasuk soal mutasi pejabat.

“Dua minggu sebelum rotasi, kami rapat. Saya minta masukan dari Bu Wawali dan Pak Sekda soal siapa yang layak dipromosikan,” ujar Mas Ibin lewat pesan singkatnya.

Versi ini tentu berbeda 180 derajat dari cerita Elim. Tapi begitulah politik, satu peristiwa bisa punya dua tafsir, tergantung dari kursi mana kau duduk. Yang jelas, perbedaan versi ini memperlihatkan satu hal, komunikasi di puncak pemerintahan kota Blitar sudah rusak parah.

#Warga Jadi Korban, Bukan Penonton

Konflik di level elite sering kali terasa jauh. Tapi di Kota Blitar, getarannya sampai ke bawah. Para Aparatur Sipil Negara (ASN) bingung harus patuh ke siapa, sementara warga mulai kehilangan kepercayaan pada duet pemimpin yang dulu dijanjikan “kompak dan progresif.”

“Baru kali ini Kota Blitar pemimpinnya konflik seperti ini. Kami rakyat hanya butuh kerja nyata, bukan sandiwara politik,” keluh Eko, warga setempat.

Kalimat itu menohok, sebab tanpa sinergi antara wali kota dan wakilnya, kebijakan publik bisa tersendat. Program bisa jalan di tempat. Dan lebih parah lagi, investor yang tadinya melirik Blitar bisa berpaling setelah melihat dua pemimpinnya saling sindir di media.

Yang lebih lucu dan sedikit menyedihkan, masih banyak orang di luar sana yang bahkan belum bisa bedain mana Blitar Kota dan mana Blitar Kabupaten, yang disebut “Bumi Bung Karno” yang katanya simbol persatuan itu. Tapi yang terjadi sekarang dua nakhoda justru mendayung ke arah berbeda. Kalau begini terus, jangankan sejahtera, bisa berjalan lurus saja sudah untung.***