BOJONEGORO – Di Bojonegoro, drama Makan Bergizi Gratis (MBG) makin terasa seperti sinetron Ramadan yang kehabisan episode bahagia. Setelah ratusan anak sekolah di Kedungadem tumbang gara-gara dugaan keracunan, kini giliran DPRD yang ikut turun tangan. Bukan untuk bantu masak, tentu saja, tapi untuk memastikan semua orang ingat caranya baca SOP.
Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro, Ahmad Supriyanto, datang membawa nada prihatin yang diselimuti sedikit nada jengkel. “Tragedi seperti ini sebenarnya bisa dicegah. SOP itu bukan formalitas, tapi pedoman hidup,” katanya, dikutip dari Radar Bojonegoro, Selasa (7/10/2025).
Dalam konteks ini, “pedoman hidup” bukan berarti seperti kitab suci, tapi nyaris setara—harus dijalankan tanpa kompromi. Mulai dari pemilihan bahan segar, proses masak yang higienis, waktu distribusi maksimal 20 menit, hingga penyimpanan sampel harian. Semua itu, katanya, “dirancang untuk melindungi nyawa anak-anak.”
Nyawa anak-anak, lho. Bukan cuma menjaga perut pejabat tetap aman dari kolesterol dan kritik warganet.
#Ketika SOP Jadi Korban Formalitas
Kalimat “SOP harus ditegakkan” sudah sepopuler “jangan lupa like, comment, subscribe.” Semua orang tahu, tapi jarang yang benar-benar melakukannya.
Ahmad mengingatkan, SOP bukanlah kertas yang dipajang di dinding dapur dengan bingkai kayu dan lapisan debu setengah senti. Itu aturan hidup yang menentukan apakah nasi ayam itu bikin kenyang atau bikin antrean di IGD.
“Banyak SPPG yang sudah bekerja baik, disiplin, dan patuh SOP,” katanya menenangkan, “tapi satu saja yang lalai, citra seluruh program ikut rusak.”
Analogi sederhananya: seperti satu sendok garam yang bikin satu panci sayur jadi asin. Kecil, tapi efeknya bisa membuat semua orang ogah makan.
DPRD pun berencana memanggil pengelola dapur SPPG. Tapi jangan buru-buru panik—katanya bukan untuk dimarahi. “Bukan hukuman, tapi koreksi,” ujar Ahmad.
Ya, walau di negeri ini, “dipanggil untuk dikoreksi” biasanya tetap berujung suara meja yang dipukul tiga kali.
#Ketika Nasi Gratis Jadi Isu Sensitif
Program MBG sejatinya datang dengan niat suci: memutus rantai stunting, meningkatkan konsentrasi belajar, dan memberi nutrisi pada anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Tapi begitu kotak makan yang seharusnya bergizi malah bikin mual massal, jargon-jargon gizi berubah jadi ironi.
“Ketika makanan yang dimaksud menyehatkan malah membuat mereka sakit, kepercayaan publik goyah. Ini isu sensitif. Tidak bisa main-main,” tegas Ahmad.
Di titik ini, publik mulai bertanya-tanya: siapa yang sebenarnya “bergizi”? Programnya atau birokrasinya?
DPRD pun berjanji melakukan evaluasi menyeluruh, transparansi, dan akuntabilitas. Kalimat-kalimat yang terdengar meyakinkan—meski di lapangan, kadang artinya cuma: rapat tambahan dengan snack baru.
WhatsApp Channel · TitikTerang
TitikTerang hadir di WhatsApp
Dapatkan kilasan berita, analisis pedas, dan cerita ekologis ala TitikTerang langsung di WhatsApp-mu.
Gabung WhatsApp Channel#SOP: Antara Tameng dan Formalitas
Ahmad menegaskan, sesuai SOP Badan Gizi Nasional (BGN), makanan MBG harus dimasak maksimal empat hingga enam jam sebelum jam makan. Satu porsi harus disimpan sebagai sampel harian.
“Aturan ini bukan hambatan, tapi tameng,” katanya.
Tameng dari apa? Dari tudingan, dari keracunan, dan tentu saja dari media.
Ia juga bicara soal perlunya pengawasan ekstra, pelatihan berkala, dan audit rutin. Semua benar, bahkan terlalu benar, seperti nasihat dokter yang bilang “jangan stres” di tengah harga beras yang naik.
Namun di balik semua kalimat normatif itu, ada satu ucapan yang justru paling menyentuh:
“Di balik setiap kotak makan ada mata anak-anak yang berbinar menanti makanan hangat, bergizi, dan aman dikonsumsi.”
Kalimat itu begitu manis—seolah datang dari ayah bangsa, bukan dari ruang rapat DPRD yang AC-nya sering lebih dingin dari empati pejabatnya.
#Bupati Sidak Dapur MBG Bojonegoro
Sementara DPRD sibuk menyiapkan agenda panggilan, Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, juga turun gunung. Ia melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sunan Kalijaga dan SDN 3 Kadipaten, Senin (6/10/2025).
Langkah ini katanya untuk memastikan program MBG berjalan sesuai standar dan benar-benar memberi manfaat bagi siswa.
Tapi dari hasil penelusuran, ternyata masih ada 66 dapur SPPG di Bojonegoro yang belum punya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Meski belum bersertifikat, semuanya tetap beroperasi dan menyalurkan ribuan porsi makanan setiap hari.
Sebuah ironi yang khas: di negeri di mana banyak yang belum laik higiene, tapi sudah laik selfie.
#Dari Dapur ke Dewan
Kasus 544 siswa yang tumbang di Kedungadem bukan sekadar soal nasi basi atau sayur tak steril. Ini cermin kecil dari cara birokrasi kita bekerja: niatnya baik, tapi sering tersesat di jalan teknis.
Kali ini DPRD bicara soal SOP. Mungkin besok giliran dinas kesehatan bicara soal pengawasan, lalu dinas pendidikan bicara soal moral. Setelah itu, publik menunggu—entah klarifikasi, atau episode baru: MBG Jilid Dua.
Kalau benar tragedi ini mau dijadikan pelajaran, semoga bukan pelajaran yang masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Karena kalau SOP cuma berhenti jadi Surat Orang Penting, maka dapur sehat hanya akan jadi mitos, dan kotak makan bergizi cuma akan jadi lelucon pahit di tengah jam istirahat sekolah.***
